Sri Mulyani Undang 7 Kepala Daerah Bahas Pembiayaan Infrastruktur

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menggelar pertemuan dengan tujuh kepala daerah di kantor Kementerian Keuangan. Pertemuan ini dalam rangka sinergi dan sinkronisasi kebijakan penyediaan infrastruktur antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai kebijakan skema pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur.

"Kami mengundang 7 kepala daerah ini, dalam rangka untuk menyampaikan betapa pentingnya kota besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan betapa pentingnya kota-kota untuk menciptakan kesempatan kerja, menaikan investasi, dan kebutuhan untuk bangun infrastruktur," jelas Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Ketujuh kepala daerah tersebut yakni, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, PJ Wali Kota Pekanbaru Edwar Sangar, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan perwakilan Wali Kota Makassar, yang berhalangan hadir.

Lebih lanjut mantan Direktur Pelaksana itu menjelaskan bahwa, langkah ini diambil karena mengingat peran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pemerintah sangat terbatas untuk pembangunan semua infrastruktur seluruh Indonesia. Maka, dalam hal ini, pemerintah mengembangkan kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

"Ini untuk menjembatani kebutuhan dari kota-kota dan kabupaten ini yang berkembang pesat, namun tidak bisa diikuti oleh pembiayaan APBN atau APBD untuk siapkan berbagai macam infrastruktur," imbuhnya.

Menurutnya kebutuhan infrastruktur secara nasional mencapai lebih dari Rp4.700 triliun. Peran swasta dalam penyediaan KPBU sudah disampaikan. Maka terang dia fokusnya adalah bagaimana menyelesaikan dalam konteks proyek riil. Dari 7 kepala daerah ini, Menkeu kemudian mendengarkan dengan seksama, mengenai kesulitan, dan tantangan dalam rangka membangun infrastruktur.

Ani meyakinkan bahwa Kemenkeu bersama seluruh unit di dalam termasuk BUMN, membantu, sehingga tak perlu mengubah transaksi apapun. "Kami kerja sama dengan ketujuh kepala daerah ini untuk tangani proyek yang akan menjadi KPBU, untuk kemudian didukung instrumen yang kami miliki viability gap fund, sampai pada bagaimana kami bantu menstruktur kan," paparnya.

"Kami coba di proyek yang sudah diusulkan sehingga kami bisa langsung uji apakah instrumen atau kelengkapan kebijakan, legal, finance bisa masuk untuk membantu proyek ini sesuai rencana dan urgency yang dihadapi," tutup Sri Mulyani.