Enggar Heran Data Harga Sembako BI, BPS dan Kemendag Tak Sama
Kamis, 23 November 2017 - 18:35 WIB
Enggar Heran Data Harga Sembako BI, BPS dan Kemendag Tak Sama
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengungkapkan bahwa, di Indonesia yang melakukan pemantauan mengenai harga barang kebutuhan pokok (sembako) bukan hanya Kementerian Perdagangan (Kemendag). Namun Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) juga melakukan pemantauan harga sembako guna mengetahui pengaruhnya terhadap inflasi.
(Baca Juga: Mendag Tak Percaya Data Hasil Petugas Pemantau Harga Sembako )
Sayangnya, kata Enggar, data harga sembako di antara ketiga instansi tersebut acapkali berbeda satu sama lain. Hal ini berpotensi membuat kebijakan yang ditempuh pemerintah salah sasaran.
"Ini yang saya khawatir, BI juga ada perkembangan harga, BPS ada, Kemendag ada. Tiga angka ini berbeda semua. Karena pemerintah dari informasi dan data yang salah dan berbeda, akan berbeda pula kebijakan yang ditempuh," katanya di Gedung Kemendag, Jakarta, Kamis (23/11/2017).
Oleh sebab itu, politisi Partai Nasdem ini meminta kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Tjahya Widayanti agar kedepan data tersebut harus sama. Termasuk, data yang dilaporkan oleh petugas pemantau harga kebutuhan pokok. Bahkan, dia mengaku akan melakukan pemantauan di pasar yang menjadi pantauan BPS. Dengan begitu, akan terlihat data mana yang salah dan benar.
"Kedepan, saya minta kepada bu Dirjen data ini harus sama. Dan kita akan menaruh di pasar pantauan BPS. Sehingga nanti kita bisa merefleksikan, kal+au ini harganya berbeda kita akan cari tahu siapa yang salah dan tidak benaar mendapatkan data itu. Kenapa? Saya juga penasaran," imbuh dia.
Data BPS menyebutkan angka inflasi pada Oktober 2017 yang sebesar 0,01% dipengaruhi oleh kenaikan harga cabai merah dan beras, yang masing-masing memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,05% dan 0,04%. Enggar mengaku heran dengan realisasi tersebut, karena dalam pemantauannya harga beras sudah di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kemendag.
"Saya tidak mau intervensi dan seolah mempertanyakan keabsahan BPS. Bulan lalu inflasi (beras) 0,04%. Itu tetap saja. Secara random kita tanya, angkanya di bawah. Untuk itu, yang pertama saya mohon betul untuk bisa mendapatkan data yang lebih akurat. Yaitu pada tingkatan konsumen. Berapa harga realisasi dia kepada konsumen. Dengan demikian maka ini akan mencerminkan harga secara keseluruhan. Harga riil," tuturnya.
Mantan Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) ini juga berharap, kedepannya BPS dan BI dapat saling berkoordinasi dan mengirimkan data kepada Kemendag mengenai hasil pemantauan harga barang kebutuhan pokok. Dengan begitu, data akan menjadi lebih seragam dan perbedaan bisa dikomunikasikan dengan baik.
"Kan mereka masing-masing punya. BPS tak bisa intervernsi. BI lakukan, itu bagus saja. tapi kita Kemendag kan perlu, ke depan kita sudah saling mengirim data, dengan cross data ini diharapkan ada komunikasi lebih intens di mana letak perbedaan. Nanti kita buat online pada masing-masing," tandas Enggar.
(Baca Juga: Mendag Tak Percaya Data Hasil Petugas Pemantau Harga Sembako )
Sayangnya, kata Enggar, data harga sembako di antara ketiga instansi tersebut acapkali berbeda satu sama lain. Hal ini berpotensi membuat kebijakan yang ditempuh pemerintah salah sasaran.
"Ini yang saya khawatir, BI juga ada perkembangan harga, BPS ada, Kemendag ada. Tiga angka ini berbeda semua. Karena pemerintah dari informasi dan data yang salah dan berbeda, akan berbeda pula kebijakan yang ditempuh," katanya di Gedung Kemendag, Jakarta, Kamis (23/11/2017).
Oleh sebab itu, politisi Partai Nasdem ini meminta kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Tjahya Widayanti agar kedepan data tersebut harus sama. Termasuk, data yang dilaporkan oleh petugas pemantau harga kebutuhan pokok. Bahkan, dia mengaku akan melakukan pemantauan di pasar yang menjadi pantauan BPS. Dengan begitu, akan terlihat data mana yang salah dan benar.
"Kedepan, saya minta kepada bu Dirjen data ini harus sama. Dan kita akan menaruh di pasar pantauan BPS. Sehingga nanti kita bisa merefleksikan, kal+au ini harganya berbeda kita akan cari tahu siapa yang salah dan tidak benaar mendapatkan data itu. Kenapa? Saya juga penasaran," imbuh dia.
Data BPS menyebutkan angka inflasi pada Oktober 2017 yang sebesar 0,01% dipengaruhi oleh kenaikan harga cabai merah dan beras, yang masing-masing memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,05% dan 0,04%. Enggar mengaku heran dengan realisasi tersebut, karena dalam pemantauannya harga beras sudah di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kemendag.
"Saya tidak mau intervensi dan seolah mempertanyakan keabsahan BPS. Bulan lalu inflasi (beras) 0,04%. Itu tetap saja. Secara random kita tanya, angkanya di bawah. Untuk itu, yang pertama saya mohon betul untuk bisa mendapatkan data yang lebih akurat. Yaitu pada tingkatan konsumen. Berapa harga realisasi dia kepada konsumen. Dengan demikian maka ini akan mencerminkan harga secara keseluruhan. Harga riil," tuturnya.
Mantan Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) ini juga berharap, kedepannya BPS dan BI dapat saling berkoordinasi dan mengirimkan data kepada Kemendag mengenai hasil pemantauan harga barang kebutuhan pokok. Dengan begitu, data akan menjadi lebih seragam dan perbedaan bisa dikomunikasikan dengan baik.
"Kan mereka masing-masing punya. BPS tak bisa intervernsi. BI lakukan, itu bagus saja. tapi kita Kemendag kan perlu, ke depan kita sudah saling mengirim data, dengan cross data ini diharapkan ada komunikasi lebih intens di mana letak perbedaan. Nanti kita buat online pada masing-masing," tandas Enggar.
(akr)
Lihat Juga :
