Sri Mulyani Bandingkan Pengelolaan Utang RI dengan Malaysia
Senin, 21 Agustus 2017 - 14:46 WIB
Sri Mulyani Bandingkan Pengelolaan Utang RI dengan Malaysia
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan, susunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 menunjukan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam pengelolaan utang. Menurutnya hal tersebut demi mendesain agar Indonesia terhindar dari krisis utang seperti yang terjadi di banyak negara maju, dimana memiliki utang bisa sangat besar.
"Kami bandingkan, bagaimana pengelolaan utang dengan hati-hati, dibanding Malaysia dan Brazil. Kami lihat rasio utang dibanding disana relatif sangat rendah, yakni masih 27-29%. Dibanding Malaysia 56% dan Brazil 79%," jelas Sri Mulyani di kantornya, Senin (21/8/2017).
(Baca Juga: Utang Pemerintah Naik Lagi Jadi Rp3.779 Triliun )
Terkait pembayaran bunga, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengutarakan memang nominalnya kelihatan besar, tapi jika dibanding total outstanding utang, hanya 5%, di Malaysia 5,6% dan Brazil 18%. "Nah, APBN adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional. Maka instrumen ini harus terus dijaga agar bisa menjalankan fungsinya untuk negara," paparnya.
Disamping itu Ia juga menjelaskan masalah utang negara berhubungan dengan menjaga defisit APBN. Ditambahkan olehnya defisit yang lebih rendah, maka concern mengenai utang bisa tetap diaddress dengan baik oleh pemrintah.
"Adapun untuk keseimbangan premisnya yakni Rp78,4 triliun, ini memang tidak sampai nol tapi separuh kurangnya dibanding 2017. Tren ini yang ingin kami sampaikan kepada publik sehingga pembiayaan makin sehat," imbuhnya.
Defisit pada APBN 2018 sendiri dipatok 2,19% atau lebih rendah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Sri Mulyani mengartikan bahwa semakin rendah angka defisit, maka akan menjadikan pemerintah lebih teliti dalam mengelola anggaran APBN.
Lebih lanjut menurutnya pada tahun depan jika melihat posturnya, dapat dilihat bahwa komitmen untuk membuat APBN secara sehat terlihat sangat nyata. "Defisit yang 2,19% ini menggambarkan keinginan kami untuk menciptakan APBN yang semakin sehat. Tapi fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi masih bisa dijalankan penuh," ungkap dia.
(Baca Juga: Nota Keuangan RAPBN 2018, Jokowi Target Ekonomi RI Tumbuh 5,4% )
Meski demikian, pemerintah tidak melakukan perubahan drastis dan APBN harus menjadi sebuah kestabilan dan tidak menimbulkan gejolak. Seperti diketahui, untuk desain APBN 2018 pendapatan negara dipatok Rp1.878,4 triliun serta disebutkan pertumbuhan penerimaan perpajakan cukup positif tapi tidak membebani. Untuk belanja pemerintah yakni Rp2.204,4 triliun.
Sebelumnya Ia juga sempat menerangkan bahwa utang Indonesia hingga tahun lalu masih lebih rendah dibandingkan negara tetangga, yakni Malaysia dan Thailand. Pernyataannya ini menanggapi kekhawatiran atas pengelolaan utang 2016.
Dia menjelaskan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun lalu hanya 28%. Rasio ini lebih rendah dibandingkan Thailand sebesar 44,4% dan Malaysia yang mencapai 53,2%. Rasio utang Indonesia juga lebih rendah dibandingkan negara-negara G20.
Sri Mulyani kal itu menegaskan, pemerintah akan disiplin dalam mengelola anggaran dengan terus mengupayakan penggunaan utang hanya untuk mendanai program-program yang produktif. Belanja tersebut akan menghasilkan potensi penerimaan pada masa yang akan datang.
"Kami bandingkan, bagaimana pengelolaan utang dengan hati-hati, dibanding Malaysia dan Brazil. Kami lihat rasio utang dibanding disana relatif sangat rendah, yakni masih 27-29%. Dibanding Malaysia 56% dan Brazil 79%," jelas Sri Mulyani di kantornya, Senin (21/8/2017).
(Baca Juga: Utang Pemerintah Naik Lagi Jadi Rp3.779 Triliun )
Terkait pembayaran bunga, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengutarakan memang nominalnya kelihatan besar, tapi jika dibanding total outstanding utang, hanya 5%, di Malaysia 5,6% dan Brazil 18%. "Nah, APBN adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional. Maka instrumen ini harus terus dijaga agar bisa menjalankan fungsinya untuk negara," paparnya.
Disamping itu Ia juga menjelaskan masalah utang negara berhubungan dengan menjaga defisit APBN. Ditambahkan olehnya defisit yang lebih rendah, maka concern mengenai utang bisa tetap diaddress dengan baik oleh pemrintah.
"Adapun untuk keseimbangan premisnya yakni Rp78,4 triliun, ini memang tidak sampai nol tapi separuh kurangnya dibanding 2017. Tren ini yang ingin kami sampaikan kepada publik sehingga pembiayaan makin sehat," imbuhnya.
Defisit pada APBN 2018 sendiri dipatok 2,19% atau lebih rendah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Sri Mulyani mengartikan bahwa semakin rendah angka defisit, maka akan menjadikan pemerintah lebih teliti dalam mengelola anggaran APBN.
Lebih lanjut menurutnya pada tahun depan jika melihat posturnya, dapat dilihat bahwa komitmen untuk membuat APBN secara sehat terlihat sangat nyata. "Defisit yang 2,19% ini menggambarkan keinginan kami untuk menciptakan APBN yang semakin sehat. Tapi fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi masih bisa dijalankan penuh," ungkap dia.
(Baca Juga: Nota Keuangan RAPBN 2018, Jokowi Target Ekonomi RI Tumbuh 5,4% )
Meski demikian, pemerintah tidak melakukan perubahan drastis dan APBN harus menjadi sebuah kestabilan dan tidak menimbulkan gejolak. Seperti diketahui, untuk desain APBN 2018 pendapatan negara dipatok Rp1.878,4 triliun serta disebutkan pertumbuhan penerimaan perpajakan cukup positif tapi tidak membebani. Untuk belanja pemerintah yakni Rp2.204,4 triliun.
Sebelumnya Ia juga sempat menerangkan bahwa utang Indonesia hingga tahun lalu masih lebih rendah dibandingkan negara tetangga, yakni Malaysia dan Thailand. Pernyataannya ini menanggapi kekhawatiran atas pengelolaan utang 2016.
Dia menjelaskan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun lalu hanya 28%. Rasio ini lebih rendah dibandingkan Thailand sebesar 44,4% dan Malaysia yang mencapai 53,2%. Rasio utang Indonesia juga lebih rendah dibandingkan negara-negara G20.
Sri Mulyani kal itu menegaskan, pemerintah akan disiplin dalam mengelola anggaran dengan terus mengupayakan penggunaan utang hanya untuk mendanai program-program yang produktif. Belanja tersebut akan menghasilkan potensi penerimaan pada masa yang akan datang.
(akr)
Lihat Juga :
