Pengembang: DP Rumah 0% Bukan Masalah Rumit

JAKARTA - Kalangan pelaku usaha properti memberi dukungan terhadap program kerja perumahan rakyat yang akan dilakukan pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Pasangan ini dinilai memberi perhatian serius terhadap sektor perumahan dan permukiman di Ibu Kota.

Hal itu dibuktikan dari berbagai program yang ditawarkan, mulai dari program pembiayaan perumahan berupa uang muka (down payment/DP) nol persen (0%), hingga mengaktifkan kembali program kampung deret serta menginisiasi pendirian Bank Tanah.

Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Endang Kawidjaja mengungkapkan, dengan uang muka rumah subsidi yang sudah 1%, sangat mudah untuk dijadikan 0%.

"Dari 1% ke nol persen itu tipis sekali, apa sulitnya? Tinggal kemauan dan kekuatan dari pemerintah, saya yakin program ini bisa jalan. Kami sudah hitung-hitung secara matematika program nol persen ini bukan hal mustahil, dan perangkatnya juga sudah jelas," jelas Endang di Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Selain subsidi dari pemerintah yang 1%, perangkat lain yang sudah siap, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Di mana badan tersebut memiliki program pinjaman uang muka dengan bunga hanya 3% berlaku flat. Maksimum pinjaman untuk DP ini bisa mencapai Rp50 juta.
Menurutnya, BPJS tidak minta agunan apapun, kecuali syarat keanggotaan. DP 0% atau warga membeli rumah tanpa uang muka juga bisa diterapkan dengan pola sewa-beli terutama untuk rumah susun. Istilahnya rumah susun sederhana sewa beli atau Rusunawali.

Endang mengungkapkan, Apersi sudah mengusulkan kepada pemerintah agar pola ini bisa direalisasikan secepatnya, sehingga meringankan masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjangkau kepemilikan rumah.

Lewat pola ini, masyarakat berpenghasilan maksimal Rp7 juta per bulan dapat langsung menghuni unit dan membayar sewa bulanan selama dua tahun yang dinilai sebagai uang muka.
Ditambah biaya-biaya awal dan bunga kepada pemberi talangan. Sedangkan yang bisa menjadi pemberi talangan adalah BPJS, yang memberi talangan kepada anggotanya.

"Kalau rusunawa yang dibangun Pemprov DKI sebagian dialihkan jadi pola sewa-beli, maka dana talangan BPJS untuk anggotanya tadi selanjutnya bisa digunakan untuk membangun lebih banyak rusunawa maupun rusunawali," ujar Endang.

Pengusaha properti, Alwi Bagir Mulachela mengatakan, program pembiayaan DP 0% sebenarnya satu terobosan inovatif dari calon kepala daerah yang peduli dan berpihak kepada rakyat berpenghasilan rendah, sehingga perlu didukung.

Meski ramai menjadi perdebatan publik, namun pengembang senior ini menegaskan bahwa program DP 0% sangat mungkin dilakukan. Program seperti ini lumrah dilakukan pada bisnis properti swasta yang membangun rumah komersial.

Apalagi untuk rumah subsidi, tentunya sangat mungkin dilakukan asal ada keberpihakan kepada rakyat. Saat ini, uang muka rumah subsidi dari pemerintah sudah 1%, sehingga tidak sulit kalau dijadikan 0%.

"Rumus yang paling mudah, harga rumah ditambahkan inflasi terus dibagi lama cicilan 10 tahun, selesai enggak perlu DP. Pemerintah tidak bisa berpikir komersil terus, tapi tunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Ini tinggal persoalan mau atau tidak, itu saja. Kalau mau, pasti jalan," kata Alwi.

Dewan Pakar Anies-Sandi, Adhamaski Pangeran mengatakan, masukan dan saran dari pelaku usaha, pengamat, aktivis serta penggiat di bidang perumahan dan permukiman sangat dibutuhkan untuk memperkuat komitmen pasangan Anies-Sandi terhadap program rumah rakyat.

"Terutama program DP 0% perlu didukung persiapan matang karena kami berencana membangun Badan Layanan Umum (BLU) Perumahan sebagai bentuk keseriusan pasangan calon Anies-Sandi dalam pelayanan hunian terjangkau kepada seluruh rakyat Jakarta," ujar alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.