Holding BUMN Tambang Harus Mampu Atasi Divestasi Freeport
Rabu, 29 November 2017 - 18:38 WIB
Holding BUMN Tambang Harus Mampu Atasi Divestasi Freeport
A
A
A
JAKARTA - Pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang semakin mendekati kenyataan. Namun, bisakah holding menjawab persoalan yang ada di sektor tambang?.
(Baca: Pemerintah Diminta Pegang Kendali Penuh Holding Tambang )
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, holding BUMN tambang harus bisa menyelesaikan masalah yang ada di sektor tambang, termasuk divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
"Artinya kebutuhan, kebutuhan persoalan di tambang selama ini apa? Apa holding bisa menjawab?" ujarnya di Jakarta, Rabu (29/11/2017).
Menurutnya, pemerintah harus bisa menguasai seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia, jangan justru membiarkan Freeport puluhan tahun bertahan di tanah Papua.
(Baca: Menteri Rini Teken Akte Inbreng Holding BUMN Tambang )
"Jangan seperti Freeport walaupun divestasi, pengendalian tetap di Freeport, enggak ngaruh," kata dia.
Enny mengatakan, Kementerian BUMN harus tegas, sehingga dapat menguasai seluruh pengelolaan tambang yang ada di Indonesia untuk kepentingan negara.
"Kalau untuk yang bersifat strategis kan di Kementerian BUMN, strategis itu dikuasai pengelolaannya, penguasaan sebenarnya pengelolaan bukan kepemilikan, bahwa kepemilikan ya penting tapi penguasaan untuk kepentingan publik itu," tutur dia.
(Baca: Pemerintah Diminta Pegang Kendali Penuh Holding Tambang )
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, holding BUMN tambang harus bisa menyelesaikan masalah yang ada di sektor tambang, termasuk divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
"Artinya kebutuhan, kebutuhan persoalan di tambang selama ini apa? Apa holding bisa menjawab?" ujarnya di Jakarta, Rabu (29/11/2017).
Menurutnya, pemerintah harus bisa menguasai seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia, jangan justru membiarkan Freeport puluhan tahun bertahan di tanah Papua.
(Baca: Menteri Rini Teken Akte Inbreng Holding BUMN Tambang )
"Jangan seperti Freeport walaupun divestasi, pengendalian tetap di Freeport, enggak ngaruh," kata dia.
Enny mengatakan, Kementerian BUMN harus tegas, sehingga dapat menguasai seluruh pengelolaan tambang yang ada di Indonesia untuk kepentingan negara.
"Kalau untuk yang bersifat strategis kan di Kementerian BUMN, strategis itu dikuasai pengelolaannya, penguasaan sebenarnya pengelolaan bukan kepemilikan, bahwa kepemilikan ya penting tapi penguasaan untuk kepentingan publik itu," tutur dia.
(izz)
Lihat Juga :
