Pemerintah Masih Perlu Dorong Skema KUR Lebih Cepat
Kamis, 14 Desember 2017 - 00:13 WIB
Pemerintah Masih Perlu Dorong Skema KUR Lebih Cepat
A
A
A
JAKARTA - Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 91,3 Triliun hingga 30 November 2017. Artinya, dari target Rp106,6 Triliun pada tahun 2017, yang berhasil tersalur sebesar 85,6%. Kredit yang disalurkan melalui KUR ini tergolong lancar karena Non Performing Loan (NPL)-nya relatif rendah, sebesar 0,21%.
Data Kementerian Koordinator Perekonomian menyebutkan dari total sekitar 4 juta debitur, masih didominasi oleh skema KUR Mikro (70,4%), diikuti oleh skema KUR Ritel (29,3%) dan KUR TKI (0,3%). Atas capaian tersebut Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebut capaian ini sebagai bentuk dukungan pada perekonomian.
“Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha mikro,” ujar Darmin dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (13/12/2017).
Pemerintah juga terus mendorong penyaluran KUR untuk sektor produksi, yang meliputi sektor pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa. Untuk sektor produksi (termasuk sektor jasa) naik dari 33% di Desember 2016 menjadi 44% di November 2017. Sedangkan sektor produksi (tanpa sektor jasa) naik dari 22% di Desember 2016 menjadi 31,5% di November 2017.
Namun sederet peningkatan kinerja KUR pada akhir tahun ini masih perlu mendorong realisasi kemudahan pembiayaan di tengah masyarakat. Pembina Kelompok tani yang menaungi Koperasi Cahaya Tani Persada yakni Antonius Bayu Putra menjelaskan, masyarakat pelosok desa masih banyak yang tak paham akan kemudahan kredit KUR yang di Tawarkan Pemerintah.
Menurut Bayu selama ini masih banyak masyarakat yang kesulitan menjangkau pembiayaan pemerintah akibat sulitnya birokrasi perbankan, hingga catatan kependudukan yang masih berantakan. “Padahal jika masyarakat memiliki akses, maka penerima KUR harusnya dapat lebih menyentuh ke masyarakat desa dibpelosok daerah”.
Lebih lanjut Ia berharap dana KUR yang tiap tahunnya terus bertambah akan lebih menjangkau masyarakat. Selain bunga yang lebih murah, program ini diharapkan dapat lebih mudah di akses masyarakat pedesaan ke depannya.
Hal ini yang kemudian perlu di respons oleh pemerintah. Menko Darmin berpesan agar Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM dan penyalur KUR perlu rutin duduk bersama membahas persoalan-persoalan di lapangan, terutama terkait pembayaran subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan subsisi bunga KUR.
“Kita perlu mengidentifikasi dengan baik persoalan-persoalan di lapangan. Mulai dari solusi agar pencairan subsidi lebih cepat, persoalan sistem, dll. Ini penting agar permasalahan yang sama tidak berulang,” katanya.
Sebagai informasi, beberapa kebijakan prioritas yang akan berlaku untuk skema KUR baru tahun 2018 antara lain: Besaran suku bunga KUR tahun 2018 menjadi 7% efektif per tahun. Selanjutnya Besaran subsidi bunga KUR masing-masing skema tahun 2018 meliputi KUR Mikro naik 1% dari 9,5% menjadi 10,5% dan KUR Ritel naik 1% dari 4,5% menjadi 5,5% serta KUR Penempatan TKI naik 2% dari 12% menjadi 14%.
Selain itu ada rencana plafon total KUR tahun 2018 menjadi sebesar Rp120 Triliun Terakhir target minimum penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 50% dari total penyaluran KUR.
Data Kementerian Koordinator Perekonomian menyebutkan dari total sekitar 4 juta debitur, masih didominasi oleh skema KUR Mikro (70,4%), diikuti oleh skema KUR Ritel (29,3%) dan KUR TKI (0,3%). Atas capaian tersebut Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebut capaian ini sebagai bentuk dukungan pada perekonomian.
“Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha mikro,” ujar Darmin dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (13/12/2017).
Pemerintah juga terus mendorong penyaluran KUR untuk sektor produksi, yang meliputi sektor pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa. Untuk sektor produksi (termasuk sektor jasa) naik dari 33% di Desember 2016 menjadi 44% di November 2017. Sedangkan sektor produksi (tanpa sektor jasa) naik dari 22% di Desember 2016 menjadi 31,5% di November 2017.
Namun sederet peningkatan kinerja KUR pada akhir tahun ini masih perlu mendorong realisasi kemudahan pembiayaan di tengah masyarakat. Pembina Kelompok tani yang menaungi Koperasi Cahaya Tani Persada yakni Antonius Bayu Putra menjelaskan, masyarakat pelosok desa masih banyak yang tak paham akan kemudahan kredit KUR yang di Tawarkan Pemerintah.
Menurut Bayu selama ini masih banyak masyarakat yang kesulitan menjangkau pembiayaan pemerintah akibat sulitnya birokrasi perbankan, hingga catatan kependudukan yang masih berantakan. “Padahal jika masyarakat memiliki akses, maka penerima KUR harusnya dapat lebih menyentuh ke masyarakat desa dibpelosok daerah”.
Lebih lanjut Ia berharap dana KUR yang tiap tahunnya terus bertambah akan lebih menjangkau masyarakat. Selain bunga yang lebih murah, program ini diharapkan dapat lebih mudah di akses masyarakat pedesaan ke depannya.
Hal ini yang kemudian perlu di respons oleh pemerintah. Menko Darmin berpesan agar Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM dan penyalur KUR perlu rutin duduk bersama membahas persoalan-persoalan di lapangan, terutama terkait pembayaran subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan subsisi bunga KUR.
“Kita perlu mengidentifikasi dengan baik persoalan-persoalan di lapangan. Mulai dari solusi agar pencairan subsidi lebih cepat, persoalan sistem, dll. Ini penting agar permasalahan yang sama tidak berulang,” katanya.
Sebagai informasi, beberapa kebijakan prioritas yang akan berlaku untuk skema KUR baru tahun 2018 antara lain: Besaran suku bunga KUR tahun 2018 menjadi 7% efektif per tahun. Selanjutnya Besaran subsidi bunga KUR masing-masing skema tahun 2018 meliputi KUR Mikro naik 1% dari 9,5% menjadi 10,5% dan KUR Ritel naik 1% dari 4,5% menjadi 5,5% serta KUR Penempatan TKI naik 2% dari 12% menjadi 14%.
Selain itu ada rencana plafon total KUR tahun 2018 menjadi sebesar Rp120 Triliun Terakhir target minimum penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 50% dari total penyaluran KUR.
(akr)
Lihat Juga :
