Apersi Sumsel Pangkas Target Sejuta Rumah
Kamis, 03 Agustus 2017 - 03:23 WIB
Apersi Sumsel Pangkas Target Sejuta Rumah
A
A
A
PALEMBANG - Program nasional pembangunan sejuta rumah yang dimulai pada April 2015 lalu, dinilai sulit terwujud. Karena subsidi untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dipangkas dari Rp9,7 triliun menjadi Rp3,1 triliun.
Hal itu dikatakan Ketua DPD Asosiasi Pengembang Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumatra Selatan, Syamsu Rusman. Menurut dia, dengan pemangkasan dana bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu, maka subsidi DP yang diterapkan 1% akan hilang.
"Jelas berpengaruh dampaknya bagi pengembang di Sumsel, yang selama ini menyalurkan rumah bersubsidi BTN. Namun sekarang tidak lagi, karena ada pemangkasan subsidi FLPP," kata Syamsu, Rabu (2/8/2017).
Selain pemangkasan subsidi, banyaknya kebijakan pemerintah pusat yang tidak berpihak pada pengembang rumah menjadikan realisasi 1 juta rumah sulit terwujud. Dia mengungkapkan, alasan pemangkasan subsidi FLPP tidak bisa dibenarkan dan hanya akan memberatkan konsumen MBR serta pengembang. Dimana pemerintah beralasan, selama ini subsidi tidak tepat sasaran, sehingga dana banyak dialihkan ke infastruktur.
"Pemangkasan subsidi FLPP terus dikompensasi untuk subsidi selisih bunga (SSB) jelas tidak menarik buat bank teknis penyalur KPR. Bukan karena risiko, melainkan bank tidak ada yang mau karena harus menanggung 100%. Padahal data BPS, backlock (kebutuhan) rumah murah sekitar 11 juta, hal ini menjadikan kebijakan pemerintah tidak baku dan konsisten dengan program sejuta rumah," tuturnya.
Dia menambahkan, target sejuta rumah semakin sulit terwujud, karena Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang perumahan untuk MBR juga tidak jalan. Di lapangan, kata Syamsu, banyak pemerintah daerah yang masih belum menjalankan regulasi tersebut. Sebaliknya, yang ada malah semakin masif praktik pungutan liar.
"Kalau pemda menolak melakukan deregulasi perumahan demi mempertahankan pendapatan asli daerah (PAD) masih bisa diterima. Tapi bila menolak hanya untuk mempertahankan pundi-pundi itu, menghambat betul," kata dia.
Karena itu, Apersi Sumsel akan merevisi target pembangunan rumah dari realisasi tahun 2016 sebanyak 8 ribu unit. Sedangkan target tahun ini dari 12 ribu unit baru teralisasi sekitar 6 ribu unit.
"Kami wait and see saja menunggu kebijakan baru langkah selanjutnya. Meski 2018 masih ada program FLPP, tetapi pada wacana 2019 subsidi FLPP akan dihapus," tandasnya.
Hal itu dikatakan Ketua DPD Asosiasi Pengembang Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumatra Selatan, Syamsu Rusman. Menurut dia, dengan pemangkasan dana bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu, maka subsidi DP yang diterapkan 1% akan hilang.
"Jelas berpengaruh dampaknya bagi pengembang di Sumsel, yang selama ini menyalurkan rumah bersubsidi BTN. Namun sekarang tidak lagi, karena ada pemangkasan subsidi FLPP," kata Syamsu, Rabu (2/8/2017).
Selain pemangkasan subsidi, banyaknya kebijakan pemerintah pusat yang tidak berpihak pada pengembang rumah menjadikan realisasi 1 juta rumah sulit terwujud. Dia mengungkapkan, alasan pemangkasan subsidi FLPP tidak bisa dibenarkan dan hanya akan memberatkan konsumen MBR serta pengembang. Dimana pemerintah beralasan, selama ini subsidi tidak tepat sasaran, sehingga dana banyak dialihkan ke infastruktur.
"Pemangkasan subsidi FLPP terus dikompensasi untuk subsidi selisih bunga (SSB) jelas tidak menarik buat bank teknis penyalur KPR. Bukan karena risiko, melainkan bank tidak ada yang mau karena harus menanggung 100%. Padahal data BPS, backlock (kebutuhan) rumah murah sekitar 11 juta, hal ini menjadikan kebijakan pemerintah tidak baku dan konsisten dengan program sejuta rumah," tuturnya.
Dia menambahkan, target sejuta rumah semakin sulit terwujud, karena Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang perumahan untuk MBR juga tidak jalan. Di lapangan, kata Syamsu, banyak pemerintah daerah yang masih belum menjalankan regulasi tersebut. Sebaliknya, yang ada malah semakin masif praktik pungutan liar.
"Kalau pemda menolak melakukan deregulasi perumahan demi mempertahankan pendapatan asli daerah (PAD) masih bisa diterima. Tapi bila menolak hanya untuk mempertahankan pundi-pundi itu, menghambat betul," kata dia.
Karena itu, Apersi Sumsel akan merevisi target pembangunan rumah dari realisasi tahun 2016 sebanyak 8 ribu unit. Sedangkan target tahun ini dari 12 ribu unit baru teralisasi sekitar 6 ribu unit.
"Kami wait and see saja menunggu kebijakan baru langkah selanjutnya. Meski 2018 masih ada program FLPP, tetapi pada wacana 2019 subsidi FLPP akan dihapus," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
