Banyak Ancaman, Indonesia Butuh Ketahanan Maritim yang Sejati

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mencatat Indonesia perlu memiliki konsep ketahanan maritim yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan ketahanan maritim. Khususnya, di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT).

Konsep itu urgen direalisasikan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia dan memajukan Indonesia menjadi negara maritim yang berdaulat. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo menyebut, konsep maritim segera disusun dan direalisasikan seiring dengan beragam ancaman di perairan Indonesia.

"(Konsep) Ketahanan Maritim Indonesia perlu segera kita rumuskan. Begitu banyak dan tambah canggihnya berbagai ancaman yang masuk ke perairan Indonesia," ujar Jumat (19/2/2021). ( Baca juga:Siapa Mr.Loo? Pengusaha yang Diajak Luhut Garap Proyek WC Wisata Danau Toba )

Ancaman yang dimaksud bukan hanya ancaman tradisional saja, seperti penggunaan militer untuk mengganggu kedaulatan, namun ancaman yang kerap kali dihadapi adalah kejahatan siber, penyelundupan orang, barang, senjata, dan narkotika, termasuk teknologi kapal tanpa awak yang masuk tanpa identitas.

Basilio menilai, konsep dan definisi ketahanan maritim Indonesia masih belum didefinisikan secara jelas dan berdasar pada bukti dan riset ilmiah. Bahkan dalam RPJM atau rencana kerja strategis (renstra) pemerintah 2020-2024 tidak memuat ketahanan maritim secara utuh.

Arti ketahanan kerap dikaitkan dengan ketahanan ekonomi, ketahanan bencana, ketahanan pangan, ketahanan fisik dan sosial dalam konteks perubahan iklim, ketahanan budaya, dan ketahanan energi. Sementara ketahanan maritim acap kali dilupakan.

“Konsep dan definisi ketahanan maritim ini benar-benar krusial untuk segera dirancang, sehingga kementerian dan lembaga terkait punya pedoman atau peta jalan untuk implementasikan dalam program prioritas berbasis kemaritiman,” katanya.

Pemerintah Indonesia dalam RPJM-nya telah menyusun Arah Kebijakan Pembangunan untuk Pulau-Pulau Kecil dan Pesisir di Indonesia yang dikaitkan dengan upaya peningkatan ketahanan (resilience) masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana.

Hanya saja, konsepsi pemahaman untuk ketahanan maritim, sifatnya masih spasial dan belum terintegrasi dan dieksplorasi secara mendalam, khususnya dalam kebijakan kelautan yang mengakomodasi peran dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan sektor maritim.

Ada lima elemen kunci untuk bangun ketahanan maritim. Kelima elemen tersebut antara lain posisi geografis, luas wilayah, jumlah penduduk yang besar, karakter bangsa yang kuat, dan pemerintah yang berdaulat. ( Baca juga:Pelajari Kematian Selama 50 Tahun, Ilmuwan Bule Ini Bersumpah Temukan Akhirat )

Dia pun yakin bahwa Indonesia harus lebih mengoptimalkan elemen-elemen penting tersebut, sehingga ketahanan maritim nasional dapat diwujudkan. Di samping itu, Kemenko Marves juga terus mendorong transformasi ekonomi yang lebih maju dan bernilai tambah dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim.

“Kita berharap pemahaman (akan) pentingnya konsep ketahanan maritim untuk diwujudkan Indonesia berdaulat maritim semakin jelas,” tutur dia.