Luhut Didaulat Jadi Wakil Presiden di Konferensi Kelautan PBB
![Luhut Didaulat Jadi...](https://a-cdn.sindonews.net/dyn/732/content/2017/06/06/34/1211193/luhut-didaulat-jadi-wakil-presiden-di-konferensi-kelautan-pbb-QXq-thumb.jpg)
Luhut Didaulat Jadi Wakil Presiden di Konferensi Kelautan PBB
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dipilih sebagai Wakil Presiden pada pembukaan Konferensi Kelautan Dunia di markas besar PBB.
Sementara, Perdana Menteri Fiji Frank Bainamarama dan Wakil Perdana Menteri Swedia Margot Wallstrom terpilih sebagai Presiden dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi PBB untuk mendukung implementasi Sustainable Development Goals 14 (SDG14) tersebut.
Secara khusus SDG14 ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan laut dan sumberdaya yang ada di dalamnya. Dengan terpilihnya Luhut sebagai Wakil Presiden Konferensi, maka dia mewakili seluruh negara-negara di Asia-Pasifik untuk memimpin beberapa sesi persidangan.
Selain itu, purnawirawan jenderal itu juga bakal memberikan penilaian terhadap jalannya sidang kepada Presiden Konferensi. Lebih jauh, sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia (Delri), mantan Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini membawa sejumlah kepentingan nasional Indonesia.
"Kita akan sampaikan tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) di PBB, penanganan sampah plastik laut dan menawarkan kerja sama penanganannya," ujar dia dalam rilis yang diterima SINDOnews di Jakarta, Selasa (6/6/2017).
Selain itu, dia dalam Konferensi Kelautan Dunia juga akan menjelaskan tentang kebijakan tegas pemerintah RI menentang IUUF (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing). "IUUF merupakan masalah kejahatan perikanan yang mengancam keberlangsungan sumberdaya laut, sehingga perlu diatasi secara bersama-sama," ujarnya.
Kepentingan-kepentingan Indonesia itu, terutama tentang sampah plastik laut dikemukakan dalam pidato Menko Luhut pada sesi partnership dialogue pada Senin (5/6/2017) pukul 15.00 waktu New York. Selain itu, Menko juga akan menyampaikan kebijakan kelautan Pemerintah RI dalam Plennary Meeting yang akan digelar pada Selasa (6/6/2017) pukul 9.30 waktu setempat.
Selain Menko Maritim Luhut Pandjaitan, anggota Delri terdiri dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Dubes untuk Perwakilan Tetap RI di PBB Dian Triansyah Djani, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno, Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Safri Burhanuddin.
Selain itu, Wakasal Laksda Achmad Taufiqoerrochman, Asisten Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek Maritim Nani Hendiarti dan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dedy Miharja juga merupakan anggota Delri.
Sementara, Perdana Menteri Fiji Frank Bainamarama dan Wakil Perdana Menteri Swedia Margot Wallstrom terpilih sebagai Presiden dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi PBB untuk mendukung implementasi Sustainable Development Goals 14 (SDG14) tersebut.
Secara khusus SDG14 ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan laut dan sumberdaya yang ada di dalamnya. Dengan terpilihnya Luhut sebagai Wakil Presiden Konferensi, maka dia mewakili seluruh negara-negara di Asia-Pasifik untuk memimpin beberapa sesi persidangan.
Selain itu, purnawirawan jenderal itu juga bakal memberikan penilaian terhadap jalannya sidang kepada Presiden Konferensi. Lebih jauh, sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia (Delri), mantan Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini membawa sejumlah kepentingan nasional Indonesia.
"Kita akan sampaikan tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) di PBB, penanganan sampah plastik laut dan menawarkan kerja sama penanganannya," ujar dia dalam rilis yang diterima SINDOnews di Jakarta, Selasa (6/6/2017).
Selain itu, dia dalam Konferensi Kelautan Dunia juga akan menjelaskan tentang kebijakan tegas pemerintah RI menentang IUUF (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing). "IUUF merupakan masalah kejahatan perikanan yang mengancam keberlangsungan sumberdaya laut, sehingga perlu diatasi secara bersama-sama," ujarnya.
Kepentingan-kepentingan Indonesia itu, terutama tentang sampah plastik laut dikemukakan dalam pidato Menko Luhut pada sesi partnership dialogue pada Senin (5/6/2017) pukul 15.00 waktu New York. Selain itu, Menko juga akan menyampaikan kebijakan kelautan Pemerintah RI dalam Plennary Meeting yang akan digelar pada Selasa (6/6/2017) pukul 9.30 waktu setempat.
Selain Menko Maritim Luhut Pandjaitan, anggota Delri terdiri dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Dubes untuk Perwakilan Tetap RI di PBB Dian Triansyah Djani, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno, Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Safri Burhanuddin.
Selain itu, Wakasal Laksda Achmad Taufiqoerrochman, Asisten Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek Maritim Nani Hendiarti dan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dedy Miharja juga merupakan anggota Delri.
(izz)