Jokowi Akan Buka Rakernas Hipmi 2017
Sabtu, 25 Maret 2017 - 17:44 WIB
Jokowi Akan Buka Rakernas Hipmi 2017
A
A
A
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan membuka Rapat Kerja Nasional Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, 27 Maret 2017. Hal tersebut diutarakan Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia.
“Insha Allah sudah dijadwalkan akan dibuka Bapak Presiden,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (25/3/2017).
Selain Presiden, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Kerja akan menjadi pembicara dan narasumber yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Engartiasto Lukito, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar.
Rakernas akan dihadiri sebanyak 1.500 pengurus dari 34 Badan Pengurus Daerah se-Indonesia yang akan berlangsung sampai bebepara hari ke depan. Kali ini, Rakernas mengangkat tema 'Economic Revolution: Berkeadilan dan Berkelanjutan'.
Bahlil mengatakan, berangkat dari tema tersebut, selain membahas konsolidasi internal organisasi Hipmi, Rakernas juga akan membahas perkembangan perekonomian dan dunia usaha terkini.
“Misalnya kita akan bahas rekomendasi kebijakan-kebijakan apa yang pemerintah perlu ambil untuk mengatasi tingginya disparitas pelaku dunia usaha, masalah Freeport, masalah kedaulatan energi, daya saing usaha kecil menengah, ketimpangan pembangunan antar wilayah, deindustrilisasi, serta berbagai kebijakan yang diharapkan berpihak kepada pelaku usaha lokal dan daerah," katanya.
Dia memberi contoh, terkait disparitas dunia usaha, pihaknya tetap mendukung penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1999. Sebab itu, Hipmi tidak mendukung uji materi (judicial Review) atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi.
Menurut Bahlil, penguatan KPPU diperlukan guna mencegah disparitas yang terlalu besar di dalam dunia usaha itu sendiri. Disparitas antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga usaha besar di Tanah Air sangat besar.
UMKM di Indonesia dijelaskan Bahlil terus bertambah, bahkan diperkirakan mencapai 56 juta pelaku usaha. Herannya, pelaku UMKM ini tidak mengalami peningkatan signifikan dari segi aset dan kapasitas usaha. Sedangkan usaha-usaha konglomerasi kian menggurita dan mengalami pertumbuhan aset yang spektakuler.
“Ini yang membuat disparitas di dunia usaha itu kian jomplang. Ada yang kurang sehat di kebijakan dan struktur industri kita. Ada yang menikmati insentif ada yang kena disinsentif. Ada regulasi yang akomodatif, ada yang tidak bagi si kecil,” pungkas Bahlil.
“Insha Allah sudah dijadwalkan akan dibuka Bapak Presiden,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (25/3/2017).
Selain Presiden, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Kerja akan menjadi pembicara dan narasumber yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Engartiasto Lukito, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar.
Rakernas akan dihadiri sebanyak 1.500 pengurus dari 34 Badan Pengurus Daerah se-Indonesia yang akan berlangsung sampai bebepara hari ke depan. Kali ini, Rakernas mengangkat tema 'Economic Revolution: Berkeadilan dan Berkelanjutan'.
Bahlil mengatakan, berangkat dari tema tersebut, selain membahas konsolidasi internal organisasi Hipmi, Rakernas juga akan membahas perkembangan perekonomian dan dunia usaha terkini.
“Misalnya kita akan bahas rekomendasi kebijakan-kebijakan apa yang pemerintah perlu ambil untuk mengatasi tingginya disparitas pelaku dunia usaha, masalah Freeport, masalah kedaulatan energi, daya saing usaha kecil menengah, ketimpangan pembangunan antar wilayah, deindustrilisasi, serta berbagai kebijakan yang diharapkan berpihak kepada pelaku usaha lokal dan daerah," katanya.
Dia memberi contoh, terkait disparitas dunia usaha, pihaknya tetap mendukung penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1999. Sebab itu, Hipmi tidak mendukung uji materi (judicial Review) atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi.
Menurut Bahlil, penguatan KPPU diperlukan guna mencegah disparitas yang terlalu besar di dalam dunia usaha itu sendiri. Disparitas antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga usaha besar di Tanah Air sangat besar.
UMKM di Indonesia dijelaskan Bahlil terus bertambah, bahkan diperkirakan mencapai 56 juta pelaku usaha. Herannya, pelaku UMKM ini tidak mengalami peningkatan signifikan dari segi aset dan kapasitas usaha. Sedangkan usaha-usaha konglomerasi kian menggurita dan mengalami pertumbuhan aset yang spektakuler.
“Ini yang membuat disparitas di dunia usaha itu kian jomplang. Ada yang kurang sehat di kebijakan dan struktur industri kita. Ada yang menikmati insentif ada yang kena disinsentif. Ada regulasi yang akomodatif, ada yang tidak bagi si kecil,” pungkas Bahlil.
(ven)
Lihat Juga :
