Kebijakan HET Beras Dinilai Picu Kelangkaan dan Pasar Gelap
Kamis, 14 September 2017 - 11:55 WIB
Kebijakan HET Beras Dinilai Picu Kelangkaan dan Pasar Gelap
A
A
A
JAKARTA - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar Hirawan menilai, penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dalam Permendag No 57/2017 berisiko tinggi. Karena akan memicu kelangkaan dan pasar gelap beras.
"Merupakan opsi kebijakan yang berjangka pendek dan mempunyai risiko tinggi. Mungkin terjadi kelangkaan, sehingga akan munculnya pasar gelap," kata dia di Jakarta, Kamis (14/9/2017).
Menurutnya, HET dapat menyebabkan pedagang pengumpul dan produsen beras tidak lagi mau membeli gabah dari petani. Bahkan, tidak mau menjual ke konsumen, sehingga akan terjadi kelangkaan dan semakin memperparah situasi ketahanan pangan nasional.
Parahnya lagi, lanjut dia, beras berpotensi dijual dengan harga jauh lebih mahal. Padahal, ketahanan pangan terpenuhi jika ada ketersediaan beras, keterjangkauan harga dan kualitas.
"Indonesia lebih banyak mengalami masalah dengan keterjangkauan. Inilah yang kami khawatirkan akan memunculkan pasar gelap beras dan ini berbahaya," ujarnya.
Karena itu, untuk mencapai kebijakan stabilisasi harga tepat, perlu adanya kejelasan antara kebijakan sektor hulu dan hilir. Selain itu, memastikan ketersedian stok beras, karena sangat penting untuk mencapai kebijakan stabilisasi harga beras yang efektif.
"Beberapa usulan yang disampaikan mencakup peninjauan ulang kebijakan penetapan HET dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mengutamakan kebijakan ketahanan pangan pada sektor hulu dan mempertimbangkan opsi kebijakan impor beras untuk stabilisasi harga," kata dia.
"Merupakan opsi kebijakan yang berjangka pendek dan mempunyai risiko tinggi. Mungkin terjadi kelangkaan, sehingga akan munculnya pasar gelap," kata dia di Jakarta, Kamis (14/9/2017).
Menurutnya, HET dapat menyebabkan pedagang pengumpul dan produsen beras tidak lagi mau membeli gabah dari petani. Bahkan, tidak mau menjual ke konsumen, sehingga akan terjadi kelangkaan dan semakin memperparah situasi ketahanan pangan nasional.
Parahnya lagi, lanjut dia, beras berpotensi dijual dengan harga jauh lebih mahal. Padahal, ketahanan pangan terpenuhi jika ada ketersediaan beras, keterjangkauan harga dan kualitas.
"Indonesia lebih banyak mengalami masalah dengan keterjangkauan. Inilah yang kami khawatirkan akan memunculkan pasar gelap beras dan ini berbahaya," ujarnya.
Karena itu, untuk mencapai kebijakan stabilisasi harga tepat, perlu adanya kejelasan antara kebijakan sektor hulu dan hilir. Selain itu, memastikan ketersedian stok beras, karena sangat penting untuk mencapai kebijakan stabilisasi harga beras yang efektif.
"Beberapa usulan yang disampaikan mencakup peninjauan ulang kebijakan penetapan HET dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mengutamakan kebijakan ketahanan pangan pada sektor hulu dan mempertimbangkan opsi kebijakan impor beras untuk stabilisasi harga," kata dia.
(izz)
