Raker dengan Menkeu, DPD Kritisi Sejumlah Persoalan Seputar Transfer Daerah

JAKARTA - DPD RI meminta agar tidak terjadi lagi permasalahan dana transfer ke daerah yang telat hingga menyebabkan banyak sisa anggaran, karena dana diterima daerah di pertengahan Desember pengujung tahun.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komite IV Ajiep Padindang, saat memimpin rapat kerja Tim Anggaran Komite I, II, III, dan IV dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan kementerian PPN di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (21/6/2017).

Masalah lain adalah staf pendamping yang kurang kompeten, sehingga daerah kesulitan dalam membuat laporan yang sesuai. "Kurang kompetennya pendampingan staf dari Kemenkeu ke daerah untuk pengerjaan laporan penggunaan dana transfer daerah menyebabkan laporan lama dikerjakan dan masih berpotensi salah, mungkin karena perekrutan staf pendamping kurang ketat, mohon bisa diperhatikan agar staf pendamping memiliki pengetahuan teknis yang baik sehingga bisa betul-betul membantu," ujar Ajiep.

Ajiep menyampaikan bahwa rapat dengar pendapat Komite IV ini dilaksanakan untuk mendapat informasi dari Menteri Keuangan dan Kementerian PPN/Kepala Bappenas mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF serta dana transfer ke daerah dalam RAPBN 2018.

Menurut Ajiep, DPD sudah sesuai kewenangannya untuk membahas hubungan pusat dan daerah, dana transfer daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana desa. Khusus DAU, kesimpulan Komite IV adalah semoga 2018 ketetapan DAU dalam RAPBN tidak sama dgn RAPBN 2017 yang tidak bersifat final. Ajiep menambahkan, desa mengandalkan dana transfer ke daerah karena 75%-80% pendapatan daerah dari DAU.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komite II DPD, Parlindungan Purba meminta agar DBH ke daerah bisa transparan. "Masyarakat ingin peroleh DBH yang transparan, karena di daerah, masyarakat desa sudah tidak percaya dengan Musrenbang. Sebab apa aspirasi masyarakat tidak disampaikan di Musrenbang. Jadi orang di daerah sudah tidak peduli dengan Musrenbang," katanya.

Senator Kepulauan Riau, Harpinto Tanuwidjaja juga meminta agar ada skema pembiayaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi warga di Provinsi Kepulauan Riau.

“Kami berharap program prioritas untuk pendidikan bisa diterapkan di Kepulauan Riau. Peminat sekolah pelayaran itu sangat tinggi, mencapai ribuan peminat, tapi karena tidak ada akses dan harus keluar pulau, maka masyarakat jadi enggan. Ini akan membantu jika ada skema khusus gratis, atau ada pembiayaan lain, apakah ini masuk ke prioritas nasional untuk pembiayaan sekolah di Kepri. Banyak daerah juga yang mengalami, hal ini penting untuk tingkatkan produktivitasmasyarakat di daerah,” paparnya.

Senada dengan Ajiep, Wakil Ketua Komite IV Ghazali Abbas mengatakan bahwa penyusunan dana transfer harus ada buku panduannya. “Ini jadi masalah karena menyusun laporannya, sementara aparat desa terbatas kemampuannya. Oleh karena itu kami di daerah butuh buku panduan yang bisa digunakan setiap saat untuk menyusun laporan,” ucap senator Dapil Aceh tersebut.

Dalam pemaparannya, Sri Mulyani mengatakan banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi dunia. "Soal kerangka ekonomi makro 2018, kondisi ekonomi dunia sudah agak pulih di awal 2017 diharapkan sampai 2018 meskipun masih ada resiko dari politik, proteksionisme perdagangan, rebalancing dan harga komoditas yang tidak menegalami pemulihan dengan cepat," jelasnya.

Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi Indonesia, diperkirakan pada kisaran 5,2%-5,6%, yang bisa di dorong dengan percepatan dan perbaikan pola penyerapan anggaran pemerintah, pembangunan infrastruktur dasar dan proyek fisik yang terfokus pada pemerataan antar wilayah dan peningkatan kerja sama bilateral untuk ekspor produk Utama yang bernilai tambah tinggi.

"Rata-rata nilai tukar rupiah pada 2018 diperkirakan berada pada kisaran Rp13.300-Rp13.500 per dolar AS, tentu saja penguatan rupiah ini di dorong oleh beberapa faktor seperti kinerja perekonomian nasional yang relatif lebih baik, keberhasilan tax amnesty dan terjaganya tingkat inflasi," ujar Sri.

Terkait dengan kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro 2018 dengan Komisi IX dan Badan Anggaran, Sri Mulyani mengatakan bahwa dengan pandangan range 5,2%-5,3% tentu dalam menyusun RAPBN 2018 itu Menkeu gunakan satu titik dan tidak menggunakan range, sehingga masih dibutuhkan analisis lagi berapa titik angka pastinya untuk asumsi dasar ekonomi makro 2018.

Untuk alokasi dana haruslah memperhatikan outputnya, sehingga efektifitasnya bisa terukur. "Anggaran pendidikan pada 9 tahun yang lalu adalah Rp140 triliun, lalu sekarang menjadi Rp400 triliun, padahal belum efektif tingkatkan kualitas SDM kita," tandasnya.

Menurut Sri, soal DAU yang dinamis itu merupakan pertanggungjawaban pemerintah pusat, karena disaat tertentu harga barang naik dan turun, maka pemerintah harus menjadi shock absorber atas kondisi tersebut.

"Misalnya harga minyak 50 kemudian jadi 100 dan kemudain jadi 35, nah hal tersebut kan harus bisa diatasi oleh pemerintah, oleh karena itu DAU bersifat dinamis," jelas Sri.

Saat ini Indonesia belum bisa kurangi kemiskinan sampai dibawah 10%, namun pemerintah tetap punya tanggung jawab terhadap transfer daerah, diharapkan kemiskinann menurun, pelayanan masyarakat makin baik, infrastruktur yang baik dan layak juga terwujud.

Sri Mulyani mengatakan bahwa mekanisme dan formula masih terus disempurnakan sehingga diharapkan bisa makin baik dalam mengakomodir kebutuhan daerah sesuai dengan rapbn yang sudah ditetapkan.