Rini Optimistis BUMN Mampu Kelola Tambang Emas Freeport
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyakinkan publik bahwa perusahaan-perusahaan milik negara mampu mengelola Tambang Grasberg, Papua yang saat ini dikuasai PT Freeport Indonesia. Karena itu optimistis bahwa divestasi 51% mampu dikelola pemerintah.
"Nilaianya investasi kita mampu. Kalau kita tidak mampu sudah kita katakan sejak awal. Justru melihat sisis aset dan cashflow BUMN-BUMN, khususnya di tambang kita yakin mampu melakukannya. Secara konteks sebagai BUMN saya nilai saat ini cukup kuat dan besar," katanya di Jakarta, Kamis (6/10/2017) malam.
Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah dengan Freeport McMoRan Inc selaku induk PT Freeport Indonesia membuat nota kesepakatan melakukan divestasi 51% saham. Namun, muncul surat balasan bahwa Freeport McMoRan Inc melaui direksi mengirim surat keberatan ke pemerintah Indonesia.
Menurut Rini, masalah Freeport masih dalam negosiasi namun pihaknya tidak bisa komunikasikan banyak hal ke publik. Saat ini masih dalam on progress, bahkan sampai hari ini terus dilakukan pembicaraan.
"Dalam persoalan divestasi ini, Kementerian BUMN diberi tanggung jawab untuk kalkulasi dan berkomunikasi bersama Kemenkeu terkait negosiasi dengam Freeport. Saya tegaskan lagi, masih on progress," imbuhnya.
Pada dasarnya pemerintah sudah mempunyai saham kisaran 9,34%. Namun, yang diinginkan pemerintah adalah menaikkan 51% di pengelolaan tambang emas di Papua tersebut.
Atas dasar itu, Rini kembali menegaskan bahwa realisasi divestasi yang dinilainya hampir Rp10 triliun, BUMN mampu melakukan hal tesebut. "Sebagai contoh PT Pertamina investasi refinery sebesar USD15 miliar untuk sumur di Tuban. Karena memang BUMN ini keberadaannya untuk memeprkuat dan melakukan hal-hal seperti ini," terang dia.
"Nilaianya investasi kita mampu. Kalau kita tidak mampu sudah kita katakan sejak awal. Justru melihat sisis aset dan cashflow BUMN-BUMN, khususnya di tambang kita yakin mampu melakukannya. Secara konteks sebagai BUMN saya nilai saat ini cukup kuat dan besar," katanya di Jakarta, Kamis (6/10/2017) malam.
Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah dengan Freeport McMoRan Inc selaku induk PT Freeport Indonesia membuat nota kesepakatan melakukan divestasi 51% saham. Namun, muncul surat balasan bahwa Freeport McMoRan Inc melaui direksi mengirim surat keberatan ke pemerintah Indonesia.
Menurut Rini, masalah Freeport masih dalam negosiasi namun pihaknya tidak bisa komunikasikan banyak hal ke publik. Saat ini masih dalam on progress, bahkan sampai hari ini terus dilakukan pembicaraan.
"Dalam persoalan divestasi ini, Kementerian BUMN diberi tanggung jawab untuk kalkulasi dan berkomunikasi bersama Kemenkeu terkait negosiasi dengam Freeport. Saya tegaskan lagi, masih on progress," imbuhnya.
Pada dasarnya pemerintah sudah mempunyai saham kisaran 9,34%. Namun, yang diinginkan pemerintah adalah menaikkan 51% di pengelolaan tambang emas di Papua tersebut.
Atas dasar itu, Rini kembali menegaskan bahwa realisasi divestasi yang dinilainya hampir Rp10 triliun, BUMN mampu melakukan hal tesebut. "Sebagai contoh PT Pertamina investasi refinery sebesar USD15 miliar untuk sumur di Tuban. Karena memang BUMN ini keberadaannya untuk memeprkuat dan melakukan hal-hal seperti ini," terang dia.
(izz)