Pembentukan Holding BUMN Harus Diawasi
Senin, 27 November 2017 - 22:26 WIB
Pembentukan Holding BUMN Harus Diawasi
A
A
A
JAKARTA - Direktur Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan Pusat Studi Hukum dan kebijakan Indonesia (PSHK) Muhammad Faiz Aziz menegaskan, pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus diawasi.
Faiz mengatakan, biarkan proses pembentukan holding tersebut tetap berjalan, asal diawasi karena dari sejarahnya tidak ada yang memiliki kinerja memuaskan seperti holding PTPN dan Semen Indonesia.
"Saya kira kalau harus jalan, jalan dulu tapi mesti diawasi kinerjanya. Bahwa kinerja holding ini didasari benchmark sebelumnya," ujarnya di Jakarta, Senin (27/11/2017).
Sementara, mantan Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS) Erry Riyana Hardjapamekas mengungkapkan, khusus untuk holding tambang bisa berdampak baik seperti efisiensi logistik dan pemasaran.
"Saya setuju tambang harganya volatile, naik turun tidak bisa diprediksi oleh siapapun dan kadang dipengaruhi sentimen tertentu. Banyak optimasi dari sinergi yang dilakukan seperti logistik dan pemasaran," katanya.
Menurutnya, pembentukan holding BUMN tidak ada masalah asal transparan serta sesuai aturan, jangan sampai digunakan untuk kepentingan pihak tertentu.
"Namun, jika belum apa-apa sudah macam-macam, saya tentu tidak setuju karena tujuan sinergi lebih baik," pungkas Erry.
Faiz mengatakan, biarkan proses pembentukan holding tersebut tetap berjalan, asal diawasi karena dari sejarahnya tidak ada yang memiliki kinerja memuaskan seperti holding PTPN dan Semen Indonesia.
"Saya kira kalau harus jalan, jalan dulu tapi mesti diawasi kinerjanya. Bahwa kinerja holding ini didasari benchmark sebelumnya," ujarnya di Jakarta, Senin (27/11/2017).
Sementara, mantan Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS) Erry Riyana Hardjapamekas mengungkapkan, khusus untuk holding tambang bisa berdampak baik seperti efisiensi logistik dan pemasaran.
"Saya setuju tambang harganya volatile, naik turun tidak bisa diprediksi oleh siapapun dan kadang dipengaruhi sentimen tertentu. Banyak optimasi dari sinergi yang dilakukan seperti logistik dan pemasaran," katanya.
Menurutnya, pembentukan holding BUMN tidak ada masalah asal transparan serta sesuai aturan, jangan sampai digunakan untuk kepentingan pihak tertentu.
"Namun, jika belum apa-apa sudah macam-macam, saya tentu tidak setuju karena tujuan sinergi lebih baik," pungkas Erry.
(ven)
Lihat Juga :
