Pemerintah Akan Negosiasikan Industri Sawit dengan Uni Eropa

JAKARTA - Uni Eropa sampai saat ini masih terus berusaha melarang sawit Indonesia untuk beredar di wilayahnya. Hal ini membuat pemerintah Indonesia turun tangan dengan niatan ingin melakukan negosiasi dengan parlemen Uni Eropa.

Beberapa negara maju di Eropa akan dijajaki oleh pemerintah Indonesia terkait resolusi pemboikotan sawit Indonesia yang akan diekspor ke sana.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, langkah negosiasi yang digagas pemerintah Indonesia ini diharapkan bisa berujung pada keadilan ekspor kelapa sawit.

"Untuk negosiasi dengan Eropa, saya pikir langkah ini baik ya. Mudah-mudahan akan bantu kita, dan kita harapkan begitu, karena CPO atau kelapa sawit ini juga akan menjadi komoditas ekspor utama kita ke depannya," kata dia kepada SINDOnews, Jakarta, Rabu (19/4/2017).

Kemudian yang harus diwaspadai juga konsen dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ada kaitannya dengan proteksionisme perdagangan di negaranya yang akan membawa dampak juga ke trade balance di Asia Pasifik. Padahal selama ini, kualitas CPO Indonesia adalah yang paling bagus.

"Kalau kita lihat kualitas CPO kita lebih bagus dari Malaysia ya, jadi lebih bisa bersaing di internasional," imbuhnya.

Namun, Josua memandang perlu adanya langkah pemerintah untuk memikirkan mengenai ekspor produk turunan atau olahan dari kelapa sawit. Selama ini, yang diekspor masih dalam bentuk mentah. Jika hasil olahannya bisa dijual, maka akan memberikan nilai tambah positif.

Misalnya produk olahan atau turunannya, bisa memberikan nilai tambah. Makan, reindustrialisasi ini menjadi sangat penting untuk mendorong ekspor ke depannya. Dahulu pernah disounding pemerintah bahwa reindustrialisasi menjadi sangat penting.

"Karena itu yang saya pikir akan jadi nilai tambah untuk produk ekspor kita. Apalagi dengan kondisi perdagangan internasional yang semakin proteksionis, saya pikir ini akan menjadikan produk ekspor kita akan lebih bisa diterima di globalnya," tutur dia.