Sri Mulyani: Calon Ketua DK OJK Tak Lolos Bisa Masuk Kategori Lain
Kamis, 01 Juni 2017 - 05:10 WIB
Sri Mulyani: Calon Ketua DK OJK Tak Lolos Bisa Masuk Kategori Lain
A
A
A
JAKARTA - Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa kandidat Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK yang tidak lolos seleksi secara otomatis bisa dimasukkan dalam kategori kandidat lain. Hal ini sesuai amanat Undang-undang (UU) Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK.
Dia mengungkapkan, dalam beleid tersebut dikatakan secara eksplisit bahwa calon Ketua OJK yang tidak lolos bisa dimasukkan untuk kategori anggota DK OJK yang lain. Oleh karena itu, dalam proses wawancara sebelumnya yang ditekankan Pansel OJK memang menyangkut kemampuan mereka memimpin OJK secara keseluruhan.
"Memang kualifikasi untuk ketua saat kita seleksi dari tahap pertama sampai tahap terakhir kita pertanyaannya jauh lebih banyak menyangkut kemampuan seseorang untuk memimpin keseluruhan dari OJK itu. Sehingga apabila salah satu kandidat tidak terpilih, dia bisa sesuai UU OJK dia bisa dimasukkan dalam kategori kandidat yang lain," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.
(Baca Juga: Jawab Kritik, Sri Mulyani Sebut 14 Calon Komisioner OJK Terbaik )
Sementara terkait sistem clustering yang dikhawatirkan akan menyingkirkan calon-calon yang memiliki rekam jejak baik, mantan Menko bidang Perekonomian ini menegaskan bahwa keputusan Pansel OJK yang telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah setiap posisi direkomendasikan tiga nama. Sistem clustering sejatinya dimaksudkan untuk memudahkan Pansel melakukan penilaian terhadap para kandidat.
"Ya pembahasan mengenai beberapa di dalam UU OJK memang disampaikan. Namun dari Pansel yang disampaikan kepada Presiden sesuai dengan UU juga. Menyampaikan bahwa di setiap posisi kita memberikan tiga nama. Pansel dalam hal ini merekomendasikan 21 nama, yang kemudian dipilih oleh Presiden juga tiap posisi adalah berdasarkan UU Dewan memiliki juga cara membaca dari UU ini, yang kami akan menyampaikan jawaban tertulis untuk hal ini," tandasnya.
Dia mengungkapkan, dalam beleid tersebut dikatakan secara eksplisit bahwa calon Ketua OJK yang tidak lolos bisa dimasukkan untuk kategori anggota DK OJK yang lain. Oleh karena itu, dalam proses wawancara sebelumnya yang ditekankan Pansel OJK memang menyangkut kemampuan mereka memimpin OJK secara keseluruhan.
"Memang kualifikasi untuk ketua saat kita seleksi dari tahap pertama sampai tahap terakhir kita pertanyaannya jauh lebih banyak menyangkut kemampuan seseorang untuk memimpin keseluruhan dari OJK itu. Sehingga apabila salah satu kandidat tidak terpilih, dia bisa sesuai UU OJK dia bisa dimasukkan dalam kategori kandidat yang lain," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.
(Baca Juga: Jawab Kritik, Sri Mulyani Sebut 14 Calon Komisioner OJK Terbaik )
Sementara terkait sistem clustering yang dikhawatirkan akan menyingkirkan calon-calon yang memiliki rekam jejak baik, mantan Menko bidang Perekonomian ini menegaskan bahwa keputusan Pansel OJK yang telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah setiap posisi direkomendasikan tiga nama. Sistem clustering sejatinya dimaksudkan untuk memudahkan Pansel melakukan penilaian terhadap para kandidat.
"Ya pembahasan mengenai beberapa di dalam UU OJK memang disampaikan. Namun dari Pansel yang disampaikan kepada Presiden sesuai dengan UU juga. Menyampaikan bahwa di setiap posisi kita memberikan tiga nama. Pansel dalam hal ini merekomendasikan 21 nama, yang kemudian dipilih oleh Presiden juga tiap posisi adalah berdasarkan UU Dewan memiliki juga cara membaca dari UU ini, yang kami akan menyampaikan jawaban tertulis untuk hal ini," tandasnya.
(akr)
