Susi: Jangan Biarkan Laut Kita Dikuasai Segelintir Korporasi
Senin, 10 Juli 2017 - 14:57 WIB
Susi: Jangan Biarkan Laut Kita Dikuasai Segelintir Korporasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berpesan kepada seluruh bawahannya untuk tetap menjaga laut Indonesia. Dia meminta agar mereka tidak membiarkan lautan Indonesia dikuasai segelintir korporasi.
(Baca: Susi: Cantrang Tetap Dilarang, Tak Usah Berpolemik Lagi! )
Dia mengakui, kebijakannya mengenai perang melawan illegal fishing, larangan penggunaan cantrang, hingga larangan transhipment di tengah laut membuat sejumlah pihak gerah.
Menurutnya, hal tersebut adalah konsekuensi yang harus dihadapi karena membuat aturan tegas di tengah situasi Indonesia terlalui dikungkung oleh praktik oligopoli dan monopoli segelintir korporasi.
"Saya tahu kekuatan bisnis besar yang selama ini menikmati lautan Indonesia juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa peraturan kita berubah. Membuat regulasi, membuat policy di tengah situasi yang selama ini dikungkung kontrol tata niaga yang begitu ketat dengan oligopoli dan monopoli, mengubahya menjadikan ekonomi itu milik bangsa menjadi bukan hal mudah. Kita salah ambil posisi sedikit saja, di situ yang menunggu kita salah itu sudah banyak," terangnya di Gedung Mina Bahari III, KKP, Jakarta, Senin (10/7/2017).
Mantan Bos Susi Air ini menilai, apa yang telah dilakukannya dan seluruh pegawai di KKP seharusnya didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia dan petinggi negara ini. Namun, yang didapati justru sebaliknya.
"Berbagai kepentingan berkecamuk dan saling ingin mengambil porsinya masing-masing. Akhirnya pasal 33 UUD 1945 sulit untuk kita tegakkan," imbuh dia.
Susi berpesan agar apapun yang terjadi di masa mendatang, jangan biarkan perikanan Indonesia khususnya di laut lepas di kavling hanya untuk 1 hingga 20 korporasi. Sebab, ikan di laut Indonesia milik seluruh masyarakat di Tanah Air dan bukan milik segelintir kalangan.
"Ikan bebas berenang milik seluruh rakyat Indonesia yang ingin mancing, ingin tangkap, ingin berbisnis, dan mohon itu dijaga. Sekali lagi, apa yang terjadi sekarang, kalau kita sampai mengalah, ini akan menjadi kembali hal yang lama terjadi. Kita tidak boleh dalam dunia seperti sekarang ini. Transparansi, globalisasi. Laut kita dikuasai ribuan kapal dari luar negeri. Dimana kedaulatan kita," tuturnya.
Baca Juga:
Menteri Susi Akui Tak Bisa Hapus Sifat Tempramental
Halal Bihalal, Menteri Susi Sindir Soal Reshuffle
(Baca: Susi: Cantrang Tetap Dilarang, Tak Usah Berpolemik Lagi! )
Dia mengakui, kebijakannya mengenai perang melawan illegal fishing, larangan penggunaan cantrang, hingga larangan transhipment di tengah laut membuat sejumlah pihak gerah.
Menurutnya, hal tersebut adalah konsekuensi yang harus dihadapi karena membuat aturan tegas di tengah situasi Indonesia terlalui dikungkung oleh praktik oligopoli dan monopoli segelintir korporasi.
"Saya tahu kekuatan bisnis besar yang selama ini menikmati lautan Indonesia juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa peraturan kita berubah. Membuat regulasi, membuat policy di tengah situasi yang selama ini dikungkung kontrol tata niaga yang begitu ketat dengan oligopoli dan monopoli, mengubahya menjadikan ekonomi itu milik bangsa menjadi bukan hal mudah. Kita salah ambil posisi sedikit saja, di situ yang menunggu kita salah itu sudah banyak," terangnya di Gedung Mina Bahari III, KKP, Jakarta, Senin (10/7/2017).
Mantan Bos Susi Air ini menilai, apa yang telah dilakukannya dan seluruh pegawai di KKP seharusnya didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia dan petinggi negara ini. Namun, yang didapati justru sebaliknya.
"Berbagai kepentingan berkecamuk dan saling ingin mengambil porsinya masing-masing. Akhirnya pasal 33 UUD 1945 sulit untuk kita tegakkan," imbuh dia.
Susi berpesan agar apapun yang terjadi di masa mendatang, jangan biarkan perikanan Indonesia khususnya di laut lepas di kavling hanya untuk 1 hingga 20 korporasi. Sebab, ikan di laut Indonesia milik seluruh masyarakat di Tanah Air dan bukan milik segelintir kalangan.
"Ikan bebas berenang milik seluruh rakyat Indonesia yang ingin mancing, ingin tangkap, ingin berbisnis, dan mohon itu dijaga. Sekali lagi, apa yang terjadi sekarang, kalau kita sampai mengalah, ini akan menjadi kembali hal yang lama terjadi. Kita tidak boleh dalam dunia seperti sekarang ini. Transparansi, globalisasi. Laut kita dikuasai ribuan kapal dari luar negeri. Dimana kedaulatan kita," tuturnya.
Baca Juga:
Menteri Susi Akui Tak Bisa Hapus Sifat Tempramental
Halal Bihalal, Menteri Susi Sindir Soal Reshuffle
(izz)
Lihat Juga :
