Tata Kelola Migas Semrawut, DPR Ingin Kewenangan BUMN Dikurangi
Kamis, 04 Januari 2018 - 20:28 WIB
Tata Kelola Migas Semrawut, DPR Ingin Kewenangan BUMN Dikurangi
A
A
A
JAKARTA - Tata kelola Migas di Tanah Air yang dinilai masih semrawut, menurut Anggota DPR Komisi VII Harry Poernomo lantaran minimnya sinergi pada pemerintah. Anggota DPR Komisi VII, Harry Poernomo mengusulkan agar pemegang saham perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan hanya dipegang oleh seorang Menteri BUMN semata, tetapi melainkan harus juga dipegang oleh kementrian sektoral dan Kementerian Keuangan.
Lebih lanjut Ia menerangkan akibat dari otoritas yang hanya dipegang oleh menteri BUMN, muncul kesewenag-wenangan dan kesemrawutan tata kelola BUMN akibat minimnya sinergi pada pemerintah. Dicontohkan olehnya wacana holding migas oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno dinilai telah membuat berantakan apa yang direncanakan atau dikoordinasikan antara Kementrian ESDM dengan DPR dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (Migas).
"Pembahasan yang paling pelik dari UU Migas adalah mengenai kelembagaan. Di antaranya kita mewacanakan adanya Badan Usaha Khusus (BUK). Nah holding migas yang direncanakan Menteri Rini sama sekali tidak sejalan dengan rancangan UU Migas," kata Harry lewat keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (4/1/2018).
"Karena itu saya mengusulkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN harus melibatkan Kementrian sektoral dan ditambah Kementerian Keuangan. Jadi pemegang sahamnya bukan hanya Menteri BUMN," tambah dia.
Terang Harry, jika gagasannya ini terwujud, dia yakin sinergi kementerian semakin erat hingga kinerja BUMN semakin progresif. "Kenapa harus melibatkan Kementerian Keuangan! Ini sangat penting. Contoh; pada kasus revisi PP perpajakan Migas, kan terhambat lama di Kementerian Keuangan. Kemudian hal lain terkait penguasaan aset hulu migas di bawah Kementrian Keuangan, BUMN mau pake harus sewa," ujar dia.
Adapun konsep BUK sendiri yang dimaksud Harry dalam Revisi UU Migas yaitu membentuk lembaga baru yang menjadi induk holding migas dan menaungi PT PGN, PT Pertamina, SKK Migas dan BPH Migas. Kajian ini lebih komperhensif untuk mengakomodir beberapa pasal UU Migas yang dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Sementara rencana holding migas yang diinisiasi oleh Menteri Rini hanya pada tataran sempit yakni mencaplok PT PGN menjadi anak Perusahaan Pertamina. "Kalau pemerintahnya tidak sinergi dan berjalan sendiri-sendiri, bagaimana BUMN mau sinergi? Kalau begini terus, BUMN kita tidak akan maju," pungkas dia.
Lebih lanjut Ia menerangkan akibat dari otoritas yang hanya dipegang oleh menteri BUMN, muncul kesewenag-wenangan dan kesemrawutan tata kelola BUMN akibat minimnya sinergi pada pemerintah. Dicontohkan olehnya wacana holding migas oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno dinilai telah membuat berantakan apa yang direncanakan atau dikoordinasikan antara Kementrian ESDM dengan DPR dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (Migas).
"Pembahasan yang paling pelik dari UU Migas adalah mengenai kelembagaan. Di antaranya kita mewacanakan adanya Badan Usaha Khusus (BUK). Nah holding migas yang direncanakan Menteri Rini sama sekali tidak sejalan dengan rancangan UU Migas," kata Harry lewat keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (4/1/2018).
"Karena itu saya mengusulkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN harus melibatkan Kementrian sektoral dan ditambah Kementerian Keuangan. Jadi pemegang sahamnya bukan hanya Menteri BUMN," tambah dia.
Terang Harry, jika gagasannya ini terwujud, dia yakin sinergi kementerian semakin erat hingga kinerja BUMN semakin progresif. "Kenapa harus melibatkan Kementerian Keuangan! Ini sangat penting. Contoh; pada kasus revisi PP perpajakan Migas, kan terhambat lama di Kementerian Keuangan. Kemudian hal lain terkait penguasaan aset hulu migas di bawah Kementrian Keuangan, BUMN mau pake harus sewa," ujar dia.
Adapun konsep BUK sendiri yang dimaksud Harry dalam Revisi UU Migas yaitu membentuk lembaga baru yang menjadi induk holding migas dan menaungi PT PGN, PT Pertamina, SKK Migas dan BPH Migas. Kajian ini lebih komperhensif untuk mengakomodir beberapa pasal UU Migas yang dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Sementara rencana holding migas yang diinisiasi oleh Menteri Rini hanya pada tataran sempit yakni mencaplok PT PGN menjadi anak Perusahaan Pertamina. "Kalau pemerintahnya tidak sinergi dan berjalan sendiri-sendiri, bagaimana BUMN mau sinergi? Kalau begini terus, BUMN kita tidak akan maju," pungkas dia.
(akr)
Lihat Juga :
