Darmin Sebut Utang Luar Negeri RI Tak Tinggi meski Terus Naik
Selasa, 30 Mei 2017 - 13:27 WIB
Darmin Sebut Utang Luar Negeri RI Tak Tinggi meski Terus Naik
A
A
A
JAKARTA - Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal I/2017 berada pada posisi USD326,3 miliar, tumbuh terkendali sebesar 2,9% (yoy) atau sedikit naik dibanding kuartal sebelumnya yang sebesar 2,0% (yoy).
Meski demikian, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut bahwa kondisi ULN ini tidak termasuk tinggi. Rasio dari utang tersebut masih berada di 30% dan sedikit di bawah GDP serta masih di bawah utang-utang negara maju dan negara berkembang.
"Tetapi kita tidak bisa hanya sekadar mengatakan, pokoknya kita masih rendah memang pertumbuhannya relatif cepat. Tumbuh cepat karena kita memang mendorong betul pembangunan," katanya, Jakarta, Selasa (30/5/2017).
Walaupun pemerintah sejak tahun lalu berupaya betul mengubah skema-skema, dengan melengkapi pembiayaan agar jangan tergantung kepada APBN dan pinjaman saja. Skema tersebut sepertinya sudah mulai berjalan, terlihat dari proyek strategis nasional saat ini mencapai 240 lebih dari sebelumnya 225 proyek.
"Secara keseluruhan, mana yang lebih besar, pembiayaan pemerintah atau yang bukan? Jauh lebih besar yang non pemerintah. Apakah itu swasta atau BUMN. Kalau tidak salah angkanya kira-kira 60% bukan dari APBN," imbuhnya.
Maka, lanjut dia, pada dasarnya pemerintah memang berusaha agar pembangunan infrastruktur tidak terlalu membebani APBN. "Kalau Anda melihat sekarang banyak pembangunan, air minum, jalan tol dengan KPBU, ya tujuannya supaya jangan terlalu membebani APBN," pungkasnya.
Meski demikian, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut bahwa kondisi ULN ini tidak termasuk tinggi. Rasio dari utang tersebut masih berada di 30% dan sedikit di bawah GDP serta masih di bawah utang-utang negara maju dan negara berkembang.
"Tetapi kita tidak bisa hanya sekadar mengatakan, pokoknya kita masih rendah memang pertumbuhannya relatif cepat. Tumbuh cepat karena kita memang mendorong betul pembangunan," katanya, Jakarta, Selasa (30/5/2017).
Walaupun pemerintah sejak tahun lalu berupaya betul mengubah skema-skema, dengan melengkapi pembiayaan agar jangan tergantung kepada APBN dan pinjaman saja. Skema tersebut sepertinya sudah mulai berjalan, terlihat dari proyek strategis nasional saat ini mencapai 240 lebih dari sebelumnya 225 proyek.
"Secara keseluruhan, mana yang lebih besar, pembiayaan pemerintah atau yang bukan? Jauh lebih besar yang non pemerintah. Apakah itu swasta atau BUMN. Kalau tidak salah angkanya kira-kira 60% bukan dari APBN," imbuhnya.
Maka, lanjut dia, pada dasarnya pemerintah memang berusaha agar pembangunan infrastruktur tidak terlalu membebani APBN. "Kalau Anda melihat sekarang banyak pembangunan, air minum, jalan tol dengan KPBU, ya tujuannya supaya jangan terlalu membebani APBN," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
