Ketidakpastian Global Sebabkan Kerentanan Sistem Keuangan

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengatakan, ketidakpastian global menghasilkan kerentanan dalam sistem keuangan di seluruh dunia. Normalisasi neraca, ekspektasi kenaikan Fed Fund Rate, dan transisi kepemimpinan Sistem Federal Reserve di AS, pasca perkembangan Brexit di Eropa, dan masalah geopolitik saat ini di Spanyol dan semenanjung Korea merupakan beberapa dinamika global yang harus direspons dengan hati-hati.

"Kita seharusnya tidak mematuhi kerentanan dalam sistem keuangan karena dapat membahayakan keberlanjutan pemulihan ekonomi global, dan memiliki risiko tertentu terhadap stabilitas keuangan global," kata Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo saat sambutan Seminar dan Lokakarya Internasional tentang Peran Bank Sentral dalam Kebijakan Makroprudensial di Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Beberapa kerentanan yang teridentifikasi meliputi meningkatnya hutang luar negeri di beberapa negara, lonjakan risiko pasar global yang disebabkan oleh risiko yang berlebihan mengambil perilaku agen ekonomi, dan pencairan dana yang rumit dan cepat.

Menurut Agus, ketidakpastian dan kerentanan global berpotensi menciptakan ketidakseimbangan sistem keuangan, dan pada akhirnya memicu risiko sistemik. "Kita mungkin ingat ketika di seluruh dunia berusaha untuk menemukan kerangka kerja dan kebijakan yang sesuai namun suflident untuk mengurangi risiko sistemik dan ketidakseimbangan dalam sistem keuangan, pada awal tahun 2000," ungkap dia.

Walaupun kerangka dan panduan mengenai kebijakan makroprudensial telah diterbitkan oleh badan penetapan standar, kegiatan penelitian dan studi yang relevan masih perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerangka makroprudensial memberikan dampak yang diinginkan. Sejak awal tahun 2000, lanjut dia, BI mengalokasikan cukup banyak sumber daya untuk mengembangkan kerangka makroprudensial guna mendukung stabilitas sistem keuangan.

Upaya ini dipicu dari krisis pada tahun 1997/1998, di mana materialisasi risiko sistemik telah membawa pada biaya yang sangat besar dan signifikan bagi ekonomi sekitar 60% dari PDB. Ke depan, Bank Indonesia membentuk unit pengawasan makroprudensial dan mengembangkan sistem stabilitas keuangan kerangka kerja, termasuk sistem peringatan dini yang dapat mengidentifikasi kerentanan dan potensi risiko dalam sistem keuangan.

"Ini kemudian berkontribusi pada kemampuan untuk mengelola sistem keuangan dengan lebih baik dan menghasilkan ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi Krisis Keuangan Global tahun 2008," terang Agus.

Dia melanjutkan, dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia menerapkan berbagai instrumen kebijakan, termasuk pilihan kebijakan terkait pengelolaan likuiditas bank. Kebijakan makroprudensial lainnya yang disiapkan dan diberlakukan oleh Bank Indonesia meliputi kebijakan Loan to Value and Financing to Value (kebijakan LTV/ FTv) untuk pinjaman properti dan kebijakan Uang Muka untuk kredit mobil.

"Saat ini, kami sedang mengkaji inisiatif untuk menyempurnakan kebijakan LTV/FTV dengan mempertimbangkan penerapan rasio LTV / FTv yang berbeda untuk mengelola pertumbuhan kredit properti di wilayah tertentu," ujarnya.

Selain itu, BI juga telah memperkenalkan kebijakan Penghapusan Modal Berganda (CCB), yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari siklus "boom and bust" dalam sistem keuangan. Menurut Agus, kebijakan tersebut diterapkan melalui pembentukan penyangga industri perbankan kepada mengurangi risiko potensial yang disebabkan oleh perilaku pengambilan risiko yang berlebihan pada masa boom.

"Sebaliknya, buffer yang sama akan digunakan untuk memberi lebih banyak ruang bagi bank untuk mendukung perekonomian pada periode bust," pungkas dia.

Meskipun demikian, sambungnya, dampak positif dari kebijakan ini memerlukan waktu yang cukup untuk diterapkan dan tidak dapat langsung dilihat. "Maka dari itu, Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial secara berkala akan mengevaluasi efektifitas kebijakan makroprudensial sesuai dengan dinamika sistem keuangan," pungkasnya.