DPR Minta Pemerintah Klarifikasi soal Harga Gas di Grissik
Kamis, 24 Agustus 2017 - 11:29 WIB
DPR Minta Pemerintah Klarifikasi soal Harga Gas di Grissik
A
A
A
JAKARTA - Komisi VII DPR RI memastikan bakal memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan terkait keputusannya dalam penentuan harga jual gas lapangan Grissik, yang dikelola ConocoPhillips Indonesia (COPI).
Anggota Komisi VII DPR, Achmad Farial mengatakan, pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi keputusan yang dinilai janggal. "Kami akan panggil dia pekan depan. Kami mau dengar dasarnya (alasan) apa," ungkap Farial di Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Seperti diketahui, memanasnya isu kenaikan harga jual gas COPI tak lepas dari keputusan Jonan. Usai menemui petinggi COPI di Amerika Serikat beberapa waktu lalu, Jonan merilis surat keputusan bernomor 5882/12/MEM.M/2017.
Dalam surat keputusan yang diteken 31 Juli 2017 itu, COPI diperbolehkan untuk menaikan harga jual gas dengan volume 27,27-50 billion british thermal unit per day (BBTUD) dari USD2,6 per million metric british thermal unit (MMBTU) menjadi USD3,5 per MMBTU.
Sementara, selaku penyalur gas, PGN tidak diperkenankan menaikan harga jual gasnya ke konsumen yang terdiri dari PT PLN (Persero), pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP), hingga pelanggan rumah tangga yang berdomisili di wilayah Batam, Kepulauan Riau.
Farial mengatakan, keputusan Jonan terkait kenaikan harga gas COPI dinilai tak sesuai konteks jika disandingkan dengan masih rendahnya harga minyak dunia. Dia menduga keputusan tersebut sarat kepentingan lantaran dalam beberapa waktu terakhir tersiar kabar COPI akan hengkang (pullout) dari Indonesia.
"Buat saya dan teman-teman di Komisi VII, keputusan ini aneh. Apakah Jonan kasih izin COPI naikkan harga karena bloknya akan diambil alih perusahaan lain? Kan kemarin ada isu mereka (manajemen COPI) mau hengkang dari Indonesia. Ini salah satu yang mau kami klarifikasi karena kemarin ada pertemuan di Amerika," tutur dia.
Anggota Komisi VII DPR, Achmad Farial mengatakan, pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi keputusan yang dinilai janggal. "Kami akan panggil dia pekan depan. Kami mau dengar dasarnya (alasan) apa," ungkap Farial di Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Seperti diketahui, memanasnya isu kenaikan harga jual gas COPI tak lepas dari keputusan Jonan. Usai menemui petinggi COPI di Amerika Serikat beberapa waktu lalu, Jonan merilis surat keputusan bernomor 5882/12/MEM.M/2017.
Dalam surat keputusan yang diteken 31 Juli 2017 itu, COPI diperbolehkan untuk menaikan harga jual gas dengan volume 27,27-50 billion british thermal unit per day (BBTUD) dari USD2,6 per million metric british thermal unit (MMBTU) menjadi USD3,5 per MMBTU.
Sementara, selaku penyalur gas, PGN tidak diperkenankan menaikan harga jual gasnya ke konsumen yang terdiri dari PT PLN (Persero), pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP), hingga pelanggan rumah tangga yang berdomisili di wilayah Batam, Kepulauan Riau.
Farial mengatakan, keputusan Jonan terkait kenaikan harga gas COPI dinilai tak sesuai konteks jika disandingkan dengan masih rendahnya harga minyak dunia. Dia menduga keputusan tersebut sarat kepentingan lantaran dalam beberapa waktu terakhir tersiar kabar COPI akan hengkang (pullout) dari Indonesia.
"Buat saya dan teman-teman di Komisi VII, keputusan ini aneh. Apakah Jonan kasih izin COPI naikkan harga karena bloknya akan diambil alih perusahaan lain? Kan kemarin ada isu mereka (manajemen COPI) mau hengkang dari Indonesia. Ini salah satu yang mau kami klarifikasi karena kemarin ada pertemuan di Amerika," tutur dia.
(izz)
Lihat Juga :
