BI Dorong Elektronifikasi Berbagai Sektor
BI Dorong Elektronifikasi Berbagai Sektor
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mendorong elektronifikasi di berbagai sektor seperti transportasi, bantuan sosial (bansos), pemerintah, dan lain-lain. BI juga akan memperkuat elektronifikasi yang disinergikan dengan berbagai program pemerintah dan mendukung upaya pemerintah meningkatkan efisiensi dan tata kelola transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah.
Deputi Gubernur BI Sugeng mengatakan, terdapat empat arah kebijakan BI ke depan, pertama di sektor moda transportasi, yakni interoperabilitas dan interkoneksi sistem pembayaran elektronik terintegrasi antar moda.
Kedua, cash management system, yakni dengan me-nontunai-kan berbagai pembayaran dan belanja pemerintah di antaranya bantuan desa, bantuan operasional sekolah.
"Kemudian ketiga, di sektor jalan tol, mendukung perluasan interkoneksi jalan tol melalui implementasi electronic toll cellection (ETC) dan Multi Lane Free Flow (MLFF)," ujar Sugeng, Jakarta, Rabu (10/1/2018).
Saat ini, elektronifikasi jalan tol telah mencapai 98% dari seluruh ruas tol nasional. Ke empat, bantuan sosial, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) secara non tunai pada 2016 sudah disalurkan kepada 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Sementara, pada 2017, diperluas targetnya kepada 6 juta KPM serta program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 1,2 juta KPM. Dia mengungkapkan, ke depan program bansos non tunai akan semakin diperluas secara bertahap hingga mencapai 10 juta KPM untuk PKH dan 3,9 juta KPM untuk Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
Sementara itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, peran bantuan sosial sangat penting, khususnya dalam rangka mendorong tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang berada di kelas bawah atau bottom of the pyramid.
"Transformasi penyaluran bantuan sosial menjadi nontunai harus dilakukan untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih efisien dan efektif," tutur dia.
Di samping itu, BI juga menargetkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) sampai pelosok desa di Indonesia. "Contohnya, PKH yang saat ini disalurkan melalui GNNT," kata Kepala Grup Pengelolaan Program Elektronifikasi Keuangan Inklusif dan Perizinan BI Pungky P Wibowo.
Dia melanjutkan, sinergi dengan pemerintah telah dilakukan di berbagai sektor, utamanya pada sektor dengan jumlah pengguna yang masif misalnya, sektor transportasi dan bantuan sosial, untuk mempercepat proses akseptasi dan perluasan akses.
"Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan keuangan inklusif Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yaitu 75% banked people di 2019," tutur Pungky.
Ke depan, Bank sentral akan terus mendorong pergeseran perilaku transaksi masyarakat dari tunai ke nontunai. Dia pun meyakini, penggunaan transaksi nontunai akan memberikan manfaat efisiensi bagi masyarakat.
Deputi Gubernur BI Sugeng mengatakan, terdapat empat arah kebijakan BI ke depan, pertama di sektor moda transportasi, yakni interoperabilitas dan interkoneksi sistem pembayaran elektronik terintegrasi antar moda.
Kedua, cash management system, yakni dengan me-nontunai-kan berbagai pembayaran dan belanja pemerintah di antaranya bantuan desa, bantuan operasional sekolah.
"Kemudian ketiga, di sektor jalan tol, mendukung perluasan interkoneksi jalan tol melalui implementasi electronic toll cellection (ETC) dan Multi Lane Free Flow (MLFF)," ujar Sugeng, Jakarta, Rabu (10/1/2018).
Saat ini, elektronifikasi jalan tol telah mencapai 98% dari seluruh ruas tol nasional. Ke empat, bantuan sosial, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) secara non tunai pada 2016 sudah disalurkan kepada 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Sementara, pada 2017, diperluas targetnya kepada 6 juta KPM serta program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 1,2 juta KPM. Dia mengungkapkan, ke depan program bansos non tunai akan semakin diperluas secara bertahap hingga mencapai 10 juta KPM untuk PKH dan 3,9 juta KPM untuk Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
Sementara itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, peran bantuan sosial sangat penting, khususnya dalam rangka mendorong tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang berada di kelas bawah atau bottom of the pyramid.
"Transformasi penyaluran bantuan sosial menjadi nontunai harus dilakukan untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih efisien dan efektif," tutur dia.
Di samping itu, BI juga menargetkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) sampai pelosok desa di Indonesia. "Contohnya, PKH yang saat ini disalurkan melalui GNNT," kata Kepala Grup Pengelolaan Program Elektronifikasi Keuangan Inklusif dan Perizinan BI Pungky P Wibowo.
Dia melanjutkan, sinergi dengan pemerintah telah dilakukan di berbagai sektor, utamanya pada sektor dengan jumlah pengguna yang masif misalnya, sektor transportasi dan bantuan sosial, untuk mempercepat proses akseptasi dan perluasan akses.
"Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan keuangan inklusif Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yaitu 75% banked people di 2019," tutur Pungky.
Ke depan, Bank sentral akan terus mendorong pergeseran perilaku transaksi masyarakat dari tunai ke nontunai. Dia pun meyakini, penggunaan transaksi nontunai akan memberikan manfaat efisiensi bagi masyarakat.
(izz)
Explore More