Puluhan Kontraktor Migas Nunggak USD400 Juta ke Pemerintah
Puluhan Kontraktor Migas Nunggak USD400 Juta ke Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebutkan terdapat 40 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas menunggak sekitar USD400 juta kepada pemerintah. Mereka tidak membayar komitmen kepastian (firm committment) dan bonus tanda tangan (signature bonus), yang menjadi kewajiban mereka paska memenangkan tender wilayah kerja migas.
Sekretaris SKK Migas Budi Agustiyono mengungkapkan, dari tunggakan sebesar USD400 juta tersebut baru sekitar USD50 juta yang telah dibayar. Dia mengaku mengalami kesulitan menagih tunggakan tersebut, karena mayoritas dari mereka sudah masuk masa terminasi.
"Upayanya sudah beberapa kali. Orangnya pun di alamat tidak ketemu. Yang sudah bayar sekitar USD50 juta dari sekitar USD400 juta," katanya dalam acara Media Gathering SKK Migas di Hotel Aston Anyer, Banten, Jumat (7/4/2017).
Dia mengaku, telah berbagai upaya dilakukan untuk menagih tunggakan tersebut. Pertama, pihaknya mengumumkan di surat kabar dengan tanpa menyebutkan nama perusahaan. Kemudian kembali diumumkan dengan menyebutkan nama perusahaan, namun kontraktor migas tersebut tak kunjung membayar tunggakannya.
"Terus kita sudah buat surat ke kedutaan atau nyari siapa nih. Coba lewat wajib pajak, tapi ternyata dia bukan orang Indonesia dan bukan wajib pajak Indonesia," tutur dia.
Budi menuturkan, para kontraktor tersebut seharusnya membayarkan kewajibannya sebelum meninggalkan Indonesia. Sayangnya, SKK Migas tak memiliki hak untuk menagih tunggakan tersebut saat mereka masih belum habis kontrak.
"Beberapa kontrak itu sudah terminasi, tapi kewajibannya belum. Harusnya kan begitu dia pergi harusnya ditanyain kewajibannya gimana. Tapi karena kita enggak punya hak untuk itu, tapi kita yang disalahkan," tandasnya.
Sekretaris SKK Migas Budi Agustiyono mengungkapkan, dari tunggakan sebesar USD400 juta tersebut baru sekitar USD50 juta yang telah dibayar. Dia mengaku mengalami kesulitan menagih tunggakan tersebut, karena mayoritas dari mereka sudah masuk masa terminasi.
"Upayanya sudah beberapa kali. Orangnya pun di alamat tidak ketemu. Yang sudah bayar sekitar USD50 juta dari sekitar USD400 juta," katanya dalam acara Media Gathering SKK Migas di Hotel Aston Anyer, Banten, Jumat (7/4/2017).
Dia mengaku, telah berbagai upaya dilakukan untuk menagih tunggakan tersebut. Pertama, pihaknya mengumumkan di surat kabar dengan tanpa menyebutkan nama perusahaan. Kemudian kembali diumumkan dengan menyebutkan nama perusahaan, namun kontraktor migas tersebut tak kunjung membayar tunggakannya.
"Terus kita sudah buat surat ke kedutaan atau nyari siapa nih. Coba lewat wajib pajak, tapi ternyata dia bukan orang Indonesia dan bukan wajib pajak Indonesia," tutur dia.
Budi menuturkan, para kontraktor tersebut seharusnya membayarkan kewajibannya sebelum meninggalkan Indonesia. Sayangnya, SKK Migas tak memiliki hak untuk menagih tunggakan tersebut saat mereka masih belum habis kontrak.
"Beberapa kontrak itu sudah terminasi, tapi kewajibannya belum. Harusnya kan begitu dia pergi harusnya ditanyain kewajibannya gimana. Tapi karena kita enggak punya hak untuk itu, tapi kita yang disalahkan," tandasnya.
(akr)
Explore More