Faisal Basri Kritik Sri Mulyani soal Dana Desa

JAKARTA - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengkritik pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyan Indrawati yang menyatakan bahwa pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran untuk dana desa dalam jumlah yang besar, namun tersendat di pemerintah daerah (pemda). Menurutnya, sumber masalah sejatinya justru ada di pemerintah pusat.

Pemerintah sendiri memang kerap menyindir lambannya penyerapan dana transfer ke daerah oleh pemda. Pemda dinilai tidak mampu mengelola dana yang digelontorkan pemerintah, sehingga membuat ekonomi di daerah tidak berputar.

"Ibu Sri Mulyani bilang uang sudah digelontorkan ke daerah, tapi tidak dikeluarkan. Jadi daerah yang disalahkan. Menurut saya, yang banyak salah itu pemerintah pusat," katanya dalam acara Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Sabtu (12/8/2017).

Menurutnya, anggaran ataupun subsidi yang digelontorkan pemerintah kerap tidak tepat sasaran. Misalnya, subsidi pupuk yang diberikan pemerintah untuk petani di daerah hanya dinikmati oleh 5% petani.

"Subsidi pupuk 90% dinikmati tidak sampai 5% petani. Subsidi salah arah. Bagi-bagi traktor tidak jelas. Benih dari pemerintah kualitasnya jelek. Pertumbuhan padinya ada yang tinggi, ada yang rendah," imbuh dia.

Tidak hanya itu, sambung Faisal, pemerintah juga membuat petani harus kerja rodi dengan memaksa petani untuk meningkatkan produksi. Alhasil, masa tanam yang biasanya satu tahun dua kali ditambah menjadi tiga kali.

"Pemerintah juga membuat petani mengalami nestapa dengan disuruh tanam cepat-cepat, supaya produksi naik. Tadinya satu tahun dua kali jadi tiga kali. Jadi sumber masalahnya itu pemerintah," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menyindir para kepala daerah yang hadir dalam acara sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), mengenai ketidakmampuan mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Baginya, ketidakmampuan Indonesia mengatasi kemiskinan bukan karena persoalan uang melainkan karena krisis kepemimpinan.

Sri Mulyani mengungkapkan, saat ini masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal, dana yang ditransfer ke daerah tiap tahun selalu mengalami peningkatan. Pada 2016, dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat sekitar Rp46,9 triliun. Kemudian pada tahun ini, dana desa meningkat lagi menjadi Rp60 triliun.

Oleh sebab itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap, pemerintah daerah mampu mengelola dana yang diberikan pusat untuk meningkatkan perekonomian serta memerangi kemiskinan di daerahnya.

"Memang kelihatannya belanja gampang, tapi ternyata tidak gampang. Belanja ngawur gampang, tapi belanja yang benar-benar baik memerlukan kemampuan perencanaan yang baik, tata kelola bidding process yang baik dan monitoring serta evaluasi," tandasnya.