Tidak Ada (Dana) dari APBN atau APBD

Senin, 22 Januari 2018 - 10:30 WIB
Tidak Ada (Dana) dari...
Tidak Ada (Dana) dari APBN atau APBD
A A A
NEGOSIASI antara pemerintah pusat dengan PT Freeport Indonesia memang belum tuntas. Salah satunya terkait dengan nilai 51% saham Freeport yang mesti dialihkan ke pemerintah. Baik pemerintah maupun Freeport, masing-masing punya perhitungan sendiri mengenai nilai saham tersebut.

Nah, selagi negosiasi itu terus digencarkan, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika merapatkan barisan dengan meneken kerja sama pembagian 10% saham Freeport untuk kedua pemda di Papua. Kerja sama itu merupakan kuda-kuda bagi pemerintah untuk menjadi mayoritas di Freeport.

"Kalau masuk sendiri-sendiri, kepemilikan masing-masing bisa lebih kecil dari Freeport," kata Budi G. Sadikin, Dirut Inalum kepada Fikri Kurniawan dari Sindo Weekly dan sejumlah wartawan lainnya, usai penandatangan kesepakatan, Jumat pekan lalu (12/01/2018). Mantan dirut Bank Mandiri ini kemudian menjelaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, Inallum, dan pemda di Papua. Petikannya:

Dengan pembagian saham ini, apakah negosiasi dengan PTFI sudah selesai?
Ini memang salah satu tahapan penting. Ada tahapan-tahapan berikutnya, termasuk tahapan struktur transaksi yang alhamdulillah sudah bisa diselesaikan oleh bapak/ibu menteri. Nanti kita masuk ke tahapan negosiasi right and responsibility, terakhir baru tahapan evaluasi. Tahapan pertama ini major milestone sudah berhasil, dan doakan saja semoga masuk ke tahapan-tahapan berikutnya.

Saham 10% untuk Pemda ini, apakah golden share atau harus bayar ke holding terlebih dahulu?
Inalum akan bekerja sama dengan BUMD dari Pemprov Papua dan Pemkab Mimika untuk bersama-sama masuk menjadi pemilik 51% saham Freeport. Di mana konsorsium Inalum akan memegang 41%, teman-teman dari Papua akan pegang 10%. Mengenai detil transaksinya seperti apa, saya belum bisa sampaikan sekarang. Tapi yang pasti, karena kami tinggal di Papua, kami pasti akan bekerja sama memaksimalkan kepentingan rakyat Papua.

Bagaimana pendanaannya? Apakah benar salah satunya mitra lama Freeport? Simak wawancara selengkapnya di Majalah SINDO Weekly Edisi 47/VI/2017 yang terbit Senin (22/01/2018).
(amm)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Smelter Freeport di...
Smelter Freeport di Gresik Terbakar, Tim Gabungan Damkar Dikerahkan ke Lokasi
Bukti Konsistensi Inalum...
Bukti Konsistensi Inalum Bangun Industri Alumunium Adaptif dan Ramah Lingkungan
Smelter Manyar Jadi...
Smelter Manyar Jadi Titik Awal Integrasi Industri dan Lingkungan Hidup
Produksi Katoda Dimulai,...
Produksi Katoda Dimulai, Smelter PTFI Jadi Contoh Hilirisasi Pro-Rakyat
Tarif Impor AS Tak Guncang...
Tarif Impor AS Tak Guncang Smelter Nasional, Diversifikasi Ekspor Jadi Kunci Hilirisasi
PT Freeport Indonesia...
PT Freeport Indonesia Raih Pengakuan Global Esri untuk Inovasi dan Dampak Keberlanjutan
Berita Terkini
Kebijakan Tambang RI...
Kebijakan Tambang RI Berubah-ubah, Investor China Mulai Alihkan Investasi Nikel ke Afrika
11 menit yang lalu
Saatnya Bayar Tagihan...
Saatnya Bayar Tagihan PBB-P2, Ada Diskon 7,5% hingga 31 Juli 2026
40 menit yang lalu
Barat Remehkan Blokade...
Barat Remehkan Blokade Selat Hormuz, Pasokan Minyak Dunia di Titik Kritis
1 jam yang lalu
MDLA Luncurkan Armada...
MDLA Luncurkan Armada Mobil Listrik, Dorong Transformasi Distribusi Rendah Emisi
4 jam yang lalu
Tren Mobilitas Ramah...
Tren Mobilitas Ramah Lingkungan Meningkat, Pembiayaan Kendaraan Listrik MUF Melesat
10 jam yang lalu
Rupiah Amburadul Rp18...
Rupiah Amburadul Rp18 Ribu, Produk Rumah Tangga Unilever Bakal Naik Harga di Kuartal II 2026
10 jam yang lalu
Infografis
10 Bendera Negara Paling...
10 Bendera Negara Paling Unik di Dunia, Ada yang Bergambar Naga
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved