Hanya 9% UMKM Manfaatkan Internet untuk Jual Produk
Hanya 9% UMKM Manfaatkan Internet untuk Jual Produk
A
A
A
SOLO - Jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memanfaatkan internet untuk menjual produk masih minim. Berdasarkan riset Deloitte tahun 2016, hanya 9% dari 57,9 juta UMKM yang serius menjual produk melalui jejaring sosial yang terintegrasi maupun platform e-commerce.
Hal itu diungkapkan Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI) Diyah Nastiti Makhijani dalam Seminar Ekonomi Digital, Mendorong Ekonomi Lokal Melek Digital di Gedung Heritage BI Solo, Jawa Tengah, Selasa (24/10/2017).
Sementara, 37% pelaku UMKM sama sekali tidak memiliki akses internet, baik melalui komputer atau smartphone. Sedangkan 36% UMKM lainnya memiliki akses internet namun tidak digunakan untuk penjualan produk. Sementara, 18% lainnya hanya menggunakan jejaring media sosial untuk penjualan produk.
Dengan perkembangan tersebut, lanjutnya, kontribusi UMKM ke PDB hanya mencapai 55,6%. Padahal, penelitian Bank Dunia menyebutkan keterlibatan UMKM secara digital menjadi salah satu pendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi 7% di tahun 2025 mendatang. Saat ini, dunia berada pada era revolusi digital. Hal itu dapat dilihat dengan aktivitas dan layanan digital yang telah menyentuh seluruh sendi kehidupan.
Diyah menyebut meluasnya berbagai aktivitas berbasis digital telah menciptakan tantangan, sekaligus peluang pengembangan bisnis bagi seluruh pelaku UMKM. Namun tantangan yang dihadapi diantaranya pola pikir UMKM belum selaras dengan perkembangan teknologi.
Sehingga BI mengapresiasi langkah pemerintah dalam Roadmap e-commerce Indonesia. Yakni menjadikan UMKM sebagai salah satu pilar pemenuhan target pencapaian potensi digital ekonomi sebesar USD130 miliar hingga tahun 2020.
Upaya yang dilakukan antara lain menciptakan 6 juta UMKM yang go digital. Apabila hal tersebut terwujud, maka jumlah UMKM yang berkemampuan e-commerce akan meningkat dari 8% menjadi 10%-12%. Sekaligus mendorong tambahan 12% kontribusi UMKM kepada PDB tahun 2020.
"Perkiraan ini didasarkan pada potensi pasar digital yang semakin besar, dimana tahun 2020 nilai transaksi online di Indonesia diperkirakan menjadi Rp1.850 triliun," terangnya. Atau meningkat sembilan kali lipat dibandingkan tahun 2015 yang hanya tercatat Rp200 triliun.
Laju transaksi domestik ini melebihi laju transaksi e-commerce dunia yang hanya tumbuh 20,2% per tahun. Besarnya potensi transaksi secara online diharapkan dapat mendorong kesejahteraan rakyat Indonesia.
"Program UMKM go digital ditujukan sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi nasional dan pengembangan kapasitas perdagangan nasional," urainya.
Pihaknya menyakini revolusi digital yang tengah berlangsung, apabila dapat dimanfaatkan dengan baik akan mampu membawa Indonesia pada lintasan pertumbuhan ekonomi sekitar 7% per tahun. World Bank menggambarkan hal ini dengan menggunakan terminologi digital dividens. Digitalisasi perekonomian diyakini mampu memberikan terobosan dalam bentuk peningkatan efisiensi di berbagai sektor ekonomi yang lahir dari target maupun keputusan-keputusan bisnis yang lebih akurat.
Juga mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru, sembari menciptakan ekosistem perekonomian yang lebih inklusif. Dengan demikian, akhirnya akan meningkatan produktivitas perekonomian secara signifikan. Pada gilirannya akan membawa perekonomian kepada lintasan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkesinambungan. Diiringi peningkatan kesempatan kerja dan pelayanan publik yang lebih baik.
Kepala Financial Technology Office BI Junanto Herdiawan mengatakan, financial teknologi (fintech) saat ini mengalami pertumbuhan yang siginikan dan memberi manfaat bagi ekonomi, termasuk UMKM. Diantaranya dapat memperluas pasar, dan mempermudah pembayaran. Sehingga fintech lahir dan membawa efisiensi bagi ekonomi.
Agar dapat tumbuh berkembang, maka regulator dalam sistem fintech harus memberi ruang bagi inovasi. Namun demikian, tetap harus dijaga agar inovasi tetap sehat, kehati-hatian, dan perlindungan terhadap konsumennya.
Wapinwil (VP) Kanwil Bank Rakyat Indonesia (BRI) Yogyakarta Triswahyu Herlina mengemukakan, sebanyak 80% nasabah BRI di Kota Solo dan kabupaten sekitarnya adalah UKM. Mereka memiliki karakter khusus, dan perlu diedukasi agar melek digital. Sebab era digital tidak bisa dihindari karena lama lama bisa menurunkan bisnis.
Agar melek digital, Bank BRI memiliki rumah kreatif BUMN di Kota Solo. Sebab peran perbankan tidak hanya membiayai namun juga membuat UMKM terkait dengan kondisi usahanya. "Sehingga mereka dapat go modern, go digital, dan go online," tegas Triswahyu.
