HIPMI Minta Pemerintah Perbesar Peran Swasta di Infrastruktur
Selasa, 12 September 2017 - 21:19 WIB
HIPMI Minta Pemerintah Perbesar Peran Swasta di Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah memperbesar peran swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional. Selama ini, peran swasta terbilang kecil. Pemerintah lebih banyak mengandalkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ketua Umum HIPMI, Bahlil Lahadalia dalam forum diskusi bersama PBNU meminta pemerintah juga banyak melibatkan swasta, terutama pengusaha muda. "Kita sama tahu kalau hari ini porsi BUMN untuk pembangunan infrastruktur nasional dominan dan swasta dikurangi. Dalam forum ini, kami minta porsi BUMN itu juga diberikan ke swasta," ujar Bahlil, Selasa (12/9/2017).
Bahlil mengatakan porsi pembangunan infrastruktur nasional dalam APBN diperbanyak. Tahun lalu, anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp338 triliun dan tahun ini sampai APBN Perubahan sebesar Rp409 triliun.
"Dari jumlah itu, porsi swasta masih kecil. Itu juga sifatnya kontrak dengan BUMN. Ini namanya sama dengan monopoli BUMN," tukasnya dengan lantang.
Padahal, lanjut Bahlil, sisi pendapatan BUMN yang disumbangkan ke APBN tidak terlalu besar. Selama kurun 2016-2017, pendapatan BUMN hanya kisaran Rp42 triliun dan realisasi pajaknya berkisar Rp150 triliun. Artinya, BUMN juga tidak maksimal.
Namun yang terjadi, kata Bahlil, pemerintah menguatkan peran BUMN dan mengurangi porsi swasta. Bahkan praktiknya tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pemerintah sudah mengunci kebijakan ini dengan membuat regulasi. Sehingga pihak swasta tidak banyak dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur.
"Karena itu kami mendesak pemerintah untuk mengembalikan peran swasta dengam mengalihkan porsi BUMN kepada swasta lagi. Sehingga, ada keseimbangan dalam upaya memenuhi target pertumbuhan ekonomi 2018 yang dipatok 5,2 persen," pungkasnya.
Ketua Umum HIPMI, Bahlil Lahadalia dalam forum diskusi bersama PBNU meminta pemerintah juga banyak melibatkan swasta, terutama pengusaha muda. "Kita sama tahu kalau hari ini porsi BUMN untuk pembangunan infrastruktur nasional dominan dan swasta dikurangi. Dalam forum ini, kami minta porsi BUMN itu juga diberikan ke swasta," ujar Bahlil, Selasa (12/9/2017).
Bahlil mengatakan porsi pembangunan infrastruktur nasional dalam APBN diperbanyak. Tahun lalu, anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp338 triliun dan tahun ini sampai APBN Perubahan sebesar Rp409 triliun.
"Dari jumlah itu, porsi swasta masih kecil. Itu juga sifatnya kontrak dengan BUMN. Ini namanya sama dengan monopoli BUMN," tukasnya dengan lantang.
Padahal, lanjut Bahlil, sisi pendapatan BUMN yang disumbangkan ke APBN tidak terlalu besar. Selama kurun 2016-2017, pendapatan BUMN hanya kisaran Rp42 triliun dan realisasi pajaknya berkisar Rp150 triliun. Artinya, BUMN juga tidak maksimal.
Namun yang terjadi, kata Bahlil, pemerintah menguatkan peran BUMN dan mengurangi porsi swasta. Bahkan praktiknya tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pemerintah sudah mengunci kebijakan ini dengan membuat regulasi. Sehingga pihak swasta tidak banyak dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur.
"Karena itu kami mendesak pemerintah untuk mengembalikan peran swasta dengam mengalihkan porsi BUMN kepada swasta lagi. Sehingga, ada keseimbangan dalam upaya memenuhi target pertumbuhan ekonomi 2018 yang dipatok 5,2 persen," pungkasnya.
(ven)
