Kemiskinan Kian Parah, Wacana Pemindahan Ibu Kota Diminta Ditunda

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Hafidz Thohir meminta pemerintah menunda wacana perpindahan ibu kota. Karena, masih ada permasalahan lain yang lebih penting dan butuh penanganan pemerintah.

(Baca Juga: DPR Tolak Tambahan Anggaran Kajian Pemindahan Ibu Kota)

Dia mengungkapkan, keputusan Komisi XI DPR RI menolak usulan tambahan anggaran Rp7 miliar untuk kajian pemindahan ibu kota bukan tanpa alasan. Pemindahan ibu kota dinilai belum terlalu penting sehingga lebih baik dianggarkan pada tahun depan.

"Ya kita kan minta itu dianggarkan di 2018 saja. Kalau kita bandingkan dengan persoalan yang dihadapi rakyat saat ini, itu jauh lebih penting untuk mengentaskan kemiskinan. Kita kan tahu hari ini rakyat tidak berhasil beras miskin. Kenapa? ini kan harus kita selesaikan. Tadi kita tanya itu, kenapa terjadi keterlambatan," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Jika memang pemerintah tetap keukeuh ingin melakukan kajian untuk pemindahan ibu kota, kata dia, maka pemerintah bisa menawarkan kepada swasta. Sebab, swasta sebelumnya pernah membiayai kajian untuk jembatan Jawa-Sumatera.

"Kalau memang mau pemerintah buat kajian ya suruh aja swasta. Saya ingat kok konsorsiumnya Pak Tommy Winata survei jembatan Jawa-Sumatera pakai anggaran sendiri Rp300 miliar. Tidak ada keluar uang pemerintah sedikit pun, bisa. Artinya, kalau nanti jadi dibangun ya baru pemerintah turun tangan. Artinya, ada yang mengerjakan dulu. Karena kita lihat urgensinya," tutur Hafidz.

Baca Juga:

Kajian Pemindahan Ibu Kota Jalan Terus Meski Anggaran Ditolak DPR
Kemenkeu Setujui Anggaran Kajian Pemindahan Ibu Kota Rp7 Miliar