Agar bisa go online, UMKM harus dididik agar mampu melakukan standarisasi produk yang dijual. Diantaranya dengan dengan pelatihan nasabah UMKM terkait packaging yang tahan lama.
Hal itu diungkapkan Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI) Diyah Nastiti Makhijani dalam Seminar Ekonomi Digital, Mendorong Ekonomi Lokal Melek Digital di Gedung Heritage BI Solo, Jawa Tengah, Selasa (24/10/2017).
Sementara, 37% pelaku UMKM sama sekali tidak memiliki akses internet, baik melalui komputer atau smartphone. Sedangkan 36% UMKM lainnya memiliki akses internet namun tidak digunakan untuk penjualan produk. Sementara, 18% lainnya hanya menggunakan jejaring media sosial untuk penjualan produk.
Dengan perkembangan tersebut, lanjutnya, kontribusi UMKM ke PDB hanya mencapai 55,6%. Padahal, penelitian Bank Dunia menyebutkan keterlibatan UMKM secara digital menjadi salah satu pendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi 7% di tahun 2025 mendatang. Saat ini, dunia berada pada era revolusi digital. Hal itu dapat dilihat dengan aktivitas dan layanan digital yang telah menyentuh seluruh sendi kehidupan.
Diyah menyebut meluasnya berbagai aktivitas berbasis digital telah menciptakan tantangan, sekaligus peluang pengembangan bisnis bagi seluruh pelaku UMKM. Namun tantangan yang dihadapi diantaranya pola pikir UMKM belum selaras dengan perkembangan teknologi.
Sehingga BI mengapresiasi langkah pemerintah dalam Roadmap e-commerce Indonesia. Yakni menjadikan UMKM sebagai salah satu pilar pemenuhan target pencapaian potensi digital ekonomi sebesar USD130 miliar hingga tahun 2020.
Upaya yang dilakukan antara lain menciptakan 6 juta UMKM yang go digital. Apabila hal tersebut terwujud, maka jumlah UMKM yang berkemampuan e-commerce akan meningkat dari 8% menjadi 10%-12%. Sekaligus mendorong tambahan 12% kontribusi UMKM kepada PDB tahun 2020.
"Perkiraan ini didasarkan pada potensi pasar digital yang semakin besar, dimana tahun 2020 nilai transaksi online di Indonesia diperkirakan menjadi Rp1.850 triliun," terangnya. Atau meningkat sembilan kali lipat dibandingkan tahun 2015 yang hanya tercatat Rp200 triliun.
Laju transaksi domestik ini melebihi laju transaksi e-commerce dunia yang hanya tumbuh 20,2% per tahun. Besarnya potensi transaksi secara online diharapkan dapat mendorong kesejahteraan rakyat Indonesia.
"Program UMKM go digital ditujukan sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi nasional dan pengembangan kapasitas perdagangan nasional," urainya.
Pihaknya menyakini revolusi digital yang tengah berlangsung, apabila dapat dimanfaatkan dengan baik akan mampu membawa Indonesia pada lintasan pertumbuhan ekonomi sekitar 7% per tahun. World Bank menggambarkan hal ini dengan menggunakan terminologi digital dividens. Digitalisasi perekonomian diyakini mampu memberikan terobosan dalam bentuk peningkatan efisiensi di berbagai sektor ekonomi yang lahir dari target maupun keputusan-keputusan bisnis yang lebih akurat.
Juga mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru, sembari menciptakan ekosistem perekonomian yang lebih inklusif. Dengan demikian, akhirnya akan meningkatan produktivitas perekonomian secara signifikan. Pada gilirannya akan membawa perekonomian kepada lintasan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkesinambungan. Diiringi peningkatan kesempatan kerja dan pelayanan publik yang lebih baik.
Kepala Financial Technology Office BI Junanto Herdiawan mengatakan, financial teknologi (fintech) saat ini mengalami pertumbuhan yang siginikan dan memberi manfaat bagi ekonomi, termasuk UMKM. Diantaranya dapat memperluas pasar, dan mempermudah pembayaran. Sehingga fintech lahir dan membawa efisiensi bagi ekonomi.
Agar dapat tumbuh berkembang, maka regulator dalam sistem fintech harus memberi ruang bagi inovasi. Namun demikian, tetap harus dijaga agar inovasi tetap sehat, kehati-hatian, dan perlindungan terhadap konsumennya.
Wapinwil (VP) Kanwil Bank Rakyat Indonesia (BRI) Yogyakarta Triswahyu Herlina mengemukakan, sebanyak 80% nasabah BRI di Kota Solo dan kabupaten sekitarnya adalah UKM. Mereka memiliki karakter khusus, dan perlu diedukasi agar melek digital. Sebab era digital tidak bisa dihindari karena lama lama bisa menurunkan bisnis.
Agar melek digital, Bank BRI memiliki rumah kreatif BUMN di Kota Solo. Sebab peran perbankan tidak hanya membiayai namun juga membuat UMKM terkait dengan kondisi usahanya. "Sehingga mereka dapat go modern, go digital, dan go online," tegas Triswahyu.
Agar bisa go online, UMKM harus dididik agar mampu melakukan standarisasi produk yang dijual. Diantaranya dengan dengan pelatihan nasabah UMKM terkait packaging yang tahan lama.
(ven)
Explore More