Cara Sri Mulyani Pastikan Anggaran Dipakai untuk Program Prioritas
Rabu, 26 April 2017 - 15:38 WIB
Cara Sri Mulyani Pastikan Anggaran Dipakai untuk Program Prioritas
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) serta kementerian lainnya untuk memastikan anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program prioritas nasional, benar-benar digunakan secara maksimal. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar anggaran dapat difokuskan untuk proyek prioritas.
(Baca Juga: Buka Musrenbangnas 2017, Jokowi Sebut Prioritas Anggaran Tak Jelas )
Untuk daerah, kata Sri Mulyani, pemerintah akan menyesuaikan peruntukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program prioritas nasional. Sebab, dana tersebut memang diperuntukkan agar daerah dapat mengejar ketertinggalan dalam hal ekonomi.
"Kalau dari daerah kan kita lihatnya instrumen DAU itu sepenuhnya di APBD. Tetapi DAK bisa kita sesuaikan dengan prioritas nasional karena memang ditujukan untuk membuat daerah itu mengejar ketertinggalan dan mengisi prioritas nasional dengan proyek yang di daerah," katanya di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Menurutnya, program-program yang ada di daerah harus terintegrasi dengan kementerian dan lembaga (K/L). Misal, terkait irigasi maka harus dikoordinasikan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Menteri Pertanian (Mentan).
"Sehingga PUPR mengetahui di mana lokasinya dan disesuaikan dengan dimana lokasi untuk persawahanya. Juga untuk masalah yang lain akan ditentukan tadi untuk transportasi antara pelabuhan dengan jalan raya. Presiden kan setiap bulan juga sudah mengundang semua gubernur-gubernur untuk melihat prioritas nasional," imbuh dia.
Menurutnya, proyek prioritas nasional nantinya akan disesuaikan dari sisi infrastruktur penunjang di daerah tersebut. Dengan begitu, anggaran yang digelontorkan pun akan termanfaatkan secara maksimal.
"Sehingga itu akan memberikan kemungkinan untuk makin sinkron dan, tadi seperti yang disebutkan oleh Bapak presiden, terkoordinasi diantara pusat dan daerah," tandasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga berpesan agar pemerintah daerah tidak membuat peraturan yang tidak menguntungkan Indonesia dan membuat koordinasi dengan pemerintah pusat semakin renggang. "Karena berbagai pemerintah daerah kota, kabupaten, provinsi, nasional semuanya berlomba-lomba membuat peraturan yang makin membuat Indonesia itu tidak terintegrasi tetapi malah terpecah-pecah yang kemudian mengurangi daya saing kita sendiri," tandasnya.
(Baca Juga: Buka Musrenbangnas 2017, Jokowi Sebut Prioritas Anggaran Tak Jelas )
Untuk daerah, kata Sri Mulyani, pemerintah akan menyesuaikan peruntukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program prioritas nasional. Sebab, dana tersebut memang diperuntukkan agar daerah dapat mengejar ketertinggalan dalam hal ekonomi.
"Kalau dari daerah kan kita lihatnya instrumen DAU itu sepenuhnya di APBD. Tetapi DAK bisa kita sesuaikan dengan prioritas nasional karena memang ditujukan untuk membuat daerah itu mengejar ketertinggalan dan mengisi prioritas nasional dengan proyek yang di daerah," katanya di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Menurutnya, program-program yang ada di daerah harus terintegrasi dengan kementerian dan lembaga (K/L). Misal, terkait irigasi maka harus dikoordinasikan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Menteri Pertanian (Mentan).
"Sehingga PUPR mengetahui di mana lokasinya dan disesuaikan dengan dimana lokasi untuk persawahanya. Juga untuk masalah yang lain akan ditentukan tadi untuk transportasi antara pelabuhan dengan jalan raya. Presiden kan setiap bulan juga sudah mengundang semua gubernur-gubernur untuk melihat prioritas nasional," imbuh dia.
Menurutnya, proyek prioritas nasional nantinya akan disesuaikan dari sisi infrastruktur penunjang di daerah tersebut. Dengan begitu, anggaran yang digelontorkan pun akan termanfaatkan secara maksimal.
"Sehingga itu akan memberikan kemungkinan untuk makin sinkron dan, tadi seperti yang disebutkan oleh Bapak presiden, terkoordinasi diantara pusat dan daerah," tandasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga berpesan agar pemerintah daerah tidak membuat peraturan yang tidak menguntungkan Indonesia dan membuat koordinasi dengan pemerintah pusat semakin renggang. "Karena berbagai pemerintah daerah kota, kabupaten, provinsi, nasional semuanya berlomba-lomba membuat peraturan yang makin membuat Indonesia itu tidak terintegrasi tetapi malah terpecah-pecah yang kemudian mengurangi daya saing kita sendiri," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
