Sri Mulyani Pastikan Proses Divestasi Freeport Lancar
Selasa, 02 Januari 2018 - 15:17 WIB
Sri Mulyani Pastikan Proses Divestasi Freeport Lancar
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan tidak akan mendapatkan kendala pada saat melakukan negosiasi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI).
"Enggak ada (kendala proses negosiasi)" ujar mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini di Jakarta, Selasa (2/1/2018).
Dia mengatakan, pemerintah masih berpegang terhadap empat target kesepakatan dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
"Kita masih akan sesuai dengan target yaitu melakukan empat hal dalam satu paket perjanjian dengan Freeport. Pertama mengenai divestasi, pembangunan smelter, kepastian dari investasi dan penerimaan negara perpajakan dan perpanjangan operasi," ujarnya di Jakarta, Selasa (2/1/2018).
Sri Mulyani menjelaskan, saat ini sudah dibahas sangat detail mengenai masalah masing-masing keempat hal tersebut. Sehingga, Freeport harus memenuhi segala kewajibannya.
"Mungkin nanti perpanjangan operasi akan dikaitkan dengan izin usaha pertambangan, khususnya yang mencakup dan memasukkan seluruh item mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan Freeport," jelas dia.
Kewajiban yang harus dilakukan Freeport sendiri seperti pembangunan smelter, kejelasan jangka waktu, bagaimana mengukur progress, mengenai masalah penerimaan negara, dan kepastian investasi.
"Kita akan menekankan bagaimana meningkatkan pembayaran royalti pajak daerah dan pajak pusatnya. Kemudian, mengenai divestasi, kita juga melakukan detail dan langkah-langkah sampai pada tahunnya dan kapan kita melakukan eksekusinya," tutur Sri Mulyani.
"Enggak ada (kendala proses negosiasi)" ujar mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini di Jakarta, Selasa (2/1/2018).
Dia mengatakan, pemerintah masih berpegang terhadap empat target kesepakatan dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
"Kita masih akan sesuai dengan target yaitu melakukan empat hal dalam satu paket perjanjian dengan Freeport. Pertama mengenai divestasi, pembangunan smelter, kepastian dari investasi dan penerimaan negara perpajakan dan perpanjangan operasi," ujarnya di Jakarta, Selasa (2/1/2018).
Sri Mulyani menjelaskan, saat ini sudah dibahas sangat detail mengenai masalah masing-masing keempat hal tersebut. Sehingga, Freeport harus memenuhi segala kewajibannya.
"Mungkin nanti perpanjangan operasi akan dikaitkan dengan izin usaha pertambangan, khususnya yang mencakup dan memasukkan seluruh item mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan Freeport," jelas dia.
Kewajiban yang harus dilakukan Freeport sendiri seperti pembangunan smelter, kejelasan jangka waktu, bagaimana mengukur progress, mengenai masalah penerimaan negara, dan kepastian investasi.
"Kita akan menekankan bagaimana meningkatkan pembayaran royalti pajak daerah dan pajak pusatnya. Kemudian, mengenai divestasi, kita juga melakukan detail dan langkah-langkah sampai pada tahunnya dan kapan kita melakukan eksekusinya," tutur Sri Mulyani.
(izz)
Lihat Juga :
