Tidak Ada (Dana) dari APBN atau APBD
Senin, 22 Januari 2018 - 10:30 WIB
Tidak Ada (Dana) dari APBN atau APBD
A
A
A
NEGOSIASI antara pemerintah pusat dengan PT Freeport Indonesia memang belum tuntas. Salah satunya terkait dengan nilai 51% saham Freeport yang mesti dialihkan ke pemerintah. Baik pemerintah maupun Freeport, masing-masing punya perhitungan sendiri mengenai nilai saham tersebut.
Nah, selagi negosiasi itu terus digencarkan, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika merapatkan barisan dengan meneken kerja sama pembagian 10% saham Freeport untuk kedua pemda di Papua. Kerja sama itu merupakan kuda-kuda bagi pemerintah untuk menjadi mayoritas di Freeport.
"Kalau masuk sendiri-sendiri, kepemilikan masing-masing bisa lebih kecil dari Freeport," kata Budi G. Sadikin, Dirut Inalum kepada Fikri Kurniawan dari Sindo Weekly dan sejumlah wartawan lainnya, usai penandatangan kesepakatan, Jumat pekan lalu (12/01/2018). Mantan dirut Bank Mandiri ini kemudian menjelaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, Inallum, dan pemda di Papua. Petikannya:
Dengan pembagian saham ini, apakah negosiasi dengan PTFI sudah selesai?
Ini memang salah satu tahapan penting. Ada tahapan-tahapan berikutnya, termasuk tahapan struktur transaksi yang alhamdulillah sudah bisa diselesaikan oleh bapak/ibu menteri. Nanti kita masuk ke tahapan negosiasi right and responsibility, terakhir baru tahapan evaluasi. Tahapan pertama ini major milestone sudah berhasil, dan doakan saja semoga masuk ke tahapan-tahapan berikutnya.
Saham 10% untuk Pemda ini, apakah golden share atau harus bayar ke holding terlebih dahulu?
Inalum akan bekerja sama dengan BUMD dari Pemprov Papua dan Pemkab Mimika untuk bersama-sama masuk menjadi pemilik 51% saham Freeport. Di mana konsorsium Inalum akan memegang 41%, teman-teman dari Papua akan pegang 10%. Mengenai detil transaksinya seperti apa, saya belum bisa sampaikan sekarang. Tapi yang pasti, karena kami tinggal di Papua, kami pasti akan bekerja sama memaksimalkan kepentingan rakyat Papua.
Bagaimana pendanaannya? Apakah benar salah satunya mitra lama Freeport? Simak wawancara selengkapnya di Majalah SINDO Weekly Edisi 47/VI/2017 yang terbit Senin (22/01/2018).
Nah, selagi negosiasi itu terus digencarkan, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika merapatkan barisan dengan meneken kerja sama pembagian 10% saham Freeport untuk kedua pemda di Papua. Kerja sama itu merupakan kuda-kuda bagi pemerintah untuk menjadi mayoritas di Freeport.
"Kalau masuk sendiri-sendiri, kepemilikan masing-masing bisa lebih kecil dari Freeport," kata Budi G. Sadikin, Dirut Inalum kepada Fikri Kurniawan dari Sindo Weekly dan sejumlah wartawan lainnya, usai penandatangan kesepakatan, Jumat pekan lalu (12/01/2018). Mantan dirut Bank Mandiri ini kemudian menjelaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, Inallum, dan pemda di Papua. Petikannya:
Dengan pembagian saham ini, apakah negosiasi dengan PTFI sudah selesai?
Ini memang salah satu tahapan penting. Ada tahapan-tahapan berikutnya, termasuk tahapan struktur transaksi yang alhamdulillah sudah bisa diselesaikan oleh bapak/ibu menteri. Nanti kita masuk ke tahapan negosiasi right and responsibility, terakhir baru tahapan evaluasi. Tahapan pertama ini major milestone sudah berhasil, dan doakan saja semoga masuk ke tahapan-tahapan berikutnya.
Saham 10% untuk Pemda ini, apakah golden share atau harus bayar ke holding terlebih dahulu?
Inalum akan bekerja sama dengan BUMD dari Pemprov Papua dan Pemkab Mimika untuk bersama-sama masuk menjadi pemilik 51% saham Freeport. Di mana konsorsium Inalum akan memegang 41%, teman-teman dari Papua akan pegang 10%. Mengenai detil transaksinya seperti apa, saya belum bisa sampaikan sekarang. Tapi yang pasti, karena kami tinggal di Papua, kami pasti akan bekerja sama memaksimalkan kepentingan rakyat Papua.
Bagaimana pendanaannya? Apakah benar salah satunya mitra lama Freeport? Simak wawancara selengkapnya di Majalah SINDO Weekly Edisi 47/VI/2017 yang terbit Senin (22/01/2018).
(amm)
