Pembagian Sertifikat Tanah oleh Jokowi Menuai Pujian
Selasa, 17 Oktober 2017 - 19:04 WIB
Pembagian Sertifikat Tanah oleh Jokowi Menuai Pujian
A
A
A
JAKARTA - Ketua Panita Rembuk Nasional Firdaus Ali mengapresiasi program pemerintah dalam memberi kepastian hukum hak atas tanah dan legalisasi aset, dengan mempermudah penerbitan sertifikat tanah.
Kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo itu, mendapat pujian dari peserta Rembuk Daerah bidang pertanahan yang diadakan di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Medan yang digelar hari ini.
"Ya bayangkan saja, ada orang yang harus menunggu selama 40 tahun mengurus sertifikat hak milik, akhirnya baru terwujud sekarang dan itu gratis," katanya dalam rilis di Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Menurut Firdaus, rembuk bertema Reforma Agraria Mengakselerasi Agenda Nawacita kali ini, juga mendiskusikan masalah pertanahan yang masih sering terjadi di Indonesia. Firdaus mencontohkan percepatan pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah menjadi fokus pemerintah, sering kali menghadapi masalah pengadaan dan pembebasan lahan.
Jika masalah tersebut tidak terselesaikan, katanya, maka sehebat apapun target pembangunan infrastruktur, akan selalu terkendala oleh masalah pembebasan lahan.
"Rembuk ini mencoba mendiskusikan dan mencari formulasi bagaimana masalah ini dapat terselesaikan, secara sama-sama menguntungkan," tutur dia.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, yang juga Dewan Pengarah Rembuk Nasional 2017, Sidarto Danusubroto mengatakan, masalah tanah bukanlah masalah yang sederhana. Karena itu, ia berharap rembuk kali ini dapat menghasilkan rekomendasi yang solutif untuk pemerintah.
Rembuk Daerah ini adalah salah satu kegiatan dalam rangkaian acara Rembuk Nasional yang diselenggarakan di 16 Perguruan Tinggi di Indonesia. Rembuk Nasional diadakan dengan tujuan untuk menelaah kembali apa saja capaian tiga tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam berbagai bidang, sekaligus mengidentifikasi apa saja kekurangan yang harus diperbaiki.
Rembuk juga diharapkan bisa memberi rekomendasi sebagai bahan perbaikan dan percepatan kinerja pemerintah dalam dua tahun ke depan.
Hasil rembuk dari 16 Perguruan Tinggi ini akan dikompilasi dan disampaikan kepada Presiden pada acara puncak Rembuk Nasional, yang rencananya akan digelar 23 Oktober 2017 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.
Kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo itu, mendapat pujian dari peserta Rembuk Daerah bidang pertanahan yang diadakan di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Medan yang digelar hari ini.
"Ya bayangkan saja, ada orang yang harus menunggu selama 40 tahun mengurus sertifikat hak milik, akhirnya baru terwujud sekarang dan itu gratis," katanya dalam rilis di Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Menurut Firdaus, rembuk bertema Reforma Agraria Mengakselerasi Agenda Nawacita kali ini, juga mendiskusikan masalah pertanahan yang masih sering terjadi di Indonesia. Firdaus mencontohkan percepatan pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah menjadi fokus pemerintah, sering kali menghadapi masalah pengadaan dan pembebasan lahan.
Jika masalah tersebut tidak terselesaikan, katanya, maka sehebat apapun target pembangunan infrastruktur, akan selalu terkendala oleh masalah pembebasan lahan.
"Rembuk ini mencoba mendiskusikan dan mencari formulasi bagaimana masalah ini dapat terselesaikan, secara sama-sama menguntungkan," tutur dia.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, yang juga Dewan Pengarah Rembuk Nasional 2017, Sidarto Danusubroto mengatakan, masalah tanah bukanlah masalah yang sederhana. Karena itu, ia berharap rembuk kali ini dapat menghasilkan rekomendasi yang solutif untuk pemerintah.
Rembuk Daerah ini adalah salah satu kegiatan dalam rangkaian acara Rembuk Nasional yang diselenggarakan di 16 Perguruan Tinggi di Indonesia. Rembuk Nasional diadakan dengan tujuan untuk menelaah kembali apa saja capaian tiga tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam berbagai bidang, sekaligus mengidentifikasi apa saja kekurangan yang harus diperbaiki.
Rembuk juga diharapkan bisa memberi rekomendasi sebagai bahan perbaikan dan percepatan kinerja pemerintah dalam dua tahun ke depan.
Hasil rembuk dari 16 Perguruan Tinggi ini akan dikompilasi dan disampaikan kepada Presiden pada acara puncak Rembuk Nasional, yang rencananya akan digelar 23 Oktober 2017 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.
(ven)
Lihat Juga :
