BRI Dukung Korporatisasi Pertanian di Tasikmalaya

JAKARTA - Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan khususnya sektor pertanian, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk alias Bank BRI mendorong penerapan pengelolaan pertanian secara korporat (korporatisasi pertanian).

Sebagai bank BUMN dengan jaringan terbesar di Indonesia, selama ini BRI telah berperan menghubungkan kebijakan pemerintahan pusat dengan daerah. Mengambil lokasi pilot project Korporatisasi Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya, telah dibentuk dan ditandatangani akta pendirian PT Mitra BUMDes bersama PT MBB CISUKA.

CISUKA sendiri merupakan singkatan dari nama tiga kecamatan yang terlibat piloting, yaitu Kecamatan Cisayong, Sukaratu, dan Sukahening. Terdapat enam pihak yang melakukan penyertaan modal, yaitu PT Mitra BUMDes Nusantara sebagai pemegang saham mayoritas serta BUMDes Bersama Kecamatan Cisayong, BUMDes Bersama Kecamatan Sukaratu, BUMDes Bersama Kecamatan Sukahening, Koperasi Gapoktan, dan Gapoktan.

"Pendirian PT MBB CISUKA ini mendapatkan sambutan yang baik dari berbagai pihak dan memberi harapan baru untuk mendorong kemajuan pertanian dan ekonomi desa di Kabupaten Tasikmalaya," ujar Corporate Secretary BRI Hari Siaga dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/10/2017).

Hari menyampaikan, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapatkan penugasan dari Menteri BUMN Rini menjelaskan untuk mendorong Korporatisasi Petani di Kabupaten Tasikmalaya, BRI telah terlibat dalam berbagai kegiatan untuk mempersiapkan implementasi korporatisasi pertanian di Kabupaten Tasikmalaya mulai dari kegiatan survey lahan dan petani, sosialisasi hingga pembentukan kelembagaannya.

"PT MBB CISUKA dbentuk sebagai pelaksana korporatisasi pertanian dengan harapan dapat menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang unggul, sumber daya manusia yang profesional dan didukung oleh permodalan, sarana prasarana, teknologi yang lebih baik dan adanya kepastian pasar," katanya.

Mendapatkan dukungan dari para stakeholders, antara lain BUMN, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, organisasi masyarakat desa dan tani, serta Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, diharapkan kegiatan pertanian terpadu sejak masa pra-tanam, tanam, panen hingga pasca panen dapat diterapkan dengan dengan lebih baik.

Salah satu standar dalam konsep korporatisasi pertanian ini adalah terdapatnya luas areal lahan per kluster kurang lebih 4.000 hektare. Untuk memenuhi hal ini, di Kabupaten Tasikmalaya dibuat 1 kluster percontohan yang melibatkan 3 kecamatan yang berdekatan yaitu Kecamatan Cisayong, Sukaratu dan Sukahening, dengan total luas lahan gabungan mencapai 4.511 Ha.

"Standar luasan ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan produksi komoditas pangan dalam skala ekonomi yang lebih besar, sehingga petani atau kelompok tani tidak berjalan sendirian dan dapat bersinergi satu dengan yang lainnya," pungkas Hari.