BKP Ingin Mutu dan Keamanan Pangan Jadi Isu Penting
BKP Ingin Mutu dan Keamanan Pangan Jadi Isu Penting
A
A
A
BANDUNG - Seiring tumbuhnya masyarakat kelas menengah dan atas, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian ingin persoalan mutu dan keamanan pangan menjadi isu penting.
Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi mengatakan ke depan, masyarakat tidak lagi hanya mempertimbangkan soal kenyang dan tidaknya perut, tetapi juga mempersoalkan mutu dan keamanan pangan.
"Kalau dulu kita hanya fokus keamanan pangan, tetapi sekarang harus mempetimbangkan mutu. Kami akan siapkan regulasinya sampai pada peraturan menteri," jelas Agung usai membuka Temu Teknis Otoritas Kompeten Keamanan Pangan OKKP di Ballroom Haris Hotel, Bandung, Rabu (8/11/2017).
Namun demikian, tantangan pengawasan mutu pangan akan sengat besar. Karena banyaknya komoditas yang harus diawasi. Diakui dia, untuk melakukan pengawasan itu tidak mudah. Paling tidak, diperlukan upaya bertahap.
"Tapi yang paling mendesak adalah regulasi HET beras. Disitu harga disandingkan dengan kualitas. Siapa yang akan melakukan pengecekan secara terus menerus. Nah sekarang baru satgas, tapi itu cukup membantu," beber dia.
Persoalan akan muncul bila ke depan akan semakin banyak HET komoditas seperti jagung, bawang merah, dan lainnya. "Ke depan, kita harus punya lembaga dan instrumen untuk jalankan fungsi dan pengawasan," pungkas dia.
Oleh karenanya, Indonesia sebagai negara penghasil pangan, perlu mempersiapkannya sejak saat ini. Instrumen, regulasi, dan lembaga pengawasan perlu dibentuk agar persoalan mutu dan keamanan pangan sesuai standar food security internasional.
Menurut dia, OKKP dan OKKPD adalah instrumen yang sudah ada. Pemerintah, lanjut dia, akan mengoptimalkan peran kedua lembaga itu melalui penambahan SDM dan ruang lingkup yang harus ditangani. Peran OKKP dan OKKPD ke depan adalah otoritas kompeten keamanan pangan baik pusat atau daerah.
Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi mengatakan ke depan, masyarakat tidak lagi hanya mempertimbangkan soal kenyang dan tidaknya perut, tetapi juga mempersoalkan mutu dan keamanan pangan.
"Kalau dulu kita hanya fokus keamanan pangan, tetapi sekarang harus mempetimbangkan mutu. Kami akan siapkan regulasinya sampai pada peraturan menteri," jelas Agung usai membuka Temu Teknis Otoritas Kompeten Keamanan Pangan OKKP di Ballroom Haris Hotel, Bandung, Rabu (8/11/2017).
Namun demikian, tantangan pengawasan mutu pangan akan sengat besar. Karena banyaknya komoditas yang harus diawasi. Diakui dia, untuk melakukan pengawasan itu tidak mudah. Paling tidak, diperlukan upaya bertahap.
"Tapi yang paling mendesak adalah regulasi HET beras. Disitu harga disandingkan dengan kualitas. Siapa yang akan melakukan pengecekan secara terus menerus. Nah sekarang baru satgas, tapi itu cukup membantu," beber dia.
Persoalan akan muncul bila ke depan akan semakin banyak HET komoditas seperti jagung, bawang merah, dan lainnya. "Ke depan, kita harus punya lembaga dan instrumen untuk jalankan fungsi dan pengawasan," pungkas dia.
Oleh karenanya, Indonesia sebagai negara penghasil pangan, perlu mempersiapkannya sejak saat ini. Instrumen, regulasi, dan lembaga pengawasan perlu dibentuk agar persoalan mutu dan keamanan pangan sesuai standar food security internasional.
Menurut dia, OKKP dan OKKPD adalah instrumen yang sudah ada. Pemerintah, lanjut dia, akan mengoptimalkan peran kedua lembaga itu melalui penambahan SDM dan ruang lingkup yang harus ditangani. Peran OKKP dan OKKPD ke depan adalah otoritas kompeten keamanan pangan baik pusat atau daerah.
(ven)
Explore More