Luhut Klarifikasi Kisruh Impor Gas dari Singapura
Luhut Klarifikasi Kisruh Impor Gas dari Singapura
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengklarifikasi isu mengenai rencana pemerintah mengimpor gas alam cair (liquified natural gas/LNG) dari Singapura. Menurutnya, kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan perusahaan minyak dan gas asal Singapura, Keppel Offshore & Marine LNG bukanlah kontrak jual beli gas.
Luhut menjelaskan, kerja sama tersebut hanya berupa pertukaran LNG antara kedua perusahaan. PLN memiliki pembangkit di Sumatra yang sumber gasnya berasal dari Bontang, Kalimantan Timur. Sedangkan Keppel memiliki sumber gas di Sumatra dekat dengan pembangkit PLN.
Jadi, perusahaan menawarkan untuk bertukar guling, dimana Keppel akan memasok gas untuk pembangkit PLN yang ada di Sumatra. Sedangkan gas PLN yang ada di Bontang dikirim ke infrastruktur LNG milik Keppel di Singapura.
"Jadi kontraknya itu bukan kontrak jual beli gas. Tidak ada urusan jual beli gas. Singapura itu punya infrastruktur mini yang bisa membawa LNG ke power plan kecil. Ada sembilan, tapi kita baru lihat tiga. Sedangkan gasnya, gas kita sendiri," katanya di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (13/9/2017).
Namun demikian, lanjut jenderal bintang empat ini, saat ini pemerintah tengah mengkaji ongkos yang ditawarkan oleh perusahaan migas Singapura tersebut. Jika harganya tidak masuk, maka kerja sama akan dibatalkan.
"Kalau dalam enam bulan biayanya tidak masuk, ya enggak jadi. Jadi ini masih kajian. Perjanjian itu ada dan tidak ada yang kita langgar. Kami juga tidak bodoh-bodoh banget. Kami tidak ingin melacurkan diri untuk hal seperti itu," tegas dia.
Deputi bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko bidang Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin menambahkan bahwa sejatinya pada April 2017 lalu, PLN dan Keppel telah melakukan kajian pra uji kelayakan (pre-feasibility study). Sedangkan Head of Agreement (HoA) yang ditandatangani belum lama ini adalah untuk melanjutkan feasibility study secara lebih dalam.
"April sudah dilakukan pre-FS antara PLN dengan mitra. Dan HoA yang ditandatangani judulnya FS yang lebih dalam. Jadi belum ada kami mau beli gas. Kalau dari FS tidak feasible. ya tidak jadi," tandasnya.
Luhut menjelaskan, kerja sama tersebut hanya berupa pertukaran LNG antara kedua perusahaan. PLN memiliki pembangkit di Sumatra yang sumber gasnya berasal dari Bontang, Kalimantan Timur. Sedangkan Keppel memiliki sumber gas di Sumatra dekat dengan pembangkit PLN.
Jadi, perusahaan menawarkan untuk bertukar guling, dimana Keppel akan memasok gas untuk pembangkit PLN yang ada di Sumatra. Sedangkan gas PLN yang ada di Bontang dikirim ke infrastruktur LNG milik Keppel di Singapura.
"Jadi kontraknya itu bukan kontrak jual beli gas. Tidak ada urusan jual beli gas. Singapura itu punya infrastruktur mini yang bisa membawa LNG ke power plan kecil. Ada sembilan, tapi kita baru lihat tiga. Sedangkan gasnya, gas kita sendiri," katanya di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (13/9/2017).
Namun demikian, lanjut jenderal bintang empat ini, saat ini pemerintah tengah mengkaji ongkos yang ditawarkan oleh perusahaan migas Singapura tersebut. Jika harganya tidak masuk, maka kerja sama akan dibatalkan.
"Kalau dalam enam bulan biayanya tidak masuk, ya enggak jadi. Jadi ini masih kajian. Perjanjian itu ada dan tidak ada yang kita langgar. Kami juga tidak bodoh-bodoh banget. Kami tidak ingin melacurkan diri untuk hal seperti itu," tegas dia.
Deputi bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko bidang Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin menambahkan bahwa sejatinya pada April 2017 lalu, PLN dan Keppel telah melakukan kajian pra uji kelayakan (pre-feasibility study). Sedangkan Head of Agreement (HoA) yang ditandatangani belum lama ini adalah untuk melanjutkan feasibility study secara lebih dalam.
"April sudah dilakukan pre-FS antara PLN dengan mitra. Dan HoA yang ditandatangani judulnya FS yang lebih dalam. Jadi belum ada kami mau beli gas. Kalau dari FS tidak feasible. ya tidak jadi," tandasnya.
(ven)
Explore More