71% Masyarakat RI Hidup Berpenghasilan di Bawah USD3 per Hari
A
A
A
JAKARTA - Asisten Deputi V Bagian Logistik Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Erwin Raza mengungkapkan, 71% dari total penduduk Indonesia saat ini memiliki penghasilan di bawah USD3 per hari. Mereka bekerja di sektor informal yang tidak cukup untuk mendongkrak kondisi ekonomi mereka.
Menurutnya, mereka yang berada di bawah tingkat kemiskinan nasional kerap tidak mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses bisnis yang terus berkembang. Pemerintah juga mengajak langsung masyarakat yang masuk ke dalam kategori miskin terlibat langsung dalam berusahaan.
"Peran sektor swasta dibutuhkan untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan dalam skala besar dengan penghasilan lebih tinggi bagi masyarakat yang berada di bottom of pyramid," ujar dia dalam Workshop Nasional Bisnis Inklusif di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (13/12/2017).
Dia mengungkapkan, Kemenko Bidang Perekonomian telah membuat Kelompok Kerja (Pokja) Inovasi dan Bisnis Inklusif pada 2016. Pokja ini dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan konektivitas dari desa ke pasar kota dan global, terutama untuk komoditas pertanian, perikanan, dan UMKM.
"Pemerintah telah lakukan banyak hal untuk menggerakkan sektor informal yaikni sektor UMKM. Beberapa kebijakan menyangkut sektor UMKM ada program KUR, KUR berbasis ekspor, PNPM, menciptakan iklim kondusif melalui regulasi, penjaminan usaha mikro, serta memperbesar akses perkreditan bagi lembaga keuangan," terangnya.
Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, acara kali ini membahas bagaimana membuat bisnis lebih inklusif atau lebih besar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang berada di kelompok bawah. Contohnya, bagaimana meningkatkan pendapatan petani tanpa membuat harga pangan menjadi mahal.
"Salah satunya bagaimana meningkatkan pendapatan petani tapi bisa manage tidak meningkatkan harga beli di konsumen akhir, contoh petani bawang aplikasinya limakilo.id," tutur dia.
Dengan demikian, rantai pasok yang begitu panjang dari petani ke pembeli bisa dipangkas. Sehingga pembeli pun tak mengeluarkan uang yang terlalu besar untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok.
"Semua cara baru ini menggunakan teknologi. Kami dari Kominfo sediakan teknologi ini sampai ke pelosok Indonesia melalui palapa ring sampai ke petani-petani," jelas Rudiantara.
Menurutnya, mereka yang berada di bawah tingkat kemiskinan nasional kerap tidak mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses bisnis yang terus berkembang. Pemerintah juga mengajak langsung masyarakat yang masuk ke dalam kategori miskin terlibat langsung dalam berusahaan.
"Peran sektor swasta dibutuhkan untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan dalam skala besar dengan penghasilan lebih tinggi bagi masyarakat yang berada di bottom of pyramid," ujar dia dalam Workshop Nasional Bisnis Inklusif di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (13/12/2017).
Dia mengungkapkan, Kemenko Bidang Perekonomian telah membuat Kelompok Kerja (Pokja) Inovasi dan Bisnis Inklusif pada 2016. Pokja ini dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan konektivitas dari desa ke pasar kota dan global, terutama untuk komoditas pertanian, perikanan, dan UMKM.
"Pemerintah telah lakukan banyak hal untuk menggerakkan sektor informal yaikni sektor UMKM. Beberapa kebijakan menyangkut sektor UMKM ada program KUR, KUR berbasis ekspor, PNPM, menciptakan iklim kondusif melalui regulasi, penjaminan usaha mikro, serta memperbesar akses perkreditan bagi lembaga keuangan," terangnya.
Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, acara kali ini membahas bagaimana membuat bisnis lebih inklusif atau lebih besar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang berada di kelompok bawah. Contohnya, bagaimana meningkatkan pendapatan petani tanpa membuat harga pangan menjadi mahal.
"Salah satunya bagaimana meningkatkan pendapatan petani tapi bisa manage tidak meningkatkan harga beli di konsumen akhir, contoh petani bawang aplikasinya limakilo.id," tutur dia.
Dengan demikian, rantai pasok yang begitu panjang dari petani ke pembeli bisa dipangkas. Sehingga pembeli pun tak mengeluarkan uang yang terlalu besar untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok.
"Semua cara baru ini menggunakan teknologi. Kami dari Kominfo sediakan teknologi ini sampai ke pelosok Indonesia melalui palapa ring sampai ke petani-petani," jelas Rudiantara.
(izz)