Mendag Waspadai Peningkatan Ekonomi Tak Menggerus Inflasi
Kamis, 04 Januari 2018 - 16:21 WIB
Mendag Waspadai Peningkatan Ekonomi Tak Menggerus Inflasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita nampak senang dengan capaian inflasi tahun 2017 yang hanya sekitar 3,61%. Apalagi, realisasi inflasi ini masih di bawah target di Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar 4,3%.
Menurutnya inflasi tahun kalender 2017 cukup terkendali, namun masih ada beberapa bahan makanan mengalami kenaikan dan berkontribusi terhadap inflasi nasional. Meski begitu, politisi Partai Nasdem ini menganggap kenaikan tersebut masih dalam batas yang wajar.
"Memang ada sedikit kenaikan tapi itu masih dalam range yang bisa diterima dari sisi inflasi," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (4/1/2018).
Enggar menegaskan, pihaknya akan tetap menjaga inflasi di tahun 2018 dalam kondisi yang stabil. Apalagi, tahun ini Indonesia sudah masuk tahun politik dengan akan berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sejumlah daerah.
"Presiden pun dalam sidang kabinet paripurna menekankan untuk tetap mengendalikan inflasi sehingga pertumbuhan ekonomi tidaklah sia-sia. Manakala pertumbuhan ekonomi tinggi, dengan inflasi tinggi maka akan menggerus kemampuan masyarakat," imbuh dia.
Lebih lanjut Ia menambahkan, momen Pilkada di tahun ini memang dipastikan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun, yang perlu diwaspadai adalah bagaimana peningkatan pertumbuhan ekonomi ini tidak justru menekan inflasi.
"Jadi perdagangan tidak perlu khawatir, baik dari cetak kaos, sablon, orang ngumpul pasti sediakan makanan. Jadi peningkatan ekonomi di daerah pasti meningkat. Yang soal adalah bagaimana peningkatan itu tidak ada push terhadap inflasi. Itu yang harus dijaga," tandasnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi tahun kalender (year on year/yoy) tahun 2017 yang sebesar 3,61%. Realisasi inflasi ini lebih tinggi dibanding inflasi 2016 yang sebesar 3,02%.
Pada tahun lalu inflasi lebih disebabkan oleh kenaikan harga bahan makanan dan makanan jadi (volatile food). Namun, pada tahun ini pola penyebab inflasi justru lebih disebabkan karena harga yang diatur pemerintah (administred price).
Menurutnya inflasi tahun kalender 2017 cukup terkendali, namun masih ada beberapa bahan makanan mengalami kenaikan dan berkontribusi terhadap inflasi nasional. Meski begitu, politisi Partai Nasdem ini menganggap kenaikan tersebut masih dalam batas yang wajar.
"Memang ada sedikit kenaikan tapi itu masih dalam range yang bisa diterima dari sisi inflasi," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (4/1/2018).
Enggar menegaskan, pihaknya akan tetap menjaga inflasi di tahun 2018 dalam kondisi yang stabil. Apalagi, tahun ini Indonesia sudah masuk tahun politik dengan akan berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sejumlah daerah.
"Presiden pun dalam sidang kabinet paripurna menekankan untuk tetap mengendalikan inflasi sehingga pertumbuhan ekonomi tidaklah sia-sia. Manakala pertumbuhan ekonomi tinggi, dengan inflasi tinggi maka akan menggerus kemampuan masyarakat," imbuh dia.
Lebih lanjut Ia menambahkan, momen Pilkada di tahun ini memang dipastikan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun, yang perlu diwaspadai adalah bagaimana peningkatan pertumbuhan ekonomi ini tidak justru menekan inflasi.
"Jadi perdagangan tidak perlu khawatir, baik dari cetak kaos, sablon, orang ngumpul pasti sediakan makanan. Jadi peningkatan ekonomi di daerah pasti meningkat. Yang soal adalah bagaimana peningkatan itu tidak ada push terhadap inflasi. Itu yang harus dijaga," tandasnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi tahun kalender (year on year/yoy) tahun 2017 yang sebesar 3,61%. Realisasi inflasi ini lebih tinggi dibanding inflasi 2016 yang sebesar 3,02%.
Pada tahun lalu inflasi lebih disebabkan oleh kenaikan harga bahan makanan dan makanan jadi (volatile food). Namun, pada tahun ini pola penyebab inflasi justru lebih disebabkan karena harga yang diatur pemerintah (administred price).
(akr)
Lihat Juga :
