AP II dan BIJB Teken Kesepakatan Pengelolaan Bandara Kertajati
Senin, 22 Januari 2018 - 18:33 WIB
AP II dan BIJB Teken Kesepakatan Pengelolaan Bandara Kertajati
A
A
A
BANDUNG - PT Angkasa Pura (AP) II akhirnya mendapatkan hak pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. PT AP II akan mengelola bandara tersebut selama 17 tahun atau sampai dengan 2035 mendatang.
Setelahnya pengelolaan Bandara Kertajati akan diserahkan sepenuhnya kepada PT BIJB. Hak pengelolaan Bandara Kertajati yang diperoleh PT AP II tersebut tertuang dalam naskah perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) yang ditandatangani Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan, Direktur Utama PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) Virda Dimas Ekaputra, dan Direktur Utama PT AP II Muhammad Awaludin.
Penandatanganan naskah perjanjian KSO Bandara Kertajati disaksikan langsung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, direksi, dan para pemegang saham di Gedung Negara Pakuan, Jalan Oto Iskandardinata, Kota Bandung, Senin (22/1/2018).
Pemprov Jabar yang menaungi PT BIJB nantinya akan menjadi pemegang saham terbesar Bandara Kertajati dengan porsi sekitar 62% bersama PT Jasa Sarana dan sindikasi perbankan syariah. Sedangkan PT AP II bersama Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) berkisar 38%. Namun, besaran porsi saham tersebut kini masih dalam tahap pembahasan dan belum final.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku bersyukur atas penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut. Menurutnya, beroperasinya Bandara Kertajati merupakan sejarah baru karena Bandara Kertajati akan menjadi satu-satunya bandara yang dikelola PT AP II sebagai BUMN dan PT BIJB sebagai BUMD milik Pemprov Jabar.
"Alhamdulillah hari ini kita bersyukur, ini adalah sejarah yang patut kita syukuri, kerja bersama antara pemerintah daerah dan pusat," tutur Aher, sapaan akrab Gubernur Jabar seusai penandatanganan kesepakatan KSO.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, Aher pun berharap, pembangunan Bandara Kertajati yang kini progress-nya sudah mencapai lebih dari 85% dapat segera rampung. Sehingga pengoperasian Bandara Kertajati yang ditargetkan Juni 2018, termasuk harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Bandara Kertajati menjadi bandara pemberangkatan calon jamaah haji 2018, dapat benar-benar terwujud.
"Kita berharap, dengan selesainya KSO ini akan ada sebuah kejelasan, pasti jadi. Mudah-mudahan sisa pekerjaan yang 15 persen lagi dikebut dalam dua tiga bulan ke depan dan harapan Presiden diresmikan 2018 bisa jadi kenyataan," papar Aher.
Lebih lanjut Aher menilai, kerja sama yang disepakati PT BIJB dan PT AP II merupakan kerja sama yang saling menguntungkan. Aher pun menilai, masa pengelolaan Bandara Kertajati selama 17 tahun oleh PT AP II cukup, sebelum pengelolaan benar-benar diserahkan sepenuhnya kepada PT BIJB.
"Dua-duanya milik negara (PT BIJB dan PT AP II), dua-duaya perusahaan sejenis untuk kemajuan negara dalam membangun transportasi udara," kata Aher seraya berharap, operasional Bandara Kertajati bisa dimulai sebelum dirinya pensiun sebagai Gubernur Jabar, 13 Juni 2018 mendatang.
Setelahnya pengelolaan Bandara Kertajati akan diserahkan sepenuhnya kepada PT BIJB. Hak pengelolaan Bandara Kertajati yang diperoleh PT AP II tersebut tertuang dalam naskah perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) yang ditandatangani Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan, Direktur Utama PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) Virda Dimas Ekaputra, dan Direktur Utama PT AP II Muhammad Awaludin.
Penandatanganan naskah perjanjian KSO Bandara Kertajati disaksikan langsung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, direksi, dan para pemegang saham di Gedung Negara Pakuan, Jalan Oto Iskandardinata, Kota Bandung, Senin (22/1/2018).
Pemprov Jabar yang menaungi PT BIJB nantinya akan menjadi pemegang saham terbesar Bandara Kertajati dengan porsi sekitar 62% bersama PT Jasa Sarana dan sindikasi perbankan syariah. Sedangkan PT AP II bersama Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) berkisar 38%. Namun, besaran porsi saham tersebut kini masih dalam tahap pembahasan dan belum final.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku bersyukur atas penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut. Menurutnya, beroperasinya Bandara Kertajati merupakan sejarah baru karena Bandara Kertajati akan menjadi satu-satunya bandara yang dikelola PT AP II sebagai BUMN dan PT BIJB sebagai BUMD milik Pemprov Jabar.
"Alhamdulillah hari ini kita bersyukur, ini adalah sejarah yang patut kita syukuri, kerja bersama antara pemerintah daerah dan pusat," tutur Aher, sapaan akrab Gubernur Jabar seusai penandatanganan kesepakatan KSO.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, Aher pun berharap, pembangunan Bandara Kertajati yang kini progress-nya sudah mencapai lebih dari 85% dapat segera rampung. Sehingga pengoperasian Bandara Kertajati yang ditargetkan Juni 2018, termasuk harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Bandara Kertajati menjadi bandara pemberangkatan calon jamaah haji 2018, dapat benar-benar terwujud.
"Kita berharap, dengan selesainya KSO ini akan ada sebuah kejelasan, pasti jadi. Mudah-mudahan sisa pekerjaan yang 15 persen lagi dikebut dalam dua tiga bulan ke depan dan harapan Presiden diresmikan 2018 bisa jadi kenyataan," papar Aher.
Lebih lanjut Aher menilai, kerja sama yang disepakati PT BIJB dan PT AP II merupakan kerja sama yang saling menguntungkan. Aher pun menilai, masa pengelolaan Bandara Kertajati selama 17 tahun oleh PT AP II cukup, sebelum pengelolaan benar-benar diserahkan sepenuhnya kepada PT BIJB.
"Dua-duanya milik negara (PT BIJB dan PT AP II), dua-duaya perusahaan sejenis untuk kemajuan negara dalam membangun transportasi udara," kata Aher seraya berharap, operasional Bandara Kertajati bisa dimulai sebelum dirinya pensiun sebagai Gubernur Jabar, 13 Juni 2018 mendatang.
(akr)
Lihat Juga :
