Tidak Laku, Sri Mulyani Bakal Evaluasi Insentif Pajak
Rabu, 06 September 2017 - 20:06 WIB
Tidak Laku, Sri Mulyani Bakal Evaluasi Insentif Pajak
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan segera mengevaluasi insentif pajak yang selama ini diberikan pemerintah untuk pengusaha. Pasalnya, insentif yang ada selama ini tidak laku dan tidak dimanfaatkan oleh pengusaha.
Dia mengatakan, insentif pajak seperti tax holiday, tax allowance, kawasan ekonomi khusus (KEK), pajak penghasilan (PPh) yang ditanggung pemerintah, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPn) selama ini penggunaannya masih sangat terbatas. Padahal, insentif tersebut telah diluncurkan sejak 2005.
"Ada berbagai bentuk insentif pajak yang selama ini diberikan oleh pemerintah seperti tax holiday, tax allowance, KEK, kawasan industri khusus, PPh yang ditanggung pemerintah, PPn yang dibebaskan, namun kami lihat sebagian penggunaannya masih terbatas padahal insentif ini sudah diluncurkan tahun 2005," katanya di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Oleh sebab itu, dia meminta Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengevaluasi penyebab insentif tersebut tidak banyak digunakan. Termasuk mengidentifikasi hambatan yang dirasakan pengusaha atas insentif tersebut.
"Jadi ini waktu yang tepat untuk evaluasi sehingga kita bisa lihat apakah insentif sudah benar tapi ada halangan di luar pajak, ya itu berarti bagus untuk kita identifikasi. Tapi kalau bilang insentif menarik dulu tapi enggak cocok lagi, kita harus dengarkan itu," tandasnya.
Dia mengatakan, insentif pajak seperti tax holiday, tax allowance, kawasan ekonomi khusus (KEK), pajak penghasilan (PPh) yang ditanggung pemerintah, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPn) selama ini penggunaannya masih sangat terbatas. Padahal, insentif tersebut telah diluncurkan sejak 2005.
"Ada berbagai bentuk insentif pajak yang selama ini diberikan oleh pemerintah seperti tax holiday, tax allowance, KEK, kawasan industri khusus, PPh yang ditanggung pemerintah, PPn yang dibebaskan, namun kami lihat sebagian penggunaannya masih terbatas padahal insentif ini sudah diluncurkan tahun 2005," katanya di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Oleh sebab itu, dia meminta Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengevaluasi penyebab insentif tersebut tidak banyak digunakan. Termasuk mengidentifikasi hambatan yang dirasakan pengusaha atas insentif tersebut.
"Jadi ini waktu yang tepat untuk evaluasi sehingga kita bisa lihat apakah insentif sudah benar tapi ada halangan di luar pajak, ya itu berarti bagus untuk kita identifikasi. Tapi kalau bilang insentif menarik dulu tapi enggak cocok lagi, kita harus dengarkan itu," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
