Kemenkop Sosialisasi Program PLUT KUMKM di Sumbar
Sabtu, 22 Juli 2017 - 16:30 WIB
Kemenkop Sosialisasi Program PLUT KUMKM di Sumbar
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM menggelar acara sosialisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di Kabupaten Lima Puluh Kota, kemarin. Kegiatan untuk memberikan pemahaman stakeholder mengenai kpperasi.
"Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder yang menangani pembinaan koperasi dan UMKM," kata Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati dalam rilisnya, Sabtu (22/7/2017).
Dalam acara hasil kerja sama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lima Puluh Kota, Yuana mengatakan, yang akan dicapai dalam program PLUT-KUMKM di antaranya sebagai lembaga mediasi bagi pengembangan KUMKM yang mencakup peningkatan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan SDM, serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM.
"Juga untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian KUMKM melalui penyediaan jasa non finansial yang menyeluruh, terintegritas, dan bersifat stimulus," ujar dia.
Selain itu, PLUT KUMKM juga sebagai mediasi bagi KUMKM dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya. Acara sosialisasi dihadiri 100 orang peserta dari dinas koperasi setempat, BAPPEDA, Asisten II Bidang Ekonomi, Kepala OPD terkait, Komisi III DPRD, Kadin Daerah, Dekopinda, Pengurus IWAPI, Bank BRI, Bank Sumbar, dan para pelaku usaha koperasi dan UMKM.
"PLUT KUMKM sebagai program terobosan menjadi suatu sistem yang di dalamnya mensinergikan pemangku kepentingan. Sehingga, pembangunan gedung ini dapat dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat", imbuhnya.
Ke depannya, PLUT KUMKM diarahkan pada lima layanan. Pertama, Bidang Kelembagaan, yang meliputi pembentukan dan pemantapan kelembagaan koperasi dan UMKM, fasilitasi legalitas, penguatan sentra UKM/Klaster/Kawasan, pendataan, pendaftaran dan perizinan KUMKM advokasi perlindungan KUMKM.
Kedua, bidang sumber daya manusia, pelatihan perkoperasian, kewirausahaan dan magang. Ketiga, bidang produksi meliputi akses bahan baku, pengembangan produk (peningkatan kualitas, desain, merek dan kemasan), diversivikasi produk, standardisasi dan sertifikasi produk, aplikasi teknologi.
Keempat, bidang pembiayaan meliputi penyusunan rencana bisnis proposal usaha, fasilitasi dan mediasi kelembagaan keuangan bank dan non bank, pengelolaan keuangan, dan advokasi permodalan.
"Kelima, bidang pemasaran meliputi informasi pasar, promosi, peningkatan akses pasar, pengembangann jaringan pemasaran dan kemitraan, pemanfaatan IT (e-commerce), serta pengembangan data base yang terkait pengembangan KUMKM," papar Yuana.
Sejak 2013 hingga saat ini, Kemenkop telah membangun 50 PLUT KUMKM melalui dana Tugas Pembantuan dan satu PLUT-KUMKM Mandiri yang tersebar di 24 Provinsi/DI dan 27 Kabupaten/Kota.
"Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu dari dua lokasi yang akan dibangun gedung PLUT KUMKM Tahun Anggaran 2017 melalui dana Tugas Pembantuan APBN Kementerian Koperasi dan UKM," ujarnya.
Sementara, satu lokasi lainnya adalah Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. "Pemilihan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai penerima program PLUT KUMKM didasarkan pada peta penyebaran PLUT KUMKM bahwa Provinsi Sumatera Barat belum pernah menerima program PLUT-KUMKM," kata Yuana.
"Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder yang menangani pembinaan koperasi dan UMKM," kata Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati dalam rilisnya, Sabtu (22/7/2017).
Dalam acara hasil kerja sama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lima Puluh Kota, Yuana mengatakan, yang akan dicapai dalam program PLUT-KUMKM di antaranya sebagai lembaga mediasi bagi pengembangan KUMKM yang mencakup peningkatan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan SDM, serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM.
"Juga untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian KUMKM melalui penyediaan jasa non finansial yang menyeluruh, terintegritas, dan bersifat stimulus," ujar dia.
Selain itu, PLUT KUMKM juga sebagai mediasi bagi KUMKM dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya. Acara sosialisasi dihadiri 100 orang peserta dari dinas koperasi setempat, BAPPEDA, Asisten II Bidang Ekonomi, Kepala OPD terkait, Komisi III DPRD, Kadin Daerah, Dekopinda, Pengurus IWAPI, Bank BRI, Bank Sumbar, dan para pelaku usaha koperasi dan UMKM.
"PLUT KUMKM sebagai program terobosan menjadi suatu sistem yang di dalamnya mensinergikan pemangku kepentingan. Sehingga, pembangunan gedung ini dapat dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat", imbuhnya.
Ke depannya, PLUT KUMKM diarahkan pada lima layanan. Pertama, Bidang Kelembagaan, yang meliputi pembentukan dan pemantapan kelembagaan koperasi dan UMKM, fasilitasi legalitas, penguatan sentra UKM/Klaster/Kawasan, pendataan, pendaftaran dan perizinan KUMKM advokasi perlindungan KUMKM.
Kedua, bidang sumber daya manusia, pelatihan perkoperasian, kewirausahaan dan magang. Ketiga, bidang produksi meliputi akses bahan baku, pengembangan produk (peningkatan kualitas, desain, merek dan kemasan), diversivikasi produk, standardisasi dan sertifikasi produk, aplikasi teknologi.
Keempat, bidang pembiayaan meliputi penyusunan rencana bisnis proposal usaha, fasilitasi dan mediasi kelembagaan keuangan bank dan non bank, pengelolaan keuangan, dan advokasi permodalan.
"Kelima, bidang pemasaran meliputi informasi pasar, promosi, peningkatan akses pasar, pengembangann jaringan pemasaran dan kemitraan, pemanfaatan IT (e-commerce), serta pengembangan data base yang terkait pengembangan KUMKM," papar Yuana.
Sejak 2013 hingga saat ini, Kemenkop telah membangun 50 PLUT KUMKM melalui dana Tugas Pembantuan dan satu PLUT-KUMKM Mandiri yang tersebar di 24 Provinsi/DI dan 27 Kabupaten/Kota.
"Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu dari dua lokasi yang akan dibangun gedung PLUT KUMKM Tahun Anggaran 2017 melalui dana Tugas Pembantuan APBN Kementerian Koperasi dan UKM," ujarnya.
Sementara, satu lokasi lainnya adalah Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. "Pemilihan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai penerima program PLUT KUMKM didasarkan pada peta penyebaran PLUT KUMKM bahwa Provinsi Sumatera Barat belum pernah menerima program PLUT-KUMKM," kata Yuana.
(izz)
Lihat Juga :
