Indonesia Galang Dukungan Jadi Calon Anggota Dewan IMO
A
A
A
JAKARTA - Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) kategori C Periode 2018 2019 pada pemilihan dalam Sidang Majelis IMO ke-30 di London yang berlangsung pada 27 November hingga 6 Desember 2017 mendatang. Indonesia, telah terpilih menjadi anggota Dewan IMO sebanyak 20 kali sejak resmi menjadi anggota pada tanggal 18 Januari 1961.
“Kita menyadari pentingnya keanggotaan ini yang sekaligus menegaskan bahwa kita sebagai salah satu dengan negara kepulauan terbesar di dunia. Ini bukan sekadar komitmen, namun laut merupakan sudah menjadi gairah hidup masyarakat Indonesia,” kata Menhub Budi Karya pada acara diplomatic reception dalam rangka penggalangan dukungan untuk pencalonan Pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2018-2019.
Pada penggalangan dukungan tersebut, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Diplomatic Reception dengan mengundang Duta Besar/perwakilan negara-negara sahabat yang ada di Jakarta. Menhub Budi Karya menjelaskan bahwa komitmen dalam rangka mendukung perkembangan dunia maritim semakain kuat setelah pemerintah mewujudkannya dalam berbagai program kemaritiman.
“Misalnya, Selat Malaka, selama ini belum fokus kita perhatikan. Nanti akan ada kerjasama untuk mengelola itu. Melalui keanggotaan ini kita bisa dapat legitimasi untuk mengelola Selat-Malaka terutama negara-negara lain yang berkaitan dengannya seperti Singapura dan Malaysia,” ujar dia.
Pengelolaan Selat-Malaka, kata Menhub Budi Karya rencananya akan dilakukan melalui perusahaan BUMN PT Pelindo I bersama perusahaan pelayaran internasional. “Ini nanti sedang kita rencanakan, yang penting bertahap demi bertahap kita lakukan melalui legitimasi dengan keanggotaan IMO ini,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menyampaikan bahwa penyelenggaraan diplomatic reception merupakan suatu kegiatan nasional sebagai salah satu upaya pendekatan kepada negara-negara Iain untuk memberikan dukunganya kepada Indonesia saat pemiIihan di Sidang Majelis (Assembly) IMO yang ke-30 di Kantor Pusat IMO, London, lnggris.
”Hingga saat ini Pemerintah Indonesia telah menerima dukungan dari beberapa negara baik dalam bentuk dukungan unilateral, saling dukung di Dewan IMO dan pemanfaatan pengaturan saling dukung di organisasi internasional lainnya,” kata Tonny.
Penggalangan dukungan tersebut menjadi pentting, sebab saat ini terdapat 4 (empat) negara anggota yang baru akan mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C, yaitu Arab Saudi, Iran, Jamaica, dan Polandia.
Pada pemilihan anggota Dewan periode 2016-2017 dalam Sidang Majelis IMO ke-29 yang diadakan di London pada tahun 2015 yang Ialu, Indonesia berhasil memperoleh 127 suara dan berada di peringkat ke-9 dari 20 negara anggota Dewan IMO di Kategori C.
Adapun, Tim Lobi Indonesia diperkuat oleh 99 orang yang berasal dari instansi pemerintah terkait, BUMN, asosiasi, serta pejabat eselon yang dipilih selektif di Iingkungan Kementerian Perhubungan. Indonesia sendiri telah menjadi Anggota Dewan IMO sejak tahun 1973. Kedudukan Indonesia sebagai anggota dewan IMO memiliki fungsi penting dan strategis untuk menunjukkan peran Indonesia dalam menentukan arah dan kebijakan IMO.
“Kita menyadari pentingnya keanggotaan ini yang sekaligus menegaskan bahwa kita sebagai salah satu dengan negara kepulauan terbesar di dunia. Ini bukan sekadar komitmen, namun laut merupakan sudah menjadi gairah hidup masyarakat Indonesia,” kata Menhub Budi Karya pada acara diplomatic reception dalam rangka penggalangan dukungan untuk pencalonan Pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2018-2019.
Pada penggalangan dukungan tersebut, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Diplomatic Reception dengan mengundang Duta Besar/perwakilan negara-negara sahabat yang ada di Jakarta. Menhub Budi Karya menjelaskan bahwa komitmen dalam rangka mendukung perkembangan dunia maritim semakain kuat setelah pemerintah mewujudkannya dalam berbagai program kemaritiman.
“Misalnya, Selat Malaka, selama ini belum fokus kita perhatikan. Nanti akan ada kerjasama untuk mengelola itu. Melalui keanggotaan ini kita bisa dapat legitimasi untuk mengelola Selat-Malaka terutama negara-negara lain yang berkaitan dengannya seperti Singapura dan Malaysia,” ujar dia.
Pengelolaan Selat-Malaka, kata Menhub Budi Karya rencananya akan dilakukan melalui perusahaan BUMN PT Pelindo I bersama perusahaan pelayaran internasional. “Ini nanti sedang kita rencanakan, yang penting bertahap demi bertahap kita lakukan melalui legitimasi dengan keanggotaan IMO ini,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menyampaikan bahwa penyelenggaraan diplomatic reception merupakan suatu kegiatan nasional sebagai salah satu upaya pendekatan kepada negara-negara Iain untuk memberikan dukunganya kepada Indonesia saat pemiIihan di Sidang Majelis (Assembly) IMO yang ke-30 di Kantor Pusat IMO, London, lnggris.
”Hingga saat ini Pemerintah Indonesia telah menerima dukungan dari beberapa negara baik dalam bentuk dukungan unilateral, saling dukung di Dewan IMO dan pemanfaatan pengaturan saling dukung di organisasi internasional lainnya,” kata Tonny.
Penggalangan dukungan tersebut menjadi pentting, sebab saat ini terdapat 4 (empat) negara anggota yang baru akan mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C, yaitu Arab Saudi, Iran, Jamaica, dan Polandia.
Pada pemilihan anggota Dewan periode 2016-2017 dalam Sidang Majelis IMO ke-29 yang diadakan di London pada tahun 2015 yang Ialu, Indonesia berhasil memperoleh 127 suara dan berada di peringkat ke-9 dari 20 negara anggota Dewan IMO di Kategori C.
Adapun, Tim Lobi Indonesia diperkuat oleh 99 orang yang berasal dari instansi pemerintah terkait, BUMN, asosiasi, serta pejabat eselon yang dipilih selektif di Iingkungan Kementerian Perhubungan. Indonesia sendiri telah menjadi Anggota Dewan IMO sejak tahun 1973. Kedudukan Indonesia sebagai anggota dewan IMO memiliki fungsi penting dan strategis untuk menunjukkan peran Indonesia dalam menentukan arah dan kebijakan IMO.
(akr)