Jonan Larang Tender Proyek Pembangkit Listrik di Pulau Jawa
Senin, 10 April 2017 - 14:10 WIB
Jonan Larang Tender Proyek Pembangkit Listrik di Pulau Jawa
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan melarang adanya tender atau power purchasing agreement (PPA) pembangkit listrik baru di Pulau Jawa. Pasalnya, pasokan listrik untuk Pulau Jawa saat ini sudah cukup, sehingga jika proyek terus dipusatkan di Pulau Jawa ditakutkan justru akan kelebihan pasokan.
(Baca Juga: Menteri Jonan Sindir RUPTL Lamban Diteken )
Dia menjelaskan, saat ini sudash banyak independent power producer (IPP) yang menandatangani PPA untuk Pulau Jawa. Tak hanya itu, megaproyek pembangkit listrik yang sudah masuk masa konstruksi di wilayah tersebut pun sudah cukup banyak.
"Ini kan sistem kelistrikan Jawa jadi satu ya mulai dari Banten sampai Bali. Posisi di Jawa kan komitmen banyak, yang tandatangan PPA sudah banyak, yang mulai konstruksi juga sudah jalan. Termasuk yang besar terakhir itu Batang 2x1000 MW," katanya di Gedung Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (9/4/2017).
JIka semua terealisasi pada 2021 dan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6%, lanjut dia, maka Pulau Jawa justru akan kelebihan pasokan. Diperkirakan, kapasitas terpasang akan kelebihan pasokan sekitar 5 gigawatt (GW) atau sekitar 5.000 megawatt (MW).
"Apabila ini semua direalisasi yang sudah tandatangan dan pertumbuhan 6% atau kurang sampai 2021 semua jadi, itu Jawa akan kelebihan. Kapasitas terpasang akan over supply 5GW sekurang-kurangnya. Atau kalau ini diteruskan sampai 2024 ini mungkin tetap kelebihan 5GW," imbuh dia.
Oleh sebab itu, mantan Menteri Perhubungan ini memutuskan bahwa dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2017-2026 dirinya melarang ada penambahan PPA baru untuk Pulau Jawa.
"Jawa itu populasinya sangat padat, mungkin mewakili 60% dari 225 juta penduduk. Jawa ini 160 juta penduduk, luas daratannya mungkin seperti negara California, tapi pembangkit listriknya disini semua. Ini kan agak unik. Ini kesalahan perencanaan? menurut saya nggak. ini kesengajaan perencanaan. Jawa itu dari awal tidak boleh kelebihan pasok listrik. Kalua mau lebih di Sumatera atau Kalimantan," pungkasnya.
(Baca Juga: Menteri Jonan Sindir RUPTL Lamban Diteken )
Dia menjelaskan, saat ini sudash banyak independent power producer (IPP) yang menandatangani PPA untuk Pulau Jawa. Tak hanya itu, megaproyek pembangkit listrik yang sudah masuk masa konstruksi di wilayah tersebut pun sudah cukup banyak.
"Ini kan sistem kelistrikan Jawa jadi satu ya mulai dari Banten sampai Bali. Posisi di Jawa kan komitmen banyak, yang tandatangan PPA sudah banyak, yang mulai konstruksi juga sudah jalan. Termasuk yang besar terakhir itu Batang 2x1000 MW," katanya di Gedung Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (9/4/2017).
JIka semua terealisasi pada 2021 dan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6%, lanjut dia, maka Pulau Jawa justru akan kelebihan pasokan. Diperkirakan, kapasitas terpasang akan kelebihan pasokan sekitar 5 gigawatt (GW) atau sekitar 5.000 megawatt (MW).
"Apabila ini semua direalisasi yang sudah tandatangan dan pertumbuhan 6% atau kurang sampai 2021 semua jadi, itu Jawa akan kelebihan. Kapasitas terpasang akan over supply 5GW sekurang-kurangnya. Atau kalau ini diteruskan sampai 2024 ini mungkin tetap kelebihan 5GW," imbuh dia.
Oleh sebab itu, mantan Menteri Perhubungan ini memutuskan bahwa dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2017-2026 dirinya melarang ada penambahan PPA baru untuk Pulau Jawa.
"Jawa itu populasinya sangat padat, mungkin mewakili 60% dari 225 juta penduduk. Jawa ini 160 juta penduduk, luas daratannya mungkin seperti negara California, tapi pembangkit listriknya disini semua. Ini kan agak unik. Ini kesalahan perencanaan? menurut saya nggak. ini kesengajaan perencanaan. Jawa itu dari awal tidak boleh kelebihan pasok listrik. Kalua mau lebih di Sumatera atau Kalimantan," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
