Rawan Penyelundupan, Menkeu Minta Bea Cukai Jaga Selat Malaka
Sabtu, 09 September 2017 - 22:03 WIB
Rawan Penyelundupan, Menkeu Minta Bea Cukai Jaga Selat Malaka
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau dan semua kantor Bea dan Cukai, serta stakeholder yang ada di Provinsi Kepri untuk menjaga perairan Selat Malaka, yang merupakan alur lalu lintas strategis dan rawan tindakan penyelundupan.
"Tugas dan fungsi kantor-kantor Bea dan Cukai di perairan Selat Malaka sangat penting, sama pentingnya dengan kantor-kantor Bea dan Cukai di pelabuhan utama. Saya meminta seluruh jajaran pengawas laut untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka mengantisipasi penertiban di pelabuhan utama, yang akan berimbas pada kegiatan ilegal di berbagai pelabuhan lainnya," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (9/9/2017).
Dalam amanatnya di Pelabuhan Kanwil DJBC Khusus Kepri, Sri Mulyani meminta kerja sama dan sinergi tinggi antara Bea dan Cukai di perairan Selat Malaka dengan instansi lain.
Selat Malaka merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang sangat strategis, dan dengan volume arus perdagangan barang yang sangat tinggi. Posisi Selat Malaka yang strategis ini kerap dimanfaatkan pihak tertentu yang tidak bertanggungajwab untuk melakukan praktik penyelundupan barang demi menghindari kewajiban perpajakan, maupun penyelundupan barang barang berbahaya yang bisa mengancam kehidupan masyarakat Indonesia.
Barang-barang yang masuk ke Republik Indonesia secara ilegal seperti kosmetik, obat dan bahan kimia, tekstil dan produk tekstil, MMEA, besi baja dan produknya, handphone, gadget dan aksesori, mesin-mesin alat berat dan sebagainya. Dan pencegahan selama ini menunjukkan bahwa penindakan nasional semakin meningkat.
"Sampai Agustus 2017 ini, penindakan nasional sebanyak 15.074 kasus. Sementara 2016 lalu ada sebanyak 14.890 kasus ditangani," terangnya.
Terhadap masuknya barang-barang berbahaya seperti narkotika juga terjadi tren peningkatan. Pada 2016 telah berhasil diungkap penyelundupan narkotika sebesar 1,17 ton. Dan tahun 2017 hingga Juli lalu, telah ditangkap 1,07 ton. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun.
Oleh karena itu, Sri Mulyani meminta seluruh jajaran BC untuk meningkatkan kewaspadaan. Baik dari tindakan-tindakan ilegal penyelundupan barang-barang ekonomi, maupun barang yang membahayakan masyarakat.
Pengawasan yang ketat terhadap perairan Selat Malaka menurutnya, adalah upaya untuk melindungi seluruh tanah tumpah darah Republik Indonesia, bukan untuk tujuan pribadi atau untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu.
Sri Mulyani pun menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap Kanwil DJBC Khusus Kepri. Dan berjanji tidak segan-segan menindak tegas setiap individu yang berniat menghambat dan menghalangi jalannya reformasi di jajaran Bea dan Cukai.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyerahkan penghargaan kepada tujuh orang di Bea dan Cukai, baik dari Kanwil DJBC Khusus Kepri atau yang dinaunginya dalam hal ini KPPBC Tanjungbalai Karimun, serta KPPBC Dumai. Penghargaan ini sebagai bentuk terima kasih atas kinerja yang dinilai sangat memuaskan dalam menjalankan tugas selama ini.
"Tugas dan fungsi kantor-kantor Bea dan Cukai di perairan Selat Malaka sangat penting, sama pentingnya dengan kantor-kantor Bea dan Cukai di pelabuhan utama. Saya meminta seluruh jajaran pengawas laut untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka mengantisipasi penertiban di pelabuhan utama, yang akan berimbas pada kegiatan ilegal di berbagai pelabuhan lainnya," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (9/9/2017).
Dalam amanatnya di Pelabuhan Kanwil DJBC Khusus Kepri, Sri Mulyani meminta kerja sama dan sinergi tinggi antara Bea dan Cukai di perairan Selat Malaka dengan instansi lain.
Selat Malaka merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang sangat strategis, dan dengan volume arus perdagangan barang yang sangat tinggi. Posisi Selat Malaka yang strategis ini kerap dimanfaatkan pihak tertentu yang tidak bertanggungajwab untuk melakukan praktik penyelundupan barang demi menghindari kewajiban perpajakan, maupun penyelundupan barang barang berbahaya yang bisa mengancam kehidupan masyarakat Indonesia.
Barang-barang yang masuk ke Republik Indonesia secara ilegal seperti kosmetik, obat dan bahan kimia, tekstil dan produk tekstil, MMEA, besi baja dan produknya, handphone, gadget dan aksesori, mesin-mesin alat berat dan sebagainya. Dan pencegahan selama ini menunjukkan bahwa penindakan nasional semakin meningkat.
"Sampai Agustus 2017 ini, penindakan nasional sebanyak 15.074 kasus. Sementara 2016 lalu ada sebanyak 14.890 kasus ditangani," terangnya.
Terhadap masuknya barang-barang berbahaya seperti narkotika juga terjadi tren peningkatan. Pada 2016 telah berhasil diungkap penyelundupan narkotika sebesar 1,17 ton. Dan tahun 2017 hingga Juli lalu, telah ditangkap 1,07 ton. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun.
Oleh karena itu, Sri Mulyani meminta seluruh jajaran BC untuk meningkatkan kewaspadaan. Baik dari tindakan-tindakan ilegal penyelundupan barang-barang ekonomi, maupun barang yang membahayakan masyarakat.
Pengawasan yang ketat terhadap perairan Selat Malaka menurutnya, adalah upaya untuk melindungi seluruh tanah tumpah darah Republik Indonesia, bukan untuk tujuan pribadi atau untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu.
Sri Mulyani pun menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap Kanwil DJBC Khusus Kepri. Dan berjanji tidak segan-segan menindak tegas setiap individu yang berniat menghambat dan menghalangi jalannya reformasi di jajaran Bea dan Cukai.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyerahkan penghargaan kepada tujuh orang di Bea dan Cukai, baik dari Kanwil DJBC Khusus Kepri atau yang dinaunginya dalam hal ini KPPBC Tanjungbalai Karimun, serta KPPBC Dumai. Penghargaan ini sebagai bentuk terima kasih atas kinerja yang dinilai sangat memuaskan dalam menjalankan tugas selama ini.
(ven)
Lihat Juga :
