Kriteria Daerah Calon Ibu Kota Pengganti Jakarta

Jum'at, 07 Juli 2017 - 17:17 WIB
Kriteria Daerah Calon...
Kriteria Daerah Calon Ibu Kota Pengganti Jakarta
A A A
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah hingga saat ini masih mencari berbagai alternatif untuk pemindahan ibu kota negara.

(Baca: Menteri Bambang Janji Pemindahan Ibu Kota Tak Bebani APBN )

Menurutnya, alternatif memang diperlukan mendalam untuk pembahasan lantaran berkaitan dengan pendanaan yang akan digelontorkan untuk pemindahan tersebut.

Saat ini, pemerintah mengaku masih belum mengambil keputusan dan masih membahas dengan melakukan berbagai macam studi untuk melihat beberapa kota yang berpotensi untuk dijadikan ibu kota negara.

"Kita masih mencari alternatif-alternatif, terus juga belum keputusan, baru menentukan studi temasuk ketersediaan lahan. Karena itu akan jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Harus cukup luas, ratusan ribu hektare," kata dia di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Saat ini, pihaknya masih memiliki tiga alternatif daerah yang dijajaki dan dipertimbangkan agar sesuai kebutuhan kriteria sebuah ibu kota. Beberapa kota tersebut, kabarnya berada di Pulau Kalimantan.

"Tempatnya sudah ada tiga alternatifnya. Itu sudah kita lihat dua kawasan. Tempat pastinya belum bisa kami ungkapkan, tapi nanti dilihat dulu dari segi topografi, dan saya melihat di sana dari segi kelayakan, macam-macam lah," imbuhnya.

Meskipun di sana banyak lahan yang dimiliki penduduk adat, namun Sofyan membantah jika lahan yang akan dipakai pemerintah merupakan milik masyarakat setempat. Artinya, lahan di sana sudah bebas dan menjadi milik pemerintah.

Menurutnya, semua lahan yang tidak dimiliki masyarakat maka lahan tersebut milik pemerintah. Jika kawasan hutan bukan tanah adat tapi tanah adat yang sudah dikeluarkan. Pemerintah akan melihat berbagai risiko.

"Kalau risiko gempa enggak. Tapi kita lihat ada risiko banjir macam-macam harus dilihat. Nanti kita pilih yang paling tepat, nanti kita lihat kalau hutan apa statusnya. Kalau hutan lindung itu tidak boleh dibuka. Tapi dekat hutan lindung enggak apa-apa sehingga nanti ibu kota kita suatu saat berhutan," kata Sofyan.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Ibu Kota Baru Dinilai...
Ibu Kota Baru Dinilai Harus Benar-benar Perhatikan Politik-Ekonomi
Bappenas Tegaskan Pemindahan...
Bappenas Tegaskan Pemindahan IKN Wujudkan Pemerataan Ekonomi
Menteri PPN: Ibu Kota...
Menteri PPN: Ibu Kota Baru Dibangun untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Timur
IKN Nusantara Diyakini...
IKN Nusantara Diyakini Bakal Gerakkan Banyak Sektor Ekonomi
Istana Negara Segera...
Istana Negara Segera Dibangun di Ibu Kota Baru RI
Ibu Kota Negara Pindah,...
Ibu Kota Negara Pindah, Politikus Gerindra Minta Jakarta Jadi Pusat Keuangan dan Bisnis
Berita Terkini
Tumbuh Bersama GrabModal:...
Tumbuh Bersama GrabModal: Dari Rumah Kontrakan, Mama Khas Banjar Kini Punya Belasan Karyawan
3 menit yang lalu
Ingin Masuk di Pasar...
Ingin Masuk di Pasar Global? Pakar Ungkap Kunci Brand Indonesia Bisa Mendunia
4 menit yang lalu
IHSG Sesi Siang Terjun...
IHSG Sesi Siang Terjun Bebas 1,75% ke 6.204, Transaksi Tembus Rp10,4 Triliun
21 menit yang lalu
HWB Serang Resmi Diluncurkan...
HWB Serang Resmi Diluncurkan Besok , Harga Mulai dari Rp101 Juta
25 menit yang lalu
Harga Emas Antam Anjlok...
Harga Emas Antam Anjlok Parah di Hari Jumat, Turun Tajam hingga Rp35 Ribu/Gram
51 menit yang lalu
Minat Makin Tinggi,...
Minat Makin Tinggi, Perdagangan Pasar Fisik Emas secara Digital di ICDX Tumbuh 338%
2 jam yang lalu
Infografis
Pemprov DKI Jakarta...
Pemprov DKI Jakarta Menggelar Car Free Day di Rasuna Said
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved