SKK Migas Merasa Jadi Kambing Hitam Saat Produksi Migas Turun
Sabtu, 08 April 2017 - 17:37 WIB
SKK Migas Merasa Jadi Kambing Hitam Saat Produksi Migas Turun
A
A
A
ANYER - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi(SKK Migas) mengaku selalu menjadi pihak yang dipersalahkan alias jadi kambing hitam, saat produksi migas turun ataupun saat ada kesalahan yang dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Padahal, sebagai badan pelaksana, SKK Migas tidak memiliki kewenangan besar.
Sekretaris SKK Migas Budi Agustyono mencontohkan, selama ini SKK Migas tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pemenang lelang atas wilayah kerja migas. Kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah.
Tetapi, saat KKKS pemenang lelang tidak profesional dan menunggak kewajiban komitmen kepastian (firm committment) dan bonus tanda tangan (signature bonus), yang dipersalahkan justru SKK Migas.
"Kita cerita masalah kita seperti yang menentukan dan menyetujui WK lelang siapa? Kan bukan SKK. Tapi yang nunggak 40 KKKS itu kita yang disalahkan," katanya dalam acara Media Gathering SKK Migas 2017 di Hotel Aston Anyer, Banten, Sabtu (8/4/2017).
Oleh sebab itu, dia berharap dalam revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Migas nanti, fungsi SKK Migas tidak hanya sebagai badan Pelaksana. Pihaknya berharap agar dapat diberikan kewenangan sepenuhnya terhadap pengelolaan sektor migas.
"Inginnya lembaga ini all-out semua keputusan ada di lembaga ini," imbuh dia.
Budi menambahkan, pihaknya tidak mempermasalahkan bentuk SKK Migas kedepannya. Terpenting, SKK Migas memiliki kewenangan penuh terhadap kontraktor migas. Saat ini, memang muncul wacana bahwa SKK Migas akan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus.
"Mau BUMN kah atau Pertamina. Jadi badan sendiri yang bisa mengambil semua keputusan sendiri," tandasnya.
Sekretaris SKK Migas Budi Agustyono mencontohkan, selama ini SKK Migas tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pemenang lelang atas wilayah kerja migas. Kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah.
Tetapi, saat KKKS pemenang lelang tidak profesional dan menunggak kewajiban komitmen kepastian (firm committment) dan bonus tanda tangan (signature bonus), yang dipersalahkan justru SKK Migas.
"Kita cerita masalah kita seperti yang menentukan dan menyetujui WK lelang siapa? Kan bukan SKK. Tapi yang nunggak 40 KKKS itu kita yang disalahkan," katanya dalam acara Media Gathering SKK Migas 2017 di Hotel Aston Anyer, Banten, Sabtu (8/4/2017).
Oleh sebab itu, dia berharap dalam revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Migas nanti, fungsi SKK Migas tidak hanya sebagai badan Pelaksana. Pihaknya berharap agar dapat diberikan kewenangan sepenuhnya terhadap pengelolaan sektor migas.
"Inginnya lembaga ini all-out semua keputusan ada di lembaga ini," imbuh dia.
Budi menambahkan, pihaknya tidak mempermasalahkan bentuk SKK Migas kedepannya. Terpenting, SKK Migas memiliki kewenangan penuh terhadap kontraktor migas. Saat ini, memang muncul wacana bahwa SKK Migas akan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus.
"Mau BUMN kah atau Pertamina. Jadi badan sendiri yang bisa mengambil semua keputusan sendiri," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
