Tiga Tahun Jokowi-JK, Punya Rumah Tidak Lagi Susah
Tiga Tahun Jokowi-JK, Punya Rumah Tidak Lagi Susah
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengungkapkan program satu juta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan akses terhadap perumahan. Meskipun dalam tiga tahun kepemimpinannya, program satu juta rumah belum berhasil sepenuhnya, namun masyarakat kini memiliki kesempatan lebih besar untuk memiliki rumah.
Eman menilai, jika pemerintah tidak mencanangkan program satu juta rumah maka program rumah rakyat tidak akan terencana dengan baik. "Kalau tidak ada program ini, ini program rumah rakyat tidak terkelola lah. Tambah kocar-kacir. Jadi di luar kata sejuta itu kan terbangun spirit bahwa pemerintah ini peduli menangani nasib rakyat mengenai perumahan. Jadi ini prinsip sekali," katanya kepada SINDOnews di Jakarta, Sabtu (21/10/2017).
Menurutnya, pemerintah telah berada dalam koridor yang benar untuk memastikan rakyat mendapatkan hunian yang layak. Apalagi, program sejuta rumah ini menyasar seluruh kalangan, mulai dari hunian komersial untuk menengah atas hingga hunian subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Untuk rumah golongan miskin hadir juga, membangun rusunawa, bedah rumah yang dibilang rumah swadaya. Jadi untuk seluruh kumpulan masyarakat, seluruh stratanya kan hampir ada di sana. Di rumah murah kan pemerintah hadir bagaimana caranya mempermudah para pengembang ini untuk bisa membangun secara lebih cepat dan murah. Ini kan garis filosofinya di sana," imbuh dia.
Namun demikian, Eman--panggilan akrabnya--tidak memungkiri bahwa masih ada yang harus diperbaiki dari program sejuta rumah ini. Misalnya, terkait perizinan yang masih lambat hingga infrastruktur di daerah yang masih belum memadai.
"Masalah perizinan, perizinan itu kan pemerintah sekarang ini mewarisi banyak perizinan yang dari zaman dahulu tidak matching, tidak sejiwa dengan program yang ada saat ini. Itu yang sekarang lagi diperbaiki. Terus di beberapa daerah juga air belum siap, karena tantangannya masalah alam. Kita jangan bicara mengenai perumahan saja di Jawa yang sudah infrastrukturnya ada PDAM, ada ini, ada itu. Di luar Jawa seperti di Ternate, Keppri, NTT kan tidak semua daerah itu mempunyai kesiapan yang sama untuk bisa merespons kebijakan pusat ini," tandasnya.
Eman menilai, jika pemerintah tidak mencanangkan program satu juta rumah maka program rumah rakyat tidak akan terencana dengan baik. "Kalau tidak ada program ini, ini program rumah rakyat tidak terkelola lah. Tambah kocar-kacir. Jadi di luar kata sejuta itu kan terbangun spirit bahwa pemerintah ini peduli menangani nasib rakyat mengenai perumahan. Jadi ini prinsip sekali," katanya kepada SINDOnews di Jakarta, Sabtu (21/10/2017).
Menurutnya, pemerintah telah berada dalam koridor yang benar untuk memastikan rakyat mendapatkan hunian yang layak. Apalagi, program sejuta rumah ini menyasar seluruh kalangan, mulai dari hunian komersial untuk menengah atas hingga hunian subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Untuk rumah golongan miskin hadir juga, membangun rusunawa, bedah rumah yang dibilang rumah swadaya. Jadi untuk seluruh kumpulan masyarakat, seluruh stratanya kan hampir ada di sana. Di rumah murah kan pemerintah hadir bagaimana caranya mempermudah para pengembang ini untuk bisa membangun secara lebih cepat dan murah. Ini kan garis filosofinya di sana," imbuh dia.
Namun demikian, Eman--panggilan akrabnya--tidak memungkiri bahwa masih ada yang harus diperbaiki dari program sejuta rumah ini. Misalnya, terkait perizinan yang masih lambat hingga infrastruktur di daerah yang masih belum memadai.
"Masalah perizinan, perizinan itu kan pemerintah sekarang ini mewarisi banyak perizinan yang dari zaman dahulu tidak matching, tidak sejiwa dengan program yang ada saat ini. Itu yang sekarang lagi diperbaiki. Terus di beberapa daerah juga air belum siap, karena tantangannya masalah alam. Kita jangan bicara mengenai perumahan saja di Jawa yang sudah infrastrukturnya ada PDAM, ada ini, ada itu. Di luar Jawa seperti di Ternate, Keppri, NTT kan tidak semua daerah itu mempunyai kesiapan yang sama untuk bisa merespons kebijakan pusat ini," tandasnya.
(ven)
Explore More