OJK Rumuskan Empat Inisiatif Strategis
Senin, 09 Oktober 2017 - 14:18 WIB
OJK Rumuskan Empat Inisiatif Strategis
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, OJK juga telah merumuskan empat inisiatif strategis, yaitu mewujudkan OJK menjadi lembaga pengawas yang independen dan kredibel, yang didukung kapasitas internal yang handal. Serta mewujudkan Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang tangguh, stabil, berdaya saing dan tumbuh berkelanjutan.
"Ketiga, mewujudkan SJK yang berkontribusi terhadap pemerataan kesejahteraan, dan keempat mewujudkan perlindungan konsumen yang handal untuk mendukung terciptanya keuangan inklusif," kata Wimboh di Jakarta, Senin (9/10/2017).
(Baca Juga: OJK Tetapkan 10 Kebijakan Utama 2017-2022 )
Lebih lanjut Ia menambahkan, OJK telah mencatat beberapa tantangan yang dihadapi dan harus diatasi di antaranya adalah masih terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Kemudian size dan daya saing sektor jasa keuangan Indonesia dibandingkan dengan kawasan regional dan internasional masih cukup rendah. "Perkembangan financial technology yang memerlukan kebijakan yang tepat dari OJK," ungkap dia.
Serta tingkat inklusi keuangan masyarakat masih rendah dan tidak merata membuat pemerataan kesejahteraan masyarakat menjadi sulit dan maraknya penawaran investasi illegal yang merugikan masyarakat. Maka dari itu, untuk menghadapi tantangan tersebut OJK sendiri telah menetapkan arah kebijakan yang sesuai arah tujuan 2017-2022.
"Ketiga, mewujudkan SJK yang berkontribusi terhadap pemerataan kesejahteraan, dan keempat mewujudkan perlindungan konsumen yang handal untuk mendukung terciptanya keuangan inklusif," kata Wimboh di Jakarta, Senin (9/10/2017).
(Baca Juga: OJK Tetapkan 10 Kebijakan Utama 2017-2022 )
Lebih lanjut Ia menambahkan, OJK telah mencatat beberapa tantangan yang dihadapi dan harus diatasi di antaranya adalah masih terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Kemudian size dan daya saing sektor jasa keuangan Indonesia dibandingkan dengan kawasan regional dan internasional masih cukup rendah. "Perkembangan financial technology yang memerlukan kebijakan yang tepat dari OJK," ungkap dia.
Serta tingkat inklusi keuangan masyarakat masih rendah dan tidak merata membuat pemerataan kesejahteraan masyarakat menjadi sulit dan maraknya penawaran investasi illegal yang merugikan masyarakat. Maka dari itu, untuk menghadapi tantangan tersebut OJK sendiri telah menetapkan arah kebijakan yang sesuai arah tujuan 2017-2022.
(akr)
