Pengembangan Energi Baru Terbarukan Terus Digenjot

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmen untuk mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) yang diharapkan menjadi bagian utama penyediaan energi yang terjangkau serta merata.

Untuk itu, Kementerian ESDM telah mengambil langkah nyata untuk merealisasikan target-target pengembangan EBT, antara lain pengaturan harga jual listrik yang menarik dan penyederhanaan proses perizinan dan nonperizinan.

"Saat ini terdapat beberapa kemajuan dalam pengembangan energi terbarukan, antara lain dengan ditandatanganinya 68 perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dan independent power producer dengan kapasitas 1.189,67 MW hingga November 2017," ungkap Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam siaran pers, Rabu (15/11/2017).

Rida mengatakan, potensi EBT Indonesia sangat besar yaitu sekitar 441,7 Giga Watt (GW). Namun, hingga saat ini perannya dalam penyediaan energi nasional diakui masih sangat terbatas yaitu 7,7%, atau terpasang sebesar 8,89 GW atau 2% dari total potensi.

"Masih terdapat peluang dan tantangan yang besar guna mencapai target bauran energi primer pada tahun 2025," ujarnya.

Terlepas dari itu, Rida menegaskan pemerintah berkomitmen mencapai target pengembangan EBT hingga 23% pada tahun 2025. EBT, jelas dia, diharapkan dapat menjadi bagian utama penyediaan energi yang terjangkau serta merata sebagai elemen penting prinsip Energi Berkeadilan.

Selain dimanfaatkan untuk penyediaan energi, sambung dia, EBT juga merupakan bagian yang sangat penting dalam pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca nasional. Hal itu merupakan komitmen Indonesia dalam partisipasi aktifnya secara global untuk penurunan emisi gas rumah kaca.

Rida mengatakan, ditandatanganinya 68 perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dan IPP dengan kapasitas 1.189,67 MW hingga November 2017 berpotensi menurunkan emisi 4,76 juta ton CO2.

"Pada tahun 2015, di Paris, Presiden telah menyampaikan komitmen Indonesia mendukung upaya mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim," tuturnya.

Tiga pilar penting yang akan diambil pemerintah dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca yaitu pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke sektor produktif, penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23% pada tahun 2025, dan pengolahan sampah menjadi sumber energi.