Pemerintah Segera Bentuk Tim Lawan Resolusi Eropa Soal Sawit
Selasa, 09 Mei 2017 - 11:46 WIB
Pemerintah Segera Bentuk Tim Lawan Resolusi Eropa Soal Sawit
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian segera membentuk tim untuk melawan resolusi yang dikeluarkan Parlemen Uni Eropa terkait produk sawit. Dalam resolusi tersebut, Parlemen Uni Eropa menganggap sawit sangat erat kaitannya dengan isu pelanggaran HAM, korupsi, pekerja anak, deforestasi, dan penghilangan hak masyarakat adat.
Deputi bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko bidang Perekonomian Musdalifah Mahmud mengungkapkan, Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution telah menyampaikan kepadanya bahwa melawan argumen parlemen Eropa tidak bisa hanya dengan mengeluarkan aksi protes.
Indonesia perlu menyiapkan argumen berdasarkan data kuat, guna membuktikan bahwa produk sawit Indonesia tidak seperti yang dituduhkan. "Pak Menko sudah sampaikan menghadapi resolusi tidak hanya bicara. Tapi harus sampaikan bukti," katanya dalam diskusi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (9/5/2017).
Dia membantah jika sawit disebut sebagai penyebab deforestasi. Menurutnya, sawit justru berkontribusi dalam menyumbangkan oksigen untuk masyarakat dunia.
"Dan karena prinsipnya tanaman itu sudah tua ya jadi harus diganti. Daripada ambruk sendiri. Jadi diganti tanaman yang punya nilai ekonomis. Dan yang paling cocok di negara kita adalah perkebunan," imbuhnya.
Musdalifah juga mengaku heran dengan argumen Parlemen Uni Eropa yang menyebut bahwa sawit sangat erat kaitannya dengan isu-isu kemanusiaan. Padahal, sawit justru memberikan penghidupan bagi jutaan masyarakat di Tanah Air.
"Sawit juga menyediakan sumber energi, kok diprotes. Mana yang lebih baik untuk lingkungan? Tanaman sawit atau pengeboran minyak. Itu enggak masuk akal kalau menolak biodiesel dari kelapa sawit tapi BBM enggak ditolak," tutur dia.
Sebab itu, pihaknya segera mengumpulkan para pakar untuk menyusun argumen melawan Parlemen Uni Eropa tersebut. "Kita ingin bentuk lembaga penelitian yang valid. Pak Menko minta kumpulkan peneliti yang bisa menjawab isu deforetasi dan kesehatan," tandas Musdalifah.
Deputi bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko bidang Perekonomian Musdalifah Mahmud mengungkapkan, Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution telah menyampaikan kepadanya bahwa melawan argumen parlemen Eropa tidak bisa hanya dengan mengeluarkan aksi protes.
Indonesia perlu menyiapkan argumen berdasarkan data kuat, guna membuktikan bahwa produk sawit Indonesia tidak seperti yang dituduhkan. "Pak Menko sudah sampaikan menghadapi resolusi tidak hanya bicara. Tapi harus sampaikan bukti," katanya dalam diskusi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (9/5/2017).
Dia membantah jika sawit disebut sebagai penyebab deforestasi. Menurutnya, sawit justru berkontribusi dalam menyumbangkan oksigen untuk masyarakat dunia.
"Dan karena prinsipnya tanaman itu sudah tua ya jadi harus diganti. Daripada ambruk sendiri. Jadi diganti tanaman yang punya nilai ekonomis. Dan yang paling cocok di negara kita adalah perkebunan," imbuhnya.
Musdalifah juga mengaku heran dengan argumen Parlemen Uni Eropa yang menyebut bahwa sawit sangat erat kaitannya dengan isu-isu kemanusiaan. Padahal, sawit justru memberikan penghidupan bagi jutaan masyarakat di Tanah Air.
"Sawit juga menyediakan sumber energi, kok diprotes. Mana yang lebih baik untuk lingkungan? Tanaman sawit atau pengeboran minyak. Itu enggak masuk akal kalau menolak biodiesel dari kelapa sawit tapi BBM enggak ditolak," tutur dia.
Sebab itu, pihaknya segera mengumpulkan para pakar untuk menyusun argumen melawan Parlemen Uni Eropa tersebut. "Kita ingin bentuk lembaga penelitian yang valid. Pak Menko minta kumpulkan peneliti yang bisa menjawab isu deforetasi dan kesehatan," tandas Musdalifah.
(izz)
Lihat Juga :
