Industri Tagih Janji Pemerintah Turunkan Harga Gas Bumi
Senin, 09 Oktober 2017 - 13:29 WIB
Industri Tagih Janji Pemerintah Turunkan Harga Gas Bumi
A
A
A
JAKARTA - Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) menagih janji pemerintah untuk menurunkan harga gas bumi untuk pengguna industri. Pasalnya, pemerintah telah berjanji menurunkan harga gas bumi sejak dua tahun lalu.
Ketua Umum FIPGB Achmad Safiun mengungkapkan, sejak awal 2015 harga minyak dunia turun dari USD100 per barel menjadi USD50 per barel. Harga gas bumi di tingkat global juga terus menurun, tapi harga gas bumi di Tanah Air tetap tidak turun.
"Ini menyebabkan ongkos produksi industri di Indonesia lebih mahal dari ongkos produksi di luar negeri," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/10/2017).
Padahal, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui paket kebijakan ekonomi jilid I dan paket kebijakan ekonomi jilid III telah menetapkan penurunan harga gas bumi nasional. Tak hanya itu, pada Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi juga telah ditetapkan mengenai harga gas bumi untuk pengguna industri yang berlaku sejak 1 Januari 2016.
"Makanya, kami betul-betul menuntut dan mendesak pemerintah agar dilaksanakan secara konsisten apa yang dijanjikan sendiri sama pemerintah," ujar Safiun.
Ketua Umum FIPGB Achmad Safiun mengungkapkan, sejak awal 2015 harga minyak dunia turun dari USD100 per barel menjadi USD50 per barel. Harga gas bumi di tingkat global juga terus menurun, tapi harga gas bumi di Tanah Air tetap tidak turun.
"Ini menyebabkan ongkos produksi industri di Indonesia lebih mahal dari ongkos produksi di luar negeri," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/10/2017).
Padahal, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui paket kebijakan ekonomi jilid I dan paket kebijakan ekonomi jilid III telah menetapkan penurunan harga gas bumi nasional. Tak hanya itu, pada Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi juga telah ditetapkan mengenai harga gas bumi untuk pengguna industri yang berlaku sejak 1 Januari 2016.
"Makanya, kami betul-betul menuntut dan mendesak pemerintah agar dilaksanakan secara konsisten apa yang dijanjikan sendiri sama pemerintah," ujar Safiun.
(izz)
