Jokowi Dinilai Tepat Tolak Hentikan Operasi Semen Rembang
Jokowi Dinilai Tepat Tolak Hentikan Operasi Semen Rembang
A
A
A
JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak mencabut izin lingkungan dan menghentikan operasional pabrik PT Semen Indonesia di Rembang (semen Rembang), Jawa Tengah, dianggap sebagai sikap yang tepat.
Hal itu disampaikan pengamat BUMN M Said Didu. Menurutnya, keputusan dan tindakan seperti yang diambil Presiden Jokowi dibutuhkan negeri ini, sebab mengedepankan kondisi obyektif Semen Rembang.
Said menilai, Jokowi menyadari fakta hukum di balik keputusan untuk Semen Rembang sehingga berani bersikap seperti itu. Dia mengatakan, tidak ada keputusan MA yang memerintahkan penutupan pabrik Semen Rembang.
"Pemerintah Indonesia sudah benar. Pak Jokowi juga mematuhi hukum. Sikap seperti itu yang diperlukan negeri kita," ujar Said di Jakarta, Selasa (28/3/2017).
Dia menjelaskan, pemerintah Indonesia, khususnya Jokowi telah mengacu kepada keputusan kelayakan dua belas pakar terkait penambangan, lingkungan dan sisi hukum Semen Rembang.
"Pemerintah Indonesia berarti memperhatikan hasil keputusan para pakar yang sebelumnya menguji kelayakan lingkungan dan hukum untuk Semen Rembang. Amat jelas rekomendasi para pakar kalau Semen Rembang bisa beroperasi," tuturnya.
Sementara mengenai kisruh yang terjadi pada Semen Rembang, dia mengimbau agar seluruh pihak berpikir dan bersikap obyektif. Secara jelas dinyatakan dalam putusan MA bahwa tidak ada perintah penutupan pabrik.
"Kita semua harus melihat fakta riilnya. Seolah-olah putusan MA itu memerintahkan pabrik ditutup dan dihentikan, padahal kan tidak ada perintah tersebut. Kenapa tuntutannya jadi berlebihan?" kata Said.
Putusan MA tanggal 5 Oktober 2016 yang memutuskan pembatalan dan pencabutan izin lingkungan Semen Rembang sebelumnya, telah dipatuhi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Hal itu disampaikan pengamat BUMN M Said Didu. Menurutnya, keputusan dan tindakan seperti yang diambil Presiden Jokowi dibutuhkan negeri ini, sebab mengedepankan kondisi obyektif Semen Rembang.
Said menilai, Jokowi menyadari fakta hukum di balik keputusan untuk Semen Rembang sehingga berani bersikap seperti itu. Dia mengatakan, tidak ada keputusan MA yang memerintahkan penutupan pabrik Semen Rembang.
"Pemerintah Indonesia sudah benar. Pak Jokowi juga mematuhi hukum. Sikap seperti itu yang diperlukan negeri kita," ujar Said di Jakarta, Selasa (28/3/2017).
Dia menjelaskan, pemerintah Indonesia, khususnya Jokowi telah mengacu kepada keputusan kelayakan dua belas pakar terkait penambangan, lingkungan dan sisi hukum Semen Rembang.
"Pemerintah Indonesia berarti memperhatikan hasil keputusan para pakar yang sebelumnya menguji kelayakan lingkungan dan hukum untuk Semen Rembang. Amat jelas rekomendasi para pakar kalau Semen Rembang bisa beroperasi," tuturnya.
Sementara mengenai kisruh yang terjadi pada Semen Rembang, dia mengimbau agar seluruh pihak berpikir dan bersikap obyektif. Secara jelas dinyatakan dalam putusan MA bahwa tidak ada perintah penutupan pabrik.
"Kita semua harus melihat fakta riilnya. Seolah-olah putusan MA itu memerintahkan pabrik ditutup dan dihentikan, padahal kan tidak ada perintah tersebut. Kenapa tuntutannya jadi berlebihan?" kata Said.
Putusan MA tanggal 5 Oktober 2016 yang memutuskan pembatalan dan pencabutan izin lingkungan Semen Rembang sebelumnya, telah dipatuhi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
(izz)
Explore